Pemerintah China melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi secara tegas mendesak Israel untuk menghentikan dan membatalkan seluruh aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Desakan keras ini disampaikan langsung oleh Wang Yi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam sebuah pertemuan diplomatik yang berlangsung di sela-sela agenda Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) di Baku, Azerbaijan, pada Kamis (15/10/2026). Dalam pernyataan resminya, Wang Yi mengkategorikan ekspansi permukiman Israel di tanah Palestina sebagai bentuk "pendirian secara paksa" yang melanggar hak-hak dasar penduduk setempat serta merusak peluang terciptanya perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah.
Pertemuan antara kedua pejabat tinggi ini menyoroti ketegangan diplomatik yang terus berkembang terkait isu Palestina. Kementerian Luar Negeri China menekankan bahwa Wang Yi secara eksplisit menyebut konflik Israel-Palestina sebagai "ketidakadilan sejarah terbesar abad ini". Pernyataan ini mencerminkan sikap konsisten Beijing yang memandang bahwa akar permasalahan ketidakstabilan di Timur Tengah berakar pada pendudukan wilayah Palestina yang berkepanjangan. China, sebagai salah satu kekuatan global yang memiliki pengaruh signifikan, terus memposisikan diri sebagai mediator yang mendorong keadilan bagi bangsa Palestina, sebuah posisi yang kerap berbeda tajam dengan kebijakan diplomatik negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.
Di sisi lain, Presiden Isaac Herzog melalui akun media sosial X memberikan keterangan yang lebih normatif. Ia menyatakan bahwa diskusi dengan Wang Yi berfokus pada penguatan hubungan bilateral antar kedua negara serta tinjauan mengenai situasi keamanan terkini di Timur Tengah. Namun, kantor kepresidenan Israel secara sengaja memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai pembahasan spesifik terkait isu Tepi Barat maupun konflik Palestina. Keengganan pihak Israel untuk menanggapi poin-poin krusial yang disampaikan Wang Yi menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam dan kebuntuan diplomatik antara Beijing dan Tel Aviv mengenai nasib wilayah yang diduduki tersebut.
Kementerian Luar Negeri China menambahkan bahwa bagi Beijing, upaya mendorong perdamaian dan rekonsiliasi di Timur Tengah bukan sekadar retorika, melainkan telah menjadi "landasan" kebijakan luar negeri mereka. Dalam dialog tersebut, Wang Yi kembali menegaskan bahwa "solusi dua negara" (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan keluar yang adil dan realistis untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Wang menekankan bahwa prioritas mendesak saat ini bukanlah pembangunan fisik di wilayah sengketa, melainkan pemulihan kemanusiaan di Jalur Gaza. Ia mendesak pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara penuh guna mencegah bencana kemanusiaan yang lebih luas dan mematikan.
Lebih lanjut, Wang menyatakan kesiapan China untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional guna mendorong seluruh pihak yang bertikai agar kembali ke meja perundingan. Menurutnya, dialog dan konsultasi politik adalah satu-satunya instrumen yang mampu menghentikan pertumpahan darah dan menciptakan stabilitas regional. China memandang peran aktifnya dalam mendorong resolusi damai sebagai tanggung jawab moral sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana diketahui, China telah lama memberikan dukungan politik terhadap aspirasi Palestina untuk merdeka dan di saat yang sama mempertahankan hubungan dagang serta strategis dengan berbagai negara di kawasan tersebut, termasuk Iran, yang secara posisi geopolitik merupakan lawan utama Israel.
Persoalan permukiman di Tepi Barat memang menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Berdasarkan hukum internasional, pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki sejak perang tahun 1967 dianggap ilegal. Namun, Israel terus melanjutkan pembangunan tersebut dengan dalih keamanan, sejarah, dan alasan keagamaan. Aktivitas ini secara sistematis telah memecah belah wilayah Tepi Barat, membatasi pergerakan warga Palestina, dan memperkecil kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan secara geografis di masa depan.
Bagi komunitas internasional, desakan China ini dianggap sebagai langkah berani yang menggarisbawahi meningkatnya ketidaksabaran Beijing terhadap status quo yang dipertahankan oleh Israel. Dengan meningkatnya peran China di Timur Tengah—seperti yang terlihat dalam keberhasilan mereka memediasi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran tahun lalu—pernyataan Wang Yi kepada Herzog menunjukkan bahwa Beijing kini lebih berani dalam menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk menekan kebijakan Israel yang dianggap merusak stabilitas global.
Situasi di lapangan pun semakin memanas dengan adanya laporan mengenai peningkatan kekerasan di Tepi Barat, yang diperparah oleh ekspansi permukiman. Para pakar geopolitik menilai bahwa kritik terbuka China terhadap kebijakan permukiman ini dapat menjadi sinyal bagi negara-negara berkembang lainnya, khususnya anggota blok BRICS atau Global South, untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. China secara eksplisit ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam melihat ketidakadilan yang terus terjadi, sembari tetap memelihara kepentingan ekonominya di kawasan tersebut.
Pada akhirnya, pertemuan antara Wang Yi dan Herzog di Baku menegaskan adanya jurang yang dalam terkait persepsi keadilan internasional. Sementara Israel menekankan aspek keamanan nasional dan hubungan bilateral, China justru membawa perspektif keadilan sejarah dan pemenuhan hak-hak dasar Palestina sebagai prasyarat perdamaian. Meski belum ada perubahan kebijakan yang nyata dari sisi Israel pasca-pertemuan tersebut, langkah diplomatik China ini telah berhasil menempatkan isu permukiman Tepi Barat kembali ke meja perdebatan dunia, memaksa pihak-pihak terkait untuk menghadapi realitas bahwa tanpa penghentian ekspansi permukiman, perdamaian yang berkelanjutan akan tetap menjadi ilusi yang jauh dari jangkauan.
China diprediksi akan terus memanfaatkan forum-forum multilateral untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina, dengan menuntut kepatuhan Israel terhadap hukum internasional. Bagi dunia internasional, keterlibatan aktif China di Timur Tengah menjadi variabel baru yang dapat mengubah kalkulasi politik di kawasan tersebut. Dengan komitmen untuk memfasilitasi dialog, Beijing berusaha membuktikan bahwa pendekatan mereka yang lebih inklusif—berbeda dengan pendekatan konfrontatif atau unilateral—dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan konflik yang telah membeku selama beberapa dekade ini. Masa depan perdamaian di kawasan ini pun kini sangat bergantung pada sejauh mana tekanan internasional, termasuk dari China, dapat mengubah kebijakan domestik Israel terkait pendudukan wilayah Palestina.
Komentar (0)