Kelakuan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan dunia setelah melontarkan lelucon bernada rasis dan diskriminatif yang menyeret nama ‘Mohammad’. Dalam sebuah pidato kampanye yang panas di Bandara Regional Dalton, Georgia, Trump dengan entengnya menjadikan nama yang sangat dihormati umat Islam di seluruh dunia itu sebagai objek ejekan. Pernyataan kontroversial ini disampaikan di hadapan para pendukungnya dalam rangka menyindir kondisi politik di Iran, namun justru mempertegas rekam jejak Trump yang kerap memainkan narasi Islamofobia demi kepentingan elektoral.
"Kalian tahu, jika ragu tentang nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja ‘Mohammad’," ujar Trump di atas podium dengan nada yang meremehkan. Tidak berhenti di situ, ia menambahkan dengan angkuh, "Peluangnya benar sekitar 65 persen. ‘Halo, Mohammad.’ Saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Tidak pernah salah." Pernyataan ini diucapkan saat ia membahas situasi pemerintahan di Iran, di mana ia mengklaim bahwa Iran adalah satu-satunya negara di mana tidak ada orang yang ingin menjadi presiden. Trump bahkan sempat berpura-pura bertanya kepada orang-orang imajiner bernama Mohammad apakah mereka menginginkan jabatan tersebut, meskipun saat itu para pendukungnya di lokasi kejadian tidak memberikan respons yang berarti atas lelucon tersebut.
Aksi Trump ini bukanlah insiden terisolasi. Selama karier politiknya, retorika yang menyasar umat Islam, imigran, dan kelompok minoritas etnis telah menjadi ciri khas dalam setiap pidatonya. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan kelompok advokasi Muslim telah berulang kali melayangkan kecaman keras terhadap sikap Trump. Mereka menilai bahwa lelucon tersebut bukan sekadar candaan ringan, melainkan bentuk normalisasi kebencian yang dapat berdampak sistemik terhadap keselamatan warga Muslim di Amerika Serikat.
Peningkatan retorika xenofobia ini terlihat semakin tajam menjelang pemilu sela. Trump tampak sengaja membidik kelompok-kelompok tertentu untuk memicu sentimen nasionalisme ekstrem di kalangan basis pendukungnya. Ia sering kali menyerang tokoh-tokoh Muslim Amerika, termasuk Abdul El-Sayed, seorang calon Senat dari Partai Demokrat, serta Anggota DPR Ilhan Omar. Ilhan Omar, yang merupakan politisi keturunan Somalia dan seorang pengungsi, sering menjadi sasaran serangan verbal Trump yang bernada rasis. Dengan menyebut nama ‘Mohammad’ secara serampangan, Trump seolah ingin memperkuat stereotip bahwa semua orang dari Timur Tengah atau yang beragama Islam memiliki identitas yang seragam dan bisa dijadikan bahan olok-olok.
Dampak dari gaya komunikasi Trump ini sangat nyata. Dewan Hubungan Islam Amerika (CAIR) dalam laporan tahunannya mencatat adanya korelasi yang mengkhawatirkan antara retorika politik tingkat tinggi dengan peningkatan kasus Islamofobia di lapangan. Laporan tersebut menyoroti bahwa kebijakan imigrasi yang ketat serta narasi yang dipupuk oleh Trump telah menciptakan iklim ketakutan dan permusuhan terhadap komunitas Muslim. Bahkan, aksi-aksi protes pro-Palestina yang terjadi di masa jabatan kedua Trump sering kali dipelintir oleh sang mantan presiden sebagai ancaman, yang kemudian memicu polarisasi di tengah masyarakat Amerika.
Secara historis, penggunaan nama ‘Mohammad’ sebagai bahan ejekan memiliki sejarah panjang dalam wacana rasisme di Barat. Nama tersebut sering kali digunakan untuk melakukan "othering" atau memosisikan seseorang sebagai "pihak luar" yang tidak pantas berada dalam lingkungan sosial masyarakat Barat. Dengan melontarkan pernyataan ini, Trump secara tidak langsung memberikan validasi kepada kelompok supremasi kulit putih atau kelompok radikal lainnya untuk merasa bebas melakukan tindakan diskriminatif serupa.
Pakar sosiologi politik berpendapat bahwa strategi Trump ini merupakan bentuk populisme reaksioner. Dengan menyerang kelompok minoritas, Trump berhasil mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial seperti kebijakan ekonomi atau kegagalan kepemimpinan, dan menggantinya dengan "musuh bersama" yang bersifat kultural dan agama. Bagi Trump, memicu kemarahan publik atas ucapannya justru sering kali dianggap sebagai kemenangan, karena ia berhasil mendominasi siklus berita dan tetap berada di pusat perhatian.
Namun, di balik kegaduhan yang ia ciptakan, terdapat trauma yang nyata bagi komunitas Muslim di Amerika. Banyak warga Muslim Amerika yang merasa bahwa martabat mereka diinjak-injak oleh orang yang pernah memimpin negara tersebut. Mereka harus menghadapi lingkungan sosial yang semakin tidak ramah, di mana kebencian terhadap Islam bukan lagi sekadar pendapat pinggiran, melainkan narasi yang didengungkan dari mimbar kekuasaan. Diskriminasi di tempat kerja, intimidasi di ruang publik, hingga serangan fisik sering kali berakar dari pandangan-pandangan yang dilegitimasi oleh tokoh seperti Trump.
Kritik terhadap Trump juga datang dari lawan politiknya di Partai Demokrat. Mereka menuduh Trump sengaja memecah belah bangsa untuk meraih simpati pemilih yang memiliki sentimen anti-imigran. Namun, kritik tersebut sering kali tidak menggoyahkan posisi Trump di mata basis pendukungnya yang loyal. Justru, bagi sebagian pendukungnya, gaya "blak-blakan" Trump yang dianggap tidak memedulikan etika adalah bentuk "kejujuran" yang mereka cari dari seorang pemimpin. Inilah yang membuat fenomena Trump menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dikikis hanya dengan kecaman moral.
Lebih jauh lagi, pernyataan ini juga mencerminkan pandangan Trump yang sempit terhadap geopolitik. Dengan mengejek Iran melalui lelucon nama ‘Mohammad’, ia menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kapasitas untuk memahami kompleksitas budaya dan politik negara-negara Timur Tengah. Ia cenderung mereduksi identitas jutaan orang menjadi stereotip yang dangkal demi kepentingan hiburan dalam rapat umum kampanye. Tindakan ini merusak citra Amerika Serikat di mata dunia internasional, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman.
Ke depan, tantangan bagi Amerika Serikat adalah bagaimana memulihkan kohesi sosial yang telah terfragmentasi akibat retorika kebencian ini. Institusi pendidikan, media, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting untuk melawan narasi yang menyamaratakan dan menghina identitas agama tertentu. Kasus Trump ini harus menjadi pelajaran bahwa kata-kata seorang pemimpin memiliki bobot yang besar dan dapat memicu konsekuensi yang berbahaya jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab.
Kelompok advokasi seperti CAIR terus mendesak agar ada langkah-langkah konkret untuk menghentikan normalisasi Islamofobia. Mereka menuntut agar tokoh politik, siapa pun itu, berhenti menggunakan sentimen agama sebagai alat kampanye. Namun, dengan masih kuatnya pengaruh Trump di panggung politik Amerika, pertarungan untuk menjaga ruang publik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi akan terus menjadi tantangan besar.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Trump di Georgia bukanlah sekadar lelucon. Itu adalah manifestasi dari prasangka yang mendalam dan alat politik yang manipulatif. Saat ia menyebut nama ‘Mohammad’ dengan nada mengejek, ia tidak hanya sedang menertawakan orang-orang di Timur Tengah, tetapi ia sedang menertawakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung oleh setiap pemimpin dunia. Dunia akan terus mengawasi apakah retorika semacam ini akan terus dibiarkan tumbuh subur atau apakah masyarakat akan mulai memberikan penolakan tegas terhadap segala bentuk rasisme, tidak peduli dari siapa pun pernyataan itu keluar.
Kisah tentang ‘Mohammad’ yang dibawa-bawa oleh Trump ini akan tercatat sebagai salah satu bab dalam sejarah kelam retorika politik Amerika, di mana nama seorang nabi yang dicintai miliaran manusia dijadikan komoditas murahan demi tepuk tangan penonton kampanye. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa di era pasca-kebenaran ini, perlindungan terhadap martabat manusia dan penghormatan terhadap identitas agama harus terus diperjuangkan, karena tanpa itu, kebencian akan terus menemukan celah untuk merusak tatanan sosial yang kita bangun bersama.
Tindakan Trump ini juga mempertegas perlunya literasi politik bagi masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh narasi-narasi populis yang berbasis pada kebencian. Ketika seorang politisi mulai menggunakan kelompok minoritas atau identitas agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, saat itulah demokrasi sedang dalam bahaya besar. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh di tingkat retorika akan berujung pada tindakan diskriminasi sistemik dan, dalam skenario terburuk, kekerasan fisik yang tak terkendali.
Oleh karena itu, respons dari masyarakat sipil dan komunitas internasional sangat krusial. Kecaman saja tidak cukup; diperlukan aksi nyata dalam memperkuat solidaritas lintas agama dan budaya untuk membuktikan bahwa narasi kebencian tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern yang beradab. Perjuangan melawan Islamofobia dan segala bentuk diskriminasi lainnya adalah tanggung jawab kolektif, agar di masa depan, tidak ada lagi nama-nama yang dihormati di dunia dijadikan bahan tertawaan demi ambisi politik seseorang. Trump mungkin merasa candaannya sukses memikat pendukungnya, namun bagi sejarah, itu adalah catatan hitam yang membuktikan betapa dangkal dan merusaknya politik kebencian.
Komentar (0)