BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – BYD, raksasa otomotif dan teknologi asal Tiongkok, bersama dengan sejumlah perusahaan terkemuka lainnya, mendapati dirinya masuk dalam daftar hitam (blacklist) yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS). Tuduhan yang dilayangkan adalah bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok ini secara aktif mendukung militer Tiongkok, sebuah tindakan yang dianggap oleh AS sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya. BYD sendiri merupakan salah satu nama yang paling disorot dalam daftar yang diperbarui ini, menempatkannya di bawah pengawasan ketat pemerintah AS.
Daftar yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS, dengan judul "Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat", mencakup berbagai sektor industri. Selain BYD, nama-nama besar lain yang turut terseret dalam daftar hitam ini antara lain raksasa teknologi Alibaba dan Baidu, produsen baterai terkemuka EVE Energy, serta perusahaan inovatif di bidang lidar seperti Hesai dan Robosense, yang salah satunya ternyata memiliki keterkaitan dengan BYD. Perusahaan farmasi dan bioteknologi WuXi AppTec, produsen perangkat jaringan TP-Link, dan startup robotika yang sedang naik daun, Unitree, juga turut menghiasi daftar yang kontroversial ini. Keberadaan nama-nama besar dari berbagai sektor menunjukkan betapa luasnya cakupan kekhawatiran AS terkait potensi dukungan terhadap militer Tiongkok.
Dalam dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan AS, BYD disebutkan memiliki afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan SASAC (Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara Tiongkok). Selain itu, perusahaan ini juga dianggap memiliki hubungan tidak langsung dengan MIIT (Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok). Hubungan-hubungan ini menjadi dasar utama tuduhan AS. Departemen Pertahanan AS secara spesifik menyatakan dalam dokumennya, "BYD merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China karena berafiliasi dengan MIIT dan karena berlokasi di atau berafiliasi dengan zona perusahaan fusi militer-sipil." Pernyataan ini menyiratkan bahwa AS memandang BYD sebagai entitas yang perannya melampaui aktivitas komersial biasa, melainkan juga berkontribusi pada penguatan kapabilitas pertahanan Tiongkok melalui pengembangan teknologi dan industri yang bersifat ganda (militer dan sipil). Konsep "fusi militer-sipil" sendiri merupakan strategi yang diusung oleh pemerintah Tiongkok untuk mendorong sinergi antara sektor sipil dan militer dalam pengembangan teknologi dan industri. AS melihat strategi ini sebagai ancaman potensial yang perlu diwaspadai dan diatasi.
Menanggapi tuduhan serius ini, BYD tidak tinggal diam. Dalam sebuah dokumen resmi yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong pada Selasa, 9 Juni 2026, perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini memberikan bantahan tegas. BYD secara eksplisit menyatakan bahwa mereka bukanlah perusahaan militer Tiongkok, dan juga bukan merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan Tiongkok. Pernyataan ini merupakan upaya BYD untuk membersihkan nama baiknya dan mengklarifikasi posisinya di mata internasional, terutama di hadapan pemerintah AS. Perusahaan menekankan bahwa daftar yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS bukanlah daftar sanksi, sebuah poin krusial yang berusaha diangkat oleh BYD untuk meredakan kekhawatiran pasar dan mitra bisnisnya.
Berikut adalah kutipan lengkap dari pernyataan resmi BYD yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong, yang secara rinci menguraikan posisi perusahaan terhadap daftar hitam AS:
"Perusahaan (BYD) mencatat bahwa Departemen Pertahanan AS menerbitkan Pemberitahuan Ketersediaan Penunjukan Perusahaan Militer China pada tanggal 8 Juni 2026 (waktu AS). Sesuai dengan Pemberitahuan tersebut, Departemen Pertahanan AS telah memasukkan Perusahaan (BYD) ke dalam daftar Perusahaan Militer China (‘Daftar CMC’).
Karena Grup (BYD) bukanlah perusahaan militer China maupun kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China, Perusahaan menganggap bahwa tidak ada pembenaran untuk dimasukkannya Perusahaan ke dalam Daftar CMC.
Daftar CMC bukanlah daftar sanksi dan dimasukkannya dalam Daftar CMC tidak akan mempengaruhi operasi bisnis normal Grup (BYD) dan tidak akan melarang siapa pun (selain Departemen Pertahanan AS) untuk melakukan transaksi bisnis dengan Grup (BYD). Pembatasan pengadaan pemerintah AS yang terkait dengan daftar CMC tidak akan berdampak pada bisnis Perusahaan, dan Daftar CMC tidak membatasi transaksi sekuritas Perusahaan.
Jika Perusahaan kemudian memulai prosedur peninjauan atau, jika perlu, melakukan proses hukum untuk meminta penghapusan Perusahaan dari Daftar CMC, Perusahaan akan membuat pengumuman lebih lanjut sesuai kebutuhan."
Dalam pernyataan tersebut, BYD menunjukkan sikap yang jelas dan terukur. Perusahaan secara tegas menolak klasifikasi yang diberikan oleh Departemen Pertahanan AS, dengan alasan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. BYD berargumen bahwa masuknya mereka ke dalam Daftar CMC tidak mencerminkan realitas operasional dan status perusahaan. Salah satu poin penting yang diangkat adalah bahwa Daftar CMC bukanlah daftar sanksi. Ini berarti, menurut BYD, bahwa daftar tersebut tidak secara otomatis membatasi atau menghentikan aktivitas bisnis mereka dengan pihak lain di luar lingkup Departemen Pertahanan AS. BYD juga menekankan bahwa pembatasan pengadaan yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah AS terkait daftar ini tidak akan berdampak signifikan pada bisnis mereka. Selain itu, perusahaan ini juga menegaskan bahwa daftar tersebut tidak akan membatasi transaksi sekuritas yang melibatkan saham mereka.
Langkah BYD untuk mengajukan pernyataan resmi dan mempertimbangkan langkah hukum menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi situasi ini. Pernyataan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan klarifikasi kepada publik dan investor, tetapi juga untuk membuka jalan bagi proses peninjauan atau litigasi di masa depan guna meminta penghapusan nama BYD dari daftar tersebut. Potensi langkah hukum ini mengindikasikan bahwa BYD siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan untuk membela kepentingannya. Keputusan untuk mengajukan pengumuman lebih lanjut sesuai kebutuhan menunjukkan transparansi dan komitmen BYD untuk terus memberikan informasi terkini kepada para pemangku kepentingan.
Dampak dari masuknya BYD ke dalam daftar hitam AS ini bisa jadi luas, meskipun BYD berusaha meredakannya. AS merupakan pasar yang signifikan bagi banyak perusahaan Tiongkok, dan daftar hitam semacam ini dapat memicu kekhawatiran di antara mitra bisnis internasional, pemasok, dan pelanggan. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap produk dan teknologi BYD, terutama di pasar Barat. Di sisi lain, bagi BYD, pengakuan sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia dan juga pemain penting dalam industri baterai, membuat tuduhan ini menjadi sangat serius. Keterkaitan dengan teknologi seperti lidar, yang krusial untuk kendaraan otonom, juga menambah kompleksitas tuduhan ini.
Penting untuk dicatat bahwa AS memiliki sejarah panjang dalam menggunakan kebijakan perdagangan dan keamanan nasional untuk membatasi akses perusahaan Tiongkok ke pasar dan teknologinya. Kebijakan ini sering kali didasarkan pada kekhawatiran mengenai spionase, pencurian kekayaan intelektual, dan dukungan terhadap militer. Kasus BYD ini sejalan dengan tren yang lebih luas dalam hubungan AS-Tiongkok, yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan dan persaingan strategis. Namun, BYD berkeras bahwa mereka beroperasi sebagai entitas komersial murni dan tidak memiliki agenda tersembunyi yang terkait dengan militer Tiongkok. Bantahan BYD ini akan terus menjadi fokus perhatian, dan bagaimana AS merespons argumen perusahaan ini akan menjadi penentu langkah selanjutnya dalam hubungan antara kedua negara dan lanskap industri teknologi global. Ke depannya, respons pasar dan regulator internasional terhadap pernyataan BYD ini akan sangat penting untuk memprediksi dampak jangka panjangnya terhadap operasional dan reputasi perusahaan.
