Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa akselerasi transformasi digital di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun secara komunal melalui semangat gotong royong dan solidaritas dari seluruh elemen bangsa. Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam momen krusial deklarasi gerakan Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Gerakan ini dirancang sebagai platform kolaborasi multi-pihak yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat ekosistem digital Indonesia agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam upaya konkret mewujudkan visi tersebut, Komdigi secara proaktif telah merangkul berbagai pemangku kepentingan kunci. DEAL 2026 menjadi wadah strategis yang menyatukan Pemerintah, sektor industri digital, lembaga akademisi, investor, ekosistem startup, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berbagai komunitas digital, hingga pemerintah daerah. Seluruh entitas ini diarahkan untuk bergotong royong dalam satu ruang kolaborasi yang tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga aksi-aksi nyata yang terukur dan berdampak.
Puncak dari inisiasi ini adalah penyusunan delapan paket kolaborasi DEAL yang kemudian secara resmi dideklarasikan pada Selasa, 23 Juni 2026, di Jakarta. Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir untuk memberikan dukungan penuh dan memastikan arah gerak DEAL 2026 selaras dengan agenda nasional. Meutya menegaskan bahwa DEAL bukan sekadar agenda seremonial untuk membaca laporan program atau deretan angka statistik semata. Sebaliknya, ia menekankan bahwa momentum ini adalah ajang untuk menyamakan langkah, menyatukan visi, dan menggalakkan aksi melalui semangat gotong royong dan solidaritas yang merupakan identitas asli bangsa Indonesia.
"Karena semangat gotong royong menjadi nilai Indonesia sejak lahir sebagai negeri. Gotong royong adalah identitas asli kita yang kini harus kita bawa ke ranah digital melalui gerakan Merajut Solidaritas Digital Indonesia," kata Meutya dengan penuh semangat di Jakarta. Ia menambahkan bahwa transformasi digital harus inklusif dan merata, tidak hanya berpusat di perkotaan besar tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkomdigi Meutya Hafid saat membuka forum DEAL 2026, yang dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Komdigi dan sejumlah tokoh penting lainnya. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria, serta jajaran Eselon I Kementerian Komdigi yang menunjukkan komitmen kuat dari internal kementerian. Kehadiran mereka menegaskan bahwa inisiatif DEAL 2026 adalah prioritas utama dalam agenda pembangunan digital nasional.
Meutya Hafid menegaskan, solidaritas dan gotong royong lewat DEAL sangat diperlukan. Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, dalam satu harmoni, agar ekosistem digital Indonesia semakin merata, kuat, dan adaptif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari sektor digital dapat membawa dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. "Sebagai satu bangsa, kita harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan digital dan kemandirian teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia," terang Meutya, menyoroti pentingnya akses yang setara terhadap teknologi dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan teknologinya sendiri.
Melalui pendekatan berbasis ekosistem di DEAL 2026, menurut Meutya, kolaborasi diarahkan langsung pada implementasi konkret yang menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Ini berarti setiap program dan inisiatif yang lahir dari DEAL harus memiliki relevansi langsung dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini menghindari program-program yang bersifat ‘top-down’ dan kurang responsif terhadap kondisi lokal.
Sebagai bukti nyata pendekatan ini, beberapa contoh implementasi konkret telah berhasil berjalan di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) untuk kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan. Melalui IoT, petani dan pembudidaya ikan dapat memantau kondisi lingkungan, kualitas air, atau kesehatan tanaman secara real-time, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko gagal panen, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih dapat diaplikasikan secara praktis untuk mendukung sektor ekonomi tradisional.
Tidak hanya itu, sektor UMKM juga menjadi fokus utama. Komdigi bersama mitranya telah menyelenggarakan pelatihan Artificial Intelligence (AI) praktis bagi 100-150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi. Pelatihan ini membekali UMKM dengan pemahaman dan keterampilan dasar AI untuk mengoptimalkan operasional bisnis, meningkatkan pemasaran digital, atau bahkan mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat bersaing lebih baik di era digital.
Aspek keamanan dan perlindungan pengguna digital, terutama anak-anak, juga mendapat perhatian serius. Melalui DEAL 2026, dikembangkan fitur DARA (Digital Awareness and Responsible Action) yang inovatif untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak. Fitur ini dirancang untuk membantu orang tua memantau dan mengelola waktu bermain anak, serta memberikan edukasi tentang penggunaan internet yang sehat dan aman, memastikan lingkungan digital yang positif bagi generasi muda.
Lebih lanjut, untuk memastikan data menjadi pilar utama pengambilan kebijakan, DEAL 2026 juga mendukung pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional. Dashboard ini akan mengintegrasikan berbagai data terkait ekosistem digital dari berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, menyediakan informasi yang akurat, terpadu, dan real-time untuk analisis kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan evaluasi program yang lebih efektif.
"Semua contoh ini membuktikan bahwa transformasi adalah tentang kerja bersama untuk menjawab kebutuhan publik, memperkuat industri, dan meningkatkan kualitas tata kelola negara. Karena itu, DEAL 2026 kita tempatkan sebagai ruang penyelarasan," tutup Meutya, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan besar ini.
Meskipun rincian spesifik dari delapan paket kolaborasi tersebut sangat komprehensif, semangat di baliknya mencakup berbagai pilar penting yang secara kolektif akan membentuk fondasi ekosistem digital Indonesia yang tangguh. Pilar-pilar tersebut antara lain: Peningkatan Literasi dan Inklusi Digital untuk menjembatani kesenjangan digital di seluruh wilayah; Pengembangan Talenta dan Ekosistem Inovasi yang berfokus pada pelatihan keterampilan digital tingkat lanjut seperti AI, data science, dan keamanan siber, serta dukungan inkubasi bagi startup; Penguatan Infrastruktur Digital yang Merata guna memastikan konektivitas yang stabil dan terjangkau hingga ke pelosok negeri; Tata Kelola Data dan Keamanan Siber yang kuat untuk melindungi privasi pengguna dan data nasional; Digitalisasi Sektor Ekonomi Prioritas seperti pertanian, perikanan, pariwis dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing; Transformasi Layanan Publik Digital yang efisien dan transparan; Riset dan Pengembangan Teknologi Lokal untuk mendorong kemandirian inovasi; serta Kemitraan Strategis Global untuk mengadopsi praktik terbaik dan memperluas jaringan kolaborasi internasional.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam DEAL 2026 menjadi cerminan nyata dari komitmen nasional terhadap transformasi digital. Acara ini turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga penting seperti dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga Danantara, yang menunjukkan spektrum luas dampak transformasi digital terhadap berbagai sektor.
Beberapa kepala daerah juga turut hadir, menandakan pentingnya peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan digital di tingkat lokal. Mereka adalah Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Walikota Malang Wahyu Hidayat. Kehadiran para pemimpin daerah ini sangat vital karena merekalah yang akan menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Selain itu, forum ini juga diramaikan oleh kehadiran pelaku industri digital terkemuka seperti Telkom, Telkomsel, dan PT Pos Indonesia, yang merupakan pilar penting dalam penyediaan infrastruktur dan layanan digital. Perwakilan asosiasi profesi, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perwakilan startup inovatif, vendor gim, konten kreator, hingga perwakilan UMKM yang di dalamnya termasuk petani dan penambak di sektor perikanan juga turut hadir. Keberagaman partisipan ini menunjukkan bahwa DEAL 2026 benar-benar merupakan gerakan komunal yang melibatkan seluruh spektrum masyarakat, dari hulu hingga hilir, dalam upaya bersama membangun masa depan digital Indonesia yang lebih baik dan merata.
DEAL 2026 bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah deklarasi kolektif bahwa masa depan digital Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat gotong royong yang terus menyala, Indonesia diharapkan mampu tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam lanskap ekonomi digital global, mewujudkan keadilan digital dan kemandirian teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.
