Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran terus menyedot sumber daya ekonomi yang masif, sementara prospek perdamaian di Timur Tengah kian menjauh dari jangkauan. Meskipun kedua negara saat ini berada dalam periode gencatan senjata yang rapuh sejak awal April 2026, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi masih mungkin terjadi kapan saja. Di balik meja perundingan, kebuntuan diplomatik yang akut justru diperparah oleh pembengkakan biaya operasional militer AS yang mencapai angka fantastis, memicu kritik tajam dari dalam negeri terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Ketegangan ini berakar pada operasi militer gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026 yang menargetkan kepemimpinan tertinggi Iran, termasuk tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran melancarkan operasi pembalasan yang masif, menyasar fasilitas militer AS di seluruh Semenanjung Arab, serta menargetkan aset strategis pasukan AS dan sekutunya di Timur Tengah. Pertukaran serangan ini menciptakan krisis keamanan regional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir.
Saat ini, meski gencatan senjata telah dideklarasikan, situasi tetap dalam kondisi kritis. Presiden Trump secara terbuka menolak syarat-syarat yang diajukan oleh Teheran, melabelinya sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan merugikan kedaulatan AS. Di sisi lain, Iran melalui perunding utama mereka, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa tidak ada jalan tengah selain memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Teheran bahkan mengeluarkan ultimatum keras: menerima syarat mereka atau menghadapi kegagalan total dalam upaya diplomasi Timur Tengah.
Kekakuan posisi ini bukan tanpa alasan. Iran telah menetapkan lima syarat utama sebagai "jaminan minimum" untuk melanjutkan negosiasi. Berdasarkan laporan dari Fars News Agency, syarat tersebut meliputi: penghentian total permusuhan di semua front (terutama Lebanon), pencabutan seluruh sanksi ekonomi, pelepasan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan oleh AS, pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang, dan pengakuan resmi atas hak kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Bagi Teheran, lima poin ini adalah prasyarat untuk membangun kepercayaan yang hilang.
Ketidakpercayaan Iran terhadap Washington juga dipicu oleh aktivitas militer AS yang terus berlangsung di perairan regional. Teheran telah mengadu kepada mediator Pakistan mengenai blokade laut yang masih dijalankan AS di Laut Arab dan Teluk Oman. Menurut pandangan Teheran, tindakan ini bertentangan dengan semangat gencatan senjata dan membuktikan bahwa AS tidak berniat melakukan de-eskalasi secara jujur.
Sementara itu, di Washington, pemerintahan Trump menghadapi tekanan hebat terkait biaya perang yang terus melambung. Dalam rapat anggaran di Capitol Hill pada Selasa (12/5/2026), Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengungkapkan bahwa biaya perang melawan Iran telah membengkak menjadi USD 29 miliar atau setara dengan Rp 506,9 triliun. Angka ini melonjak tajam, naik sekitar USD 4 miliar (Rp 69,9 triliun) hanya dalam waktu dua minggu dari estimasi sebelumnya sebesar USD 25 miliar.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, bersama Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine, dan kepala keuangan Pentagon Jules Hurst III, dicecar oleh para legislator terkait pengajuan anggaran pertahanan tahun 2027 sebesar USD 1,5 triliun. Dalam sesi dengar pendapat yang panas tersebut, terungkap bahwa biaya operasional, perbaikan peralatan militer, serta penggantian alutsista yang hancur akibat serangan balasan Iran menjadi pemicu utama pembengkakan anggaran.
Kenaikan biaya ini memicu kemarahan di kalangan Partai Demokrat di Kongres. Pemimpin Demokrat dalam Komite Alokasi Anggaran DPR AS, Rosa DeLauro, melontarkan pertanyaan kritis yang mewakili keresahan publik: "Apa yang sebenarnya telah kita capai dan berapa biaya yang harus kita tanggung?" Bagi para pengkritik, Pentagon dinilai tidak transparan dalam memberikan kalkulasi riil. Ada kekhawatiran bahwa angka USD 29 miliar tersebut hanyalah puncak gunung es, sementara kerusakan infrastruktur militer AS di Timur Tengah yang lebih dalam mungkin akan membutuhkan dana tambahan yang lebih besar di masa depan.
Ketidakpuasan ini diperparah oleh sikap pemerintahan Trump yang dianggap melakukan perang tanpa otorisasi formal dari Kongres. Meskipun upaya untuk membatasi wewenang perang presiden telah berulang kali diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat, blok mayoritas Partai Republik di Kongres secara konsisten memblokir langkah-langkah tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan konstitusional di AS, di mana legislatif merasa kehilangan kontrol atas arah kebijakan luar negeri yang sangat mahal dan berisiko tinggi.
Hegseth sendiri memberikan jawaban normatif dengan menyatakan bahwa pemerintah akan meminta dana tambahan "apa pun yang dibutuhkan" di luar anggaran pertahanan reguler. Namun, ia tidak memberikan jadwal yang pasti mengenai kapan laporan detail terkait penggunaan dana tersebut akan diberikan kepada Kongres. Hal ini semakin memperkuat tuduhan bahwa pemerintahan Trump kurang transparan mengenai tujuan akhir strategis mereka dalam konflik ini.
Di sisi lain, proposal perdamaian 14 poin yang diajukan AS juga dianggap tidak substansial oleh pihak Iran. Menurut sumber-sumber di Teheran, proposal Washington tersebut bersifat sepihak dan hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan geopolitik AS yang sempat tertunda akibat kegagalan operasi militer sebelumnya. Rencana tersebut, yang mencakup nota kesepahaman mengenai program nuklir, dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang diinginkan Iran, yaitu keamanan dan kedaulatan ekonomi.
Kini, bola panas berada di tangan diplomat. Dunia internasional memantau dengan cemas apakah kedua belah pihak dapat menemukan titik temu atau justru terperosok lebih dalam ke dalam perang atrisi yang berkepanjangan. Bagi Iran, lima syarat tersebut adalah harga mati. Bagi Trump, tunduk pada tuntutan tersebut berarti kekalahan politik yang memalukan di mata pendukung domestiknya.
Dengan biaya perang yang sudah mencapai setengah kuadriliun rupiah dan terus meningkat, AS kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus "merogoh kantong" demi mempertahankan dominasi di kawasan tersebut, atau mulai mempertimbangkan jalan keluar yang lebih pragmatis? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan nasib stabilitas Timur Tengah, tetapi juga masa depan kepemimpinan politik Trump di Washington yang kini berada di bawah pengawasan ketat akibat kebijakan perang yang kontroversial ini.
Ketidakpastian ini menciptakan ruang vakum keamanan yang sangat berbahaya. Selama perundingan damai masih menemui jalan buntu dan biaya militer terus membengkak, risiko salah perhitungan di lapangan tetap tinggi. Setiap insiden kecil di Selat Hormuz atau di perbatasan negara-negara Arab yang menampung pasukan AS dapat memicu kembali pertempuran terbuka yang jauh lebih besar dan lebih merusak dari sebelumnya.
Sebagai kesimpulan, perang yang dipicu oleh eskalasi pada awal tahun 2026 ini telah menjadi beban ekonomi yang berat bagi Amerika Serikat sekaligus ujian ketahanan bagi Iran. Transparansi anggaran yang minim, kebuntuan diplomasi, dan retorika yang keras dari kedua belah pihak membuat situasi di Timur Tengah tetap berada di titik nadir. Tanpa adanya kemauan politik yang tulus untuk melakukan kompromi, perdamaian di kawasan tersebut akan terus menjadi angan-angan, sementara sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru habis terbakar dalam ambisi perang yang belum terlihat titik akhirnya.
