Washington – Kebijakan imigrasi di Amerika Serikat kembali menjadi sorotan tajam, khususnya terkait praktik perusahaan teknologi raksasa dalam merekrut tenaga kerja. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah drastis dengan menangguhkan Microsoft dan sejumlah perusahaan besar lainnya dari program yang memfasilitasi pengajuan green card bagi pekerja asing. Langkah ini sejalan dengan kritik keras terhadap universitas-universitas yang dinilai menyalahgunakan program pertukaran untuk membawa mahasiswa internasional ke AS, sebuah isu yang kerap menjadi sasaran pendukung "America First" karena dianggap merugikan mahasiswa dan pekerja Amerika. Di sisi lain, para pendukung program tersebut berargumen bahwa kebijakan semacam itu krusial untuk menarik talenta terbaik dari seluruh dunia, menjaga daya saing AS di kancah global.
Senator AS J.D. Vance, seorang tokoh vokal yang dekat dengan lingkaran pendukung Trump, secara terbuka menuding bahwa program yang kini menangguhkan Microsoft mewajibkan perusahaan untuk terlebih dahulu mengiklankan lowongan pekerjaan di AS. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka memang memerlukan green card bagi pekerja asing karena kurangnya tenaga kerja Amerika yang memenuhi syarat. Namun, menurut Vance, praktik di lapangan jauh dari ideal. "Mereka beriklan di surat kabar kota kecil. Mereka akan mengatakan, ‘Kami mengiklankan posisi dan tak ada yang merespons.’ Mereka akan menggunakan ketiadaan respons ini untuk mengganti pekerja Amerika dengan yang pada praktiknya adalah buruh kontrak asing terikat," ungkap Vance, merujuk pada sistem yang menurutnya dieksploitasi. Ia menambahkan bahwa "Tak ada perusahaan di AS yang menggunakan sistem ini lebih banyak dari Microsoft."
Pernyataan Vance mengemuka dengan data yang mengkhawatirkan. Ia menyoroti bahwa Microsoft berada di peringkat kelima di antara perusahaan-perusahaan AS dalam penggunaan visa H-1B, sebuah visa non-imigran yang memungkinkan pemberi kerja di AS untuk mempekerjakan pekerja asing di bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian teoretis atau teknis tinggi. Amazon, raksasa teknologi lainnya, menduduki peringkat pertama. Vance mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, Microsoft memberhentikan sekitar 6.000 pekerja Amerika. Namun, pada saat yang sama, perusahaan tersebut mendapatkan 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card. "Jika Anda menghitungnya, untuk setiap pekerja yang diberhentikan Microsoft, mereka mengganti pekerja tersebut dengan satu setengah buruh kontrak asing yang terikat," kata Vance, merangkum dampak signifikan dari praktik tersebut terhadap pasar kerja domestik.
"Pesan kami kepada Microsoft adalah, Anda adalah perusahaan Amerika yang hebat, tapi Anda harus mempekerjakan pekerja Amerika yang hebat," tegas Vance, seperti dikutip oleh detikINET dari Associated Press. Tudingan ini menempatkan Microsoft di tengah-tengah perdebatan sengit tentang tanggung jawab korporat, etika perekrutan, dan dampak kebijakan imigrasi terhadap pekerja domestik. Kritik ini bukan hanya sekadar retorika politik, melainkan cerminan dari kekhawatiran yang mendalam di kalangan pekerja Amerika yang merasa terancam oleh kebijakan visa yang longgar. Mereka berpendapat bahwa sistem ini dimanfaatkan untuk mengimpor tenaga kerja dengan biaya lebih rendah, yang pada akhirnya menekan upah dan mengurangi peluang kerja bagi warga negara AS.
Menanggapi tudingan serius ini, Microsoft memberikan klarifikasinya. Perusahaan teknologi multinasional tersebut menyatakan bahwa dari sekitar 6.000 aplikasi visa H-1B yang diajukannya pada tahun fiskal lalu, 80% di antaranya adalah untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan Microsoft yang sudah ada. "Ini bukan untuk mempekerjakan orang baru," tegas perwakilan Microsoft. Mereka melanjutkan, "Sisa pengajuan untuk karyawan baru adalah untuk individu yang sudah berada secara legal di AS yang memutuskan bekerja pada kami dan jumlah mereka hanya 1% dari tenaga kerja AS kami. Mereka bukan pendatang baru di negara kita." Microsoft menambahkan bahwa mereka hanya mengajukan petisi H-1B untuk individu yang memenuhi standar ketat, menegaskan komitmen mereka terhadap integritas program visa tersebut. Pembelaan ini menggarisbawahi kompleksitas dalam membedakan antara perekrutan tenaga kerja asing baru dengan retensi talenta yang sudah berada di AS secara legal.
Program visa H-1B sendiri memang telah lama menjadi sasaran kritik karena dinilai merugikan pekerja Amerika dan seringkali disalahgunakan. Visa ini ditujukan untuk pekerjaan berketerampilan tinggi yang posisinya sulit diisi oleh pekerja Amerika. Secara historis, perusahaan teknologi adalah pengguna terbesarnya, dengan hampir tiga perempat persetujuan visa H-1B diberikan kepada pekerja asal India. Fenomena ini sering dikaitkan dengan model bisnis outsourcing global dan tingginya jumlah lulusan STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika) dari India.
Pemerintahan Trump, dalam upaya melindungi pekerja Amerika, tahun lalu pernah berusaha menaikkan biaya visa kerja H-1B menjadi USD 100.000. Tujuannya adalah untuk membuat penggunaan visa ini menjadi kurang menarik bagi perusahaan yang mungkin hanya mencari tenaga kerja murah. Namun, upaya tersebut dibatalkan oleh seorang hakim federal, yang menunjukkan adanya pertentangan hukum dan politik yang signifikan terkait reformasi program visa ini. Pembatalan tersebut menjadi preseden bahwa perubahan besar pada sistem visa memerlukan persetujuan legislatif yang lebih kuat dan tidak bisa hanya melalui keputusan administratif.
Selain Microsoft, pemerintah AS juga menangguhkan beberapa perusahaan teknologi dan konsultan global lainnya. Daftar perusahaan yang terkena dampak termasuk Adobe, serta perusahaan konsultan teknologi besar seperti Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, dan Capgemini. Penangguhan ini mengirimkan gelombang kejutan di seluruh industri teknologi dan layanan konsultasi, banyak di antaranya sangat bergantung pada tenaga kerja H-1B untuk mengisi kebutuhan proyek dan keahlian khusus. Langkah ini bisa memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk merevisi strategi perekrutan global mereka dan lebih fokus pada pengembangan talenta domestik.
Pengumuman yang disampaikan oleh Senator Vance ini muncul sehari setelah pemerintahan Trump melancarkan serangan lainnya terhadap mahasiswa internasional dan kebebasan mereka untuk bekerja di AS. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengusulkan biaya sebesar USD 70.000 untuk mahasiswa internasional yang ingin bekerja di AS. Aturan kontroversial itu mewajibkan universitas untuk membayarnya bagi mahasiswa partisipan Optional Practical Training (OPT), sebuah program yang memungkinkan mahasiswa bekerja di bidang terkait jurusan selama atau setelah masa kuliah. Kebijakan ini berpotensi memberikan beban finansial yang sangat besar bagi universitas dan dapat secara drastis mengurangi daya tarik AS sebagai tujuan studi bagi mahasiswa internasional.
Vance juga tidak ketinggalan mengecam universitas-universitas yang dituding menyalahgunakan program yang memungkinkan mahasiswa internasional datang ke AS. Visa sementara ini, yang dikenal sebagai visa J-1, memungkinkan pengunjung internasional untuk datang sementara ke AS dalam program pertukaran kerja dan studi. Meskipun dirancang untuk mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan, program ini juga dituding dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengisi posisi pekerjaan level rendah dengan upah yang lebih rendah, tanpa memberikan pengalaman pertukaran yang berarti.
Secara keseluruhan, kontroversi ini menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang masa depan tenaga kerja di AS, keseimbangan antara melindungi pekerja domestik, dan menarik talenta global. Di satu sisi, ada argumen kuat untuk memprioritaskan warga negara dan penduduk tetap AS dalam pasar kerja, terutama di tengah kekhawatiran tentang otomatisasi dan tekanan ekonomi. Di sisi lain, para pendukung program visa seperti H-1B dan OPT berpendapat bahwa mereka penting untuk menjaga daya saing AS di bidang teknologi dan inovasi, memastikan negara ini tetap menjadi pemimpin dalam industri-industri krusial. Keputusan untuk menangguhkan perusahaan-perusahaan besar dan mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut pada program mahasiswa internasional mencerminkan pergeseran kebijakan yang signifikan, yang berpotensi memiliki implikasi jangka panjang bagi ekonomi, pendidikan tinggi, dan citra AS di mata dunia. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut, mencerminkan ketegangan mendalam antara kebutuhan ekonomi, prioritas politik, dan nilai-nilai sosial di Amerika Serikat.
