Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan langkah strategis yang akan mengubah lanskap operasional platform digital global di Indonesia. Pemerintah secara serius mempertimbangkan untuk memberlakukan aturan baru yang mewajibkan setiap platform digital internasional memiliki kantor perwakilan fisik di Indonesia. Kebijakan ambisius ini dirancang sebagai respons mendesak terhadap lambatnya penanganan konten berbahaya yang terus mengancam ruang digital nasional, mulai dari judi online, pornografi, hoaks, hingga disinformasi. Komdigi melihat bahwa kehadiran kantor perwakilan lokal akan menjadi kunci untuk mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam menjaga keamanan siber.
Menkomdigi Meutya Hafid, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari siaran pers pada Selasa (19/5/2026), menegaskan urgensi dari kebijakan ini. Menurut Meutya, selama ini pemerintah menghadapi kesulitan signifikan dalam memperoleh respons cepat dari platform global. Akar masalahnya terletak pada struktur pengambilan keputusan yang sebagian besar masih terpusat di kantor pusat mereka di luar negeri. "Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri," ujar Meutya. Penekanan pada kecepatan komunikasi ini menunjukkan betapa krusialnya kehadiran fisik bagi efektivitas penanganan ancaman siber yang berkembang pesat.
Saat ini, memang belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mewajibkan platform digital global untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas ancaman di ruang digital nasional, pemerintah mulai melihat kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi baru ini. Indonesia, dengan jumlah pengguna internet yang masif, merupakan pasar digital yang sangat besar dan strategis. Meutya Hafid menekankan bahwa status sebagai pasar besar seharusnya tidak hanya berarti keuntungan finansial bagi platform, tetapi juga diimbangi dengan tanggung jawab dan sistem pengawasan yang memadai. Konsep "digital sovereignty" atau kedaulatan digital menjadi semakin relevan, di mana negara berhak memastikan bahwa ruang digitalnya aman dan terkendali.
Salah satu alasan utama di balik rencana Komdigi adalah rendahnya tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah. Meutya mengungkapkan data yang mengkhawatirkan: selama ini, tingkat kepatuhan platform digital dalam menindaklanjuti permintaan penghapusan konten bermasalah baru berada di kisaran 20%. Angka ini berarti sebagian besar permintaan pemutusan akses terhadap konten berbahaya, seperti judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, dan hoaks kesehatan, belum langsung ditindaklanjuti oleh platform. Kondisi ini menciptakan celah besar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten negatif, merugikan masyarakat, dan mengganggu stabilitas sosial.
Dampak dari rendahnya kepatuhan ini sangat luas. Konten judi online, misalnya, terus merajalela dan menyebabkan kerugian finansial bagi banyak keluarga. Deepfake pornografi, yang semakin canggih, mengancam privasi dan reputasi individu. Penipuan digital terus berkembang dengan modus operandi yang beragam, menjerat korban dari berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, hoaks kesehatan dapat membahayakan nyawa dan memicu kepanikan publik, seperti yang terjadi selama pandemi. Keterlambatan penanganan konten-konten ini bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan tegas.
Melihat kondisi tersebut, Komdigi juga mendesak platform untuk membuka sistem pengawasan mereka secara lebih transparan. Ini termasuk tuntutan agar platform menjelaskan secara rinci jumlah moderator konten yang mereka tempatkan untuk menangani ruang digital Indonesia, serta mekanisme kerja mereka. Meutya Hafid menyampaikan bahwa saat melakukan inspeksi ke kantor Meta di Indonesia, pemerintah menemukan bahwa platform tersebut belum mampu menjelaskan secara rinci kapasitas pengawasan konten yang mereka miliki secara spesifik untuk pasar Indonesia. "Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka," ucapnya. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa platform memiliki sumber daya yang memadai, termasuk moderator yang memahami konteks lokal, bahasa, dan budaya Indonesia, agar moderasi konten dapat dilakukan secara efektif dan akurat.
Kelemahan dalam pengawasan platform ini, menurut Komdigi, berdampak langsung pada maraknya penyebaran konten negatif yang kerap terlambat ditangani. Padahal, konteks lokal dan pemahaman nuansa bahasa sangat krusial dalam identifikasi dan moderasi konten berbahaya, terutama yang berkaitan dengan hoaks dan disinformasi. Moderator yang berbasis di luar negeri mungkin kesulitan menangkap konteks budaya atau slang lokal yang digunakan dalam penyebaran konten ilegal atau provokatif. Kehadiran kantor perwakilan lokal diharapkan dapat menjamin ketersediaan tim moderator yang lebih responsif, terlatih secara lokal, dan memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial di Indonesia.
Langkah Komdigi ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara mulai memperketat regulasi terhadap platform digital. Uni Eropa dengan Digital Services Act (DSA) dan India dengan IT Rules mereka, misalnya, telah memberlakukan kewajiban serupa atau menuntut akuntabilitas lebih tinggi dari platform. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan adil bagi semua pengguna. Dengan mewajibkan platform memiliki kantor di Indonesia, pemerintah tidak hanya bertujuan mempercepat koordinasi, tetapi juga membangun kerangka akuntabilitas yang lebih kuat. Ini akan memudahkan proses hukum jika terjadi pelanggaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan pada akhirnya, melindungi kepentingan warga negara Indonesia di ruang siber.
Selain menyiapkan regulasi baru terkait kewajiban kantor perwakilan, pemerintah juga terus melakukan upaya komprehensif lainnya untuk menangani ancaman digital. Komdigi, bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait, secara rutin melakukan patroli siber harian. Patroli ini mencakup pemantauan dan penanganan berbagai jenis ancaman, termasuk disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta upaya perlindungan anak di ruang digital. Pendekatan multi-sektoral ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kewajiban memiliki kantor perwakilan di Indonesia adalah sebuah langkah maju yang signifikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan digital. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan konten berbahaya, tetapi juga mendorong platform digital untuk lebih berinvestasi dalam keamanan dan perlindungan pengguna di Indonesia. Dengan demikian, ekosistem digital Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inovatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warganya, tanpa harus dibayangi oleh ancaman konten negatif yang tidak terkendali. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan digital Indonesia yang lebih cerah dan aman.
