BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Produsen kendaraan listrik terkemuka asal Tiongkok, BYD, baru-baru ini menjadi sorotan internasional setelah masuk dalam daftar hitam yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS). Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini diklasifikasikan sebagai salah satu dari sekian banyak entitas Tiongkok yang memiliki keterkaitan dengan militer negara tersebut, sebuah langkah yang dapat berdampak signifikan pada operasi dan reputasi global BYD. Kategori yang disematkan kepada BYD adalah "perusahaan militer Tiongkok", sebuah label yang membawa implikasi serius dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global saat ini.
Namun, BYD bukanlah satu-satunya nama besar yang tercantum dalam pembaruan terbaru pasal 1260H yang menjadi dasar daftar hitam tersebut. Sejumlah raksasa teknologi Tiongkok lainnya juga turut menghiasi daftar ini, termasuk Alibaba, raksasa mesin pencari Baidu, produsen baterai ternama EVE Energy, serta perusahaan inovatif di bidang teknologi sensor lidar seperti Hesai dan Robosense, yang ironisnya juga mendapatkan dukungan dari BYD dalam beberapa lini bisnisnya. Selain itu, perusahaan farmasi dan bioteknologi WuXi AppTec, produsen perangkat jaringan TP-Link, dan perusahaan rintisan di bidang robotika Unitree, juga termasuk dalam daftar yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa AS sedang memperluas cakupan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dinilai berpotensi memberikan kontribusi bagi penguatan militer Tiongkok, terlepas dari sektor industri utama mereka.
Penjelasan mendalam dari Pentagon mengenai alasan BYD masuk dalam daftar hitam ini berpusat pada dugaan hubungan langsung dan tidak langsung yang dimiliki perusahaan dengan dua badan pemerintah Tiongkok yang sangat penting: Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) dan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT). SASAC bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan aset milik negara di Tiongkok, yang seringkali mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian dan keamanan nasional, termasuk sektor pertahanan. Sementara itu, MIIT berperan dalam merumuskan kebijakan industri dan teknologi, serta mempromosikan inovasi yang dapat memiliki aplikasi ganda, baik sipil maupun militer. Keterlibatan BYD dengan kedua badan ini, menurut Pentagon, menandakan adanya potensi aliran teknologi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapabilitas militer Tiongkok.
Lebih lanjut, Pentagon secara spesifik mengidentifikasi BYD sebagai "kontributor fusi militer-sipil". Istilah ini mengacu pada strategi Tiongkok untuk mengintegrasikan inovasi dan sumber daya dari sektor sipil untuk memperkuat sektor militernya, dan sebaliknya. Hubungan BYD dengan MIIT, keterkaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain yang juga teridentifikasi memiliki potensi keterkaitan militer, serta partisipasinya dalam zona usaha yang secara eksplisit dirancang untuk mendorong fusi militer-sipil, menjadi dasar argumen Departemen Pertahanan AS. Dokumen Departemen Pertahanan secara gamblang menyatakan bahwa jejak operasional dan strategis BYD menunjukkan adanya kontribusi signifikan terhadap upaya Tiongkok dalam memadukan kekuatan ekonomi sipil dengan kebutuhan pertahanan militer.
Menariknya, masuknya BYD dalam daftar hitam ini datang di tengah upayanya untuk berekspansi dan membangun kehadiran yang signifikan di Amerika Serikat. BYD diketahui telah mendirikan fasilitas produksi di AS, sebuah langkah yang biasanya ditujukan untuk memperkuat pasar domestik dan mematuhi regulasi lokal. Pada tahun 2013, BYD mengumumkan rencana ambisius untuk membangun pabrik bus listrik di Lancaster, California. Fasilitas ini mulai beroperasi pada tahun berikutnya dan sejak itu telah mengalami perluasan yang signifikan, kini mencakup area lebih dari 500.000 kaki persegi. Keberadaan fasilitas produksi ini di AS, yang dikelola oleh anak perusahaan AS, menambah lapisan kompleksitas pada situasi ini, karena melibatkan operasional bisnis langsung di wilayah AS yang kini sedang diawasi ketat oleh pemerintah.
Daftar hitam ini juga mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan bisnis yang cukup beragam. Sebagai contoh, Nvidia, sebuah perusahaan semikonduktor terkemuka yang berbasis di AS, diketahui telah mengumumkan kerja sama dengan Unitree, salah satu perusahaan robotika yang masuk dalam daftar hitam, pada awal Juni. Sementara itu, EVE Energy, produsen baterai yang juga tercantum, merupakan pemasok baterai untuk beberapa produsen mobil ternama dunia, termasuk Tesla, BMW, dan Mercedes-Benz. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari langkah Pentagon bisa meluas dan mempengaruhi rantai pasok global serta kolaborasi lintas negara yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengawasan AS.
Langkah yang diambil oleh Pentagon ini, meskipun tidak secara otomatis menjatuhkan sanksi finansial atau pembekuan aset, memiliki konsekuensi yang cukup berarti. Pertama, hal ini akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah AS di masa mendatang. Ini berarti mereka tidak akan dapat mengajukan penawaran atau mendapatkan kontrak dari berbagai lembaga pemerintah AS. Kedua, dan mungkin yang lebih krusial bagi perusahaan global, daftar ini berpotensi mempersulit atau bahkan menghalangi kerja sama bisnis dengan mitra-mitra AS. Perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki hubungan bisnis atau berencana menjalin kemitraan dengan entitas yang masuk daftar hitam akan menghadapi risiko, baik dari sisi reputasi maupun potensi pembatasan regulasi jika mereka dianggap mendukung penguatan militer Tiongkok.
Rincian lebih lanjut mengenai alasan spesifik pencantuman beberapa perusahaan lain juga turut diungkapkan. EVE Energy, misalnya, disebut karena dugaan keterkaitannya dengan SASAC dan penerimaan dukungan pemerintah melalui program "Single Champion" yang bertujuan untuk mendorong perusahaan Tiongkok menjadi pemimpin global di sektor mereka, yang dalam konteks ini dapat memiliki implikasi ganda. Untuk Robosense, perusahaan lidar ini masuk daftar karena dianggap sebagai kontributor fusi militer, dengan dugaan afiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), angkatan bersenjata Tiongkok. Hesai, perusahaan lidar lainnya, juga menghadapi nasib serupa karena dugaan keterkaitannya dengan MIIT, SASAC, dan PLA. Tuduhan-tuduhan ini menyoroti fokus Pentagon pada teknologi yang memiliki potensi aplikasi pertahanan yang kuat, seperti sensor canggih yang digunakan dalam kendaraan otonom dan sistem pengawasan.
Penting untuk dicatat bahwa proses ini tidak bersifat final dan mutlak. Dokumen Departemen Pertahanan AS memberikan mekanisme bagi perusahaan yang merasa namanya dicatut secara keliru atau ingin membersihkan reputasinya. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar hitam ini memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pentagon untuk dihapus dari daftar tersebut. Proses ini biasanya melibatkan penyediaan bukti yang kuat untuk membantah klaim keterkaitan dengan militer Tiongkok atau menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak lagi relevan atau berbahaya. Namun, proses banding ini bisa jadi panjang, rumit, dan membutuhkan sumber daya yang signifikan, serta tidak ada jaminan bahwa permohonan tersebut akan dikabulkan. Keberhasilan dalam proses banding akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memberikan klarifikasi yang memuaskan dan meyakinkan kepada pihak berwenang AS.
