Ketegangan di perbatasan utara Israel dan Lebanon kembali mencapai titik didih setelah dua unit drone yang diduga diluncurkan oleh kelompok militan Hizbullah menghantam wilayah Israel bagian utara. Meskipun insiden tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, eskalasi militer yang menyertainya telah memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik berskala besar yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Militer Israel mengonfirmasi bahwa dua target udara mencurigakan telah terdeteksi jatuh di dekat perbatasan, dan kini otoritas pertahanan negara tersebut tengah merancang respons militer yang jauh lebih destruktif.
Pasca-insiden tersebut, seruan untuk melakukan serangan balasan besar-besaran datang dari petinggi kabinet sayap kanan Israel. Fokus utama dari ancaman balasan ini adalah Dahiyeh, sebuah kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal luas sebagai benteng pertahanan utama Hizbullah. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara terbuka menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengaktifkan "Doktrin Dahiyeh". Doktrin ini merupakan strategi militer kontroversial Israel yang menekankan pada penggunaan kekuatan militer secara tidak proporsional dan penghancuran infrastruktur sipil yang dianggap berafiliasi dengan kelompok militan untuk menciptakan efek jera yang masif.
"Penembakan di komunitas utara adalah ujian nyata bagi Doktrin Dahiyeh yang telah dipaparkan oleh perdana menteri. Saya mendesaknya untuk menerapkan kebijakan ini secara tegas, mantap, dan segera meratakan bangunan-bangunan di Dahiyeh sebagai balasan atas agresi mereka," tulis Smotrich melalui platform media sosial X. Senada dengan Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, turut melontarkan retorika provokatif. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran keamanan, baik itu berupa drone maupun rudal yang masuk ke wilayah Israel, harus dibalas dengan kehancuran total di basis Hizbullah. "Untuk setiap drone, sebuah rudal; untuk setiap pelanggaran, sebuah tembakan; dan untuk setiap UAV, Dahiyeh harus dibuat gemetar," tegas Ben Gvir.
Peringatan keras ini bukanlah gertakan semata. Dalam beberapa waktu terakhir, Benjamin Netanyahu telah berulang kali menegaskan posisi Israel bahwa mereka tidak akan menoleransi ancaman terhadap komunitas di utara. Menurut pejabat Israel, langkah tegas yang mereka ambil ini diklaim telah mendapatkan dukungan secara prinsip dari Amerika Serikat, yang memandang stabilitas perbatasan Israel sebagai prioritas keamanan nasional.
Sebagai langkah nyata persiapan operasi militer skala besar, militer Israel (IDF) telah mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi penduduk di lebih dari 29 kota dan desa di Lebanon selatan. Perintah ini mencakup 25 lokasi di distrik Nabatieh dan empat lokasi di distrik Sidon. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui akun media sosial militer, juru bicara IDF secara spesifik menginstruksikan penduduk di wilayah seperti Jbaa, Houmin al-Tahta, Ansar, dan Kfar Sir untuk segera meninggalkan rumah mereka dan berpindah ke utara Sungai Zahrani. Instruksi ini merupakan indikasi kuat bahwa wilayah tersebut akan segera menjadi target pemboman udara atau invasi darat oleh militer Israel.
Kondisi di lapangan saat ini sangat mencekam. Ribuan warga sipil Lebanon yang berada di jalur yang diperintahkan untuk mengungsi mulai berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang seadanya. Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan baru di wilayah yang sudah tertekan secara ekonomi dan politik. Organisasi internasional dan badan kemanusiaan PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah dapat memicu efek domino yang menghancurkan seluruh Lebanon, mengingat Hizbullah memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih dan jumlah personel yang lebih besar dibandingkan kelompok militan lainnya di kawasan tersebut.
Sejarah mencatat bahwa Hizbullah, yang didukung secara penuh oleh Iran, telah terlibat dalam perang panjang dengan Israel sejak tahun 2006. Ketegangan yang memuncak saat ini berakar pada dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana Iran menggunakan proksi-proksinya untuk menekan Israel dari berbagai sisi. Bagi Israel, Hizbullah dianggap sebagai ancaman eksistensial yang sewaktu-waktu dapat melumpuhkan kota-kota besar di wilayah utara dengan ribuan roket yang mereka miliki.
Penerapan "Doktrin Dahiyeh" oleh Israel sendiri selalu menuai kritik tajam dari komunitas internasional. Doktrin yang pertama kali diimplementasikan selama Perang Lebanon 2006 ini dinilai melanggar hukum humaniter internasional karena mengabaikan pembedaan antara objek militer dan sipil. Namun, bagi para pemimpin sayap kanan Israel, doktrin ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan pencegahan (deterrence) dan memastikan keamanan warga negara mereka yang kini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akibat serangan drone dan roket rutin.
Di sisi lain, Hizbullah hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana serangan balasan Israel tersebut, namun mereka tetap bersiaga tinggi. Para analis pertahanan menilai bahwa jika Israel benar-benar melancarkan serangan besar-besaran ke Dahiyeh, Hizbullah kemungkinan besar akan membalas dengan menargetkan infrastruktur strategis di Israel, seperti instalasi listrik, pelabuhan, atau bahkan pangkalan militer di wilayah tengah. Skenario perang total ini adalah hal yang selama ini coba dihindari oleh komunitas internasional, namun dengan retorika yang semakin keras dari kedua belah pihak, ruang diplomasi untuk mencegah konflik terbuka kini semakin sempit.
Situasi di perbatasan Israel-Lebanon saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh militer Israel merupakan tanda bahwa operasi militer dalam waktu dekat hampir pasti akan terjadi. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Benjamin Netanyahu, apakah ia akan benar-benar merealisasikan ancamannya untuk meratakan Dahiyeh, atau apakah tekanan internasional dapat memaksa kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun, melihat narasi yang dibangun oleh para menteri di kabinet Israel, tampak jelas bahwa pemerintah Israel telah memutuskan untuk mengambil jalur konfrontasi sebagai respons atas insiden drone tersebut.
Bagi warga Lebanon yang terdampak, perintah evakuasi ini bukan hanya sekadar peringatan, melainkan trauma yang berulang. Kehidupan di Lebanon selatan kini sepenuhnya bergantung pada keputusan militer yang dibuat di ruang rapat di Tel Aviv. Sementara itu, Israel terus memperkuat pertahanan udaranya dan memobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan utara, memastikan bahwa jika perang pecah, mereka sudah berada dalam posisi yang paling menguntungkan untuk memberikan respons yang melumpuhkan lawan. Ketidakpastian akan nasib kawasan ini terus berlanjut seiring dengan semakin dekatnya waktu bagi Israel untuk melancarkan serangan balasan yang dijanjikan.
