Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangkaian serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di wilayah perairan Amerika Latin. Aksi militer yang berlangsung dalam kurun waktu dua hari terakhir ini mengakibatkan sedikitnya lima orang tewas, menambah panjang daftar korban jiwa dalam operasi kontroversial yang dilakukan oleh Komando Selatan AS (SOUTHCOM). Insiden ini memicu gelombang kritik tajam dari komunitas internasional, pakar hukum, dan aktivis hak asasi manusia yang mempertanyakan legalitas serta etika di balik penggunaan kekuatan militer mematikan terhadap target yang belum terbukti bersalah di pengadilan.
Berdasarkan laporan yang dirilis pada Rabu (6/5/2026), dua serangan terpisah terjadi di lokasi strategis perairan Amerika Latin. Serangan pertama dilaporkan terjadi pada Senin (4/5) di perairan Karibia, yang menewaskan setidaknya dua orang. Tidak berselang lama, pada Selasa (5/5), SOUTHCOM mengonfirmasi telah melancarkan "serangan kinetik mematikan" di Pasifik Timur yang menewaskan tiga pria yang mereka klasifikasikan sebagai teroris narkoba. Dengan jatuhnya lima korban jiwa ini, total angka kematian akibat operasi pengeboman kapal yang digalakkan sejak September lalu telah mencapai setidaknya 190 orang. Angka yang fantastis ini menjadi sorotan dunia karena metode penanganan perdagangan narkoba yang dipilih oleh Washington bukan melalui jalur hukum pidana, melainkan melalui jalur serangan militer langsung.
Dalam pernyataannya melalui platform X, SOUTHCOM berdalih bahwa kapal-kapal yang menjadi target serangan tersebut sedang melintasi rute perdagangan narkoba yang telah dipetakan dan secara aktif terlibat dalam operasi ilegal. Militer AS mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pertahanan nasional untuk membendung arus narkotika yang masuk ke wilayah AS. Pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menjadi inisiator utama peningkatan aktivitas militer di Laut Karibia dan Samudra Pasifik Timur, terus bersikeras bahwa mereka sedang berada dalam kondisi "perang" melawan teroris narkoba. Narasi ini digunakan untuk melegitimasi penggunaan senjata berat di luar batas wilayah kedaulatan negara lain.
Namun, di balik narasi perang melawan narkoba tersebut, terdapat lubang besar dalam hal pembuktian. Pemerintah AS hingga saat ini belum mempublikasikan bukti konkret atau dokumen intelijen yang dapat diverifikasi secara independen mengenai keterlibatan kapal-kapal yang dihancurkan tersebut. Minimnya transparansi ini memicu perdebatan sengit mengenai legalitas operasi militer yang dilakukan. Banyak pihak, termasuk pakar hukum internasional, berpendapat bahwa serangan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing). Pasalnya, target serangan—yang sering kali merupakan warga sipil—tidak diberikan ruang untuk membela diri, tidak diberikan peringatan untuk menyerah, dan tidak pernah melalui proses peradilan yang adil untuk membuktikan tuduhan tersebut.
Kritik terhadap kebijakan ini semakin menguat mengingat sifat operasi yang sangat tertutup. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional menyoroti bahwa penggunaan "serangan kinetik" (istilah militer untuk serangan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau senjata yang menimbulkan kerusakan fisik) terhadap target yang diduga melakukan kejahatan non-kombatan adalah pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum internasional. Dalam doktrin hukum perang, penggunaan kekuatan mematikan seharusnya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atau untuk membela diri dari ancaman langsung. Dalam kasus ini, kapal-kapal tersebut diduga tidak melakukan tindakan agresif yang mengancam keselamatan personel militer AS secara langsung sebelum serangan diluncurkan.
Operasi yang intensif ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai kedaulatan negara-negara di Amerika Latin. Tindakan sepihak militer AS di perairan yang dekat dengan yurisdiksi negara lain menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara besar dapat melakukan serangan mematikan berdasarkan "dugaan" perdagangan narkoba di wilayah perairan internasional atau perairan negara lain tanpa koordinasi hukum yang jelas, maka stabilitas keamanan kawasan akan terancam. Hal ini juga berpotensi menciptakan ketegangan diplomatik antara Washington dan negara-negara di kawasan Amerika Latin yang merasa kedaulatan wilayah laut mereka diinjak-injak oleh kebijakan luar negeri AS yang agresif.
Secara lebih luas, kebijakan "perang melawan narkoba" ala Trump ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum global. Jika sebelumnya pemberantasan narkoba dilakukan melalui kerja sama intelijen, ekstradisi, dan penangkapan, kini kebijakan tersebut beralih ke militerisasi total. Efektivitas pendekatan ini juga patut dipertanyakan. Meski telah menewaskan hampir 200 orang dalam beberapa bulan, tidak ada data statistik yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam pasokan narkoba yang masuk ke Amerika Serikat. Sebaliknya, kekerasan yang meningkat justru berpotensi memicu eskalasi konflik antara kartel-kartel narkoba dan militer, yang pada akhirnya dapat membahayakan nelayan lokal atau warga sipil yang tidak sengaja berada di jalur yang sama.
Pakar keamanan maritim mencatat bahwa perairan Pasifik Timur dan Karibia adalah jalur perdagangan yang padat. Risiko salah sasaran (collateral damage) dalam serangan kinetik sangat tinggi. Ketika sebuah kapal dihancurkan di tengah laut, sulit untuk memastikan apakah kapal tersebut benar-benar membawa narkoba atau hanya kapal nelayan yang sedang melintas di jalur yang salah. Tanpa proses verifikasi di tempat atau interupsi hukum yang terukur, setiap orang yang berada di kapal tersebut dianggap bersalah dan langsung dieksekusi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil sebelum dihukum.
Respons dari komunitas internasional sejauh ini masih relatif terpecah. Beberapa sekutu dekat AS memilih untuk bungkam, sementara organisasi HAM global mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa masalah ini ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka menuntut agar AS menghentikan kebijakan serangan kinetik tersebut dan kembali ke koridor hukum internasional. Tuntutan ini didasari oleh ketakutan bahwa jika praktik ini dibiarkan terus berlanjut, akan menjadi norma baru dalam penegakan hukum global di mana "kekuatan militer adalah hakim, juri, dan eksekutor."
Sebagai kesimpulan, insiden tewasnya lima orang dalam serangan terbaru AS di perairan Amerika Latin ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah manifestasi dari kebijakan luar negeri yang memprioritaskan kekuatan militer di atas diplomasi dan hukum internasional. Selama Washington belum mampu membuktikan keterlibatan kapal-kapal tersebut melalui bukti yang sah dan memberikan transparansi mengenai prosedur operasi standarnya, serangan-serangan ini akan terus dipandang sebagai tindakan agresi yang melanggar hak asasi manusia. Di tengah perdebatan yang terus bergulir, nasib para nelayan dan pelaut di kawasan tersebut menjadi semakin tidak menentu, terjepit di antara ancaman kartel narkoba dan tindakan brutal dari kekuatan militer yang seharusnya menjadi pelindung keamanan global. Dunia kini menunggu apakah akan ada pertanggungjawaban atas tewasnya ratusan nyawa tersebut, atau apakah kebijakan "tembak mati" ini akan terus menjadi wajah baru dari upaya pemberantasan narkoba di bawah pemerintahan Amerika Serikat saat ini.
