Ketegangan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik didih baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Israel secara resmi menyatakan telah memutus seluruh jalur komunikasi dan hubungan kerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Keputusan ekstrem ini diambil sebagai bentuk protes keras dan kemarahan mendalam atas dimasukannya Israel ke dalam "daftar hitam" PBB yang memuat daftar negara atau aktor yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di zona konflik. Langkah drastis ini menandai keretakan hubungan paling parah antara Tel Aviv dan markas besar PBB di New York dalam beberapa dekade terakhir.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dengan nada yang sangat tajam menegaskan bahwa masa kerja sama mereka dengan Antonio Guterres telah berakhir. Dalam pernyataannya kepada media, Danon menyebut bahwa kepemimpinan Guterres telah kehilangan objektivitas dan integritasnya karena dianggap sengaja menyudutkan Israel dengan narasi yang tidak berdasar. "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," ujar Danon dalam keterangan yang dikutip AFP, Minggu (31/5/2026). Baginya, keputusan PBB untuk menyetarakan Israel dengan kelompok militan Hamas dalam daftar pelaku kekerasan seksual adalah sebuah penghinaan terhadap moralitas internasional.
Kemarahan Israel berakar pada laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik. Laporan tersebut menyoroti adanya dugaan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Pihak Israel merasa sangat keberatan karena dalam dokumen tersebut, posisi Israel disejajarkan dengan Hamas, organisasi yang sejak lama mereka klasifikasikan sebagai kelompok teroris. Bagi otoritas Israel, penyetaraan posisi tersebut adalah bentuk distorsi realitas yang sangat berbahaya dan tidak bisa diterima oleh akal sehat diplomasi.
Lebih jauh, Danon menuduh Guterres dan timnya telah melakukan kampanye sistematis untuk menyebarkan kebohongan. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada pasukan pertahanan Israel (IDF) tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya didasarkan pada narasi yang dipolitisasi. "Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan bias yang luar biasa," imbuhnya dengan nada tinggi. Israel bersikeras bahwa sebagai negara demokrasi, mereka memiliki sistem hukum militer yang ketat untuk menangani pelanggaran etik, sehingga tuduhan sistematis dari PBB dianggap sebagai serangan bermotif politik.
Kementerian Luar Negeri Israel melalui juru bicaranya, Oren Marmorstein, turut mengeluarkan kecaman resmi. Mereka menyebut dimasukkannya Israel ke dalam daftar tersebut sebagai sesuatu yang memalukan, tidak masuk akal, dan merupakan bukti nyata bahwa PBB telah terperosok ke dalam praktik politisasi yang korup. Menurut Marmorstein, PBB telah mengabaikan prinsip-prinsip pendiriannya sendiri dan justru menjadikan Israel sebagai sasaran utama dalam misi-misi yang ia sebut sebagai upaya delegitimasi negara. "Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya," tegasnya.
Sebagai konsekuensi dari kemarahan tersebut, Israel secara resmi menyatakan tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Antonio Guterres masih menjabat. Ini adalah bentuk boikot diplomatik total yang jarang terjadi dalam sejarah hubungan negara anggota dengan pimpinan PBB. Israel menutup pintu komunikasi, yang berarti setiap pesan atau mediasi yang berasal dari kantor Guterres akan diabaikan oleh Tel Aviv.
Menanggapi sikap keras Israel, juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mencoba memberikan respon yang diplomatis. Dujarric menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar pernyataan Danny Danon tersebut, namun ia tetap menegaskan bahwa pintu bagi Israel untuk berdialog masih terbuka lebar. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Dujarric singkat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PBB berusaha menahan diri agar konflik ini tidak semakin meluas, meskipun di sisi lain, posisi Guterres kini berada dalam posisi terjepit antara tuntutan objektivitas laporan PBB dan tekanan diplomatik dari salah satu negara anggota yang paling berpengaruh.
Perlu dicatat bahwa laporan tahunan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Sejak Agustus tahun lalu, PBB sebenarnya telah memberikan peringatan awal kepada pihak Israel bahwa mereka berpotensi masuk ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. PBB mendasarkan temuan mereka pada apa yang mereka sebut sebagai "informasi yang kredibel." Informasi ini mencakup dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di berbagai penjara dan pusat penahanan militer.
PBB menyatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang cukup kuat terkait pola pelecehan dan kekerasan di fasilitas-fasilitas penahanan tersebut. Namun, masalah menjadi semakin rumit karena para inspektur PBB berulang kali mengklaim bahwa mereka telah ditolak aksesnya untuk melakukan verifikasi langsung ke fasilitas-fasilitas yang dimaksud. Pihak PBB menyatakan bahwa penolakan akses inilah yang justru memperkuat kecurigaan mereka, karena mereka tidak dapat melakukan investigasi mandiri yang transparan.
Di sisi lain, Israel membantah keras klaim tersebut. Danny Danon berargumen bahwa pihaknya justru sangat terbuka jika PBB ingin melakukan verifikasi yang objektif. "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang," ujar Danon. Menurut Israel, PBB lebih memilih untuk mengandalkan laporan dari sumber-sumber yang dianggap bias daripada melakukan investigasi lapangan yang jujur. Israel menilai bahwa PBB telah terjebak dalam narasi yang dibuat oleh musuh-musuh politik Israel yang ingin mengisolasi mereka di panggung internasional.
Konflik ini juga menyoroti bagaimana laporan PBB mengenai Hamas. Kelompok militan tersebut memang masuk dalam daftar hitam atas kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan pada 7 Oktober 2023, serta dugaan penyiksaan kejam terhadap sandera. Israel mempertanyakan mengapa PBB perlu memasukkan Israel ke dalam daftar yang sama dengan kelompok yang mereka anggap sebagai teroris. Bagi Israel, tindakan ini adalah upaya untuk mereduksi perbedaan antara tindakan pertahanan diri sebuah negara dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok non-negara.
Dampak dari pemutusan hubungan ini diprediksi akan sangat signifikan terhadap berbagai misi kemanusiaan dan diplomatik di wilayah tersebut. PBB selama ini berperan sebagai mediator, fasilitator bantuan kemanusiaan, dan penengah dalam berbagai sengketa di Timur Tengah. Dengan tertutupnya akses komunikasi antara Israel dan Sekjen PBB, koordinasi di lapangan diperkirakan akan menjadi jauh lebih sulit. Hal ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai efektivitas operasional PBB di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya.
Para pengamat internasional melihat bahwa situasi ini merupakan cerminan dari krisis kepercayaan yang mendalam antara sistem multilateralisme dengan kebijakan nasionalistik negara-negara anggota. Antonio Guterres sendiri selama masa jabatannya sering kali berada dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan tekanan dari negara-negara Barat, negara-negara Arab, serta organisasi kemanusiaan internasional yang menuntut tindakan tegas.
Kini, bola panas berada di tangan komunitas internasional. Apakah PBB akan melakukan langkah klarifikasi untuk meredakan amarah Israel, atau justru akan tetap pada pendiriannya dan menghadapi potensi pengucilan dari pihak Tel Aviv? Satu hal yang pasti, keputusan Israel untuk memutus hubungan dengan Sekjen PBB telah mengubah peta diplomasi Timur Tengah menjadi lebih dingin dan penuh ketidakpastian. Dunia kini menanti apakah akan ada pihak ketiga yang mampu menjembatani kebuntuan komunikasi yang sangat berbahaya ini, sebelum ketegangan tersebut memicu konsekuensi yang lebih buruk bagi stabilitas kawasan.
Bagi Israel, harga diri dan kedaulatan negara adalah prioritas utama. Mereka merasa bahwa PBB telah melampaui batas kewenangannya dengan mengeluarkan laporan yang dianggap menghakimi tanpa melalui proses investigasi yang adil. Sementara itu, bagi PBB, laporan tersebut merupakan bagian dari mandat mereka untuk mencatat pelanggaran hak asasi manusia di mana pun itu terjadi, tanpa pandang bulu, demi menjaga standar moralitas global. Pertarungan narasi ini tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, dan hubungan antara Israel dan PBB kini berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan bagi tatanan diplomasi dunia.
