Jakarta – Perkembangan pesat teknologi satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) yang awalnya dipandang sebagai revolusi konektivitas global, kini justru mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas keamanan dunia. Tanpa kerangka regulasi internasional yang komprehensif dan mengikat, ruang angkasa yang dahulu menjadi simbol kerja sama damai, berpotensi besar bertransformasi menjadi medan konflik geopolitik dan militer baru. Ancaman ini tidak hanya berkutat pada potensi penggunaan militer secara langsung, tetapi juga merambah pada isu-isu krusial seperti dominasi korporasi swasta, kepadatan orbit yang memicu sampah antariksa, hingga peran kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan strategis.
Kekhawatiran mendalam ini diungkapkan secara lugas oleh Third Secretary Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Nikolay Perminov, dalam sebuah forum diskusi bertajuk "The Uncontrolled Use of Low Earth Orbit (LEO) Satellites: The Political-Security Risks and Challenges". Diskusi penting yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta beberapa waktu lalu ini, menyoroti dimensi ganda dari kemajuan teknologi LEO: di satu sisi menawarkan akses internet yang lebih luas dan merata, namun di sisi lain menyimpan benih-benih konflik yang dapat menggoyahkan tatanan global.
Menurut Perminov, narasi tentang ruang angkasa telah bergeser secara signifikan. Dari yang semula dipandang sebagai ranah eksklusif untuk eksplorasi ilmiah dan kerja sama internasional, kini mulai terlihat sebagai arena rivalitas geopolitik yang intens dan bahkan potensi militerisasi yang mengkhawatirkan antarnegara adidaya. Percepatan inovasi dalam pengembangan satelit LEO berlangsung jauh melampaui kemampuan komunitas internasional dalam merumuskan regulasi yang memadai untuk mengendalikan penggunaannya. "Tanpa regulasi global yang jelas dan efektif, ruang angkasa dapat menjadi sumber konflik baru yang destruktif di masa depan," tegas Perminov, yang pandangannya dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Potensi ancaman ini diperparah oleh dominasi yang sangat mencolok dari perusahaan-perusahaan antariksa swasta asal Barat, seperti SpaceX dengan konstelasi Starlink-nya, Amazon dengan proyek Kuiper, dan OneWeb. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memimpin dalam pengembangan dan penyebaran satelit LEO, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan kapabilitas mereka dengan kepentingan pertahanan dan militer negara asal. Nikolay Perminov menyoroti fenomena ini sebagai munculnya "arsitektur baru konflik hibrida," di mana entitas swasta kini menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur militer suatu negara. "Perusahaan luar angkasa swasta kini bukan lagi sekadar penyedia layanan komersial, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian krusial dari infrastruktur militer yang strategis," ujarnya. Hal ini menciptakan abu-abu dalam definisi aktor dalam konflik, mempersulit akuntabilitas, dan membuka peluang ekskalasi yang tidak terduga.
Lebih lanjut, Perminov juga mengingatkan tentang ancaman lain yang tak kalah serius: meningkatnya kepadatan satelit di orbit rendah Bumi. Dengan ribuan satelit LEO yang telah diluncurkan dan puluhan ribu lainnya direncanakan, risiko tabrakan antarsatelit menjadi sangat tinggi. Fenomena ini, yang dikenal sebagai "Kessler Syndrome," dapat memicu reaksi berantai di mana setiap tabrakan menghasilkan lebih banyak fragmen, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan tabrakan lain, menciptakan lautan sampah antariksa yang pada akhirnya dapat membuat orbit tertentu tidak dapat digunakan. Sampah antariksa ini tidak hanya membahayakan satelit yang berfungsi, tetapi juga misi antariksa masa depan, termasuk perjalanan luar angkasa berawak.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem satelit otomatis. Perminov khawatir bahwa semakin canggihnya AI dalam mengelola dan membuat keputusan operasional untuk satelit, terutama yang memiliki fungsi militer, dapat mengurangi kendali manusia secara signifikan. Potensi "keputusan otonom" oleh AI dalam konteks militer dapat mempercepat eskalasi konflik, menghilangkan ruang untuk negosiasi atau de-eskalasi, dan menimbulkan dilema etika yang kompleks terkait tanggung jawab dan akuntabilitas. Bayangkan skenario di mana sistem AI secara otomatis merespons ancaman yang dipersepsikannya tanpa intervensi atau persetujuan manusia.
Menanggapi tantangan-tantangan ini, Rusia bersama Republik Rakyat Tiongkok telah mengambil inisiatif diplomatik dengan mengusulkan perjanjian internasional di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencegah penempatan senjata di luar angkasa. Usulan ini mencerminkan upaya untuk menjaga ruang angkasa tetap sebagai domain damai dan menghindari perlombaan senjata baru yang dapat memiliki konsekuensi global yang tidak terbayangkan. Namun, proses negosiasi untuk perjanjian semacam itu seringkali rumit dan memerlukan konsensus di antara negara-negara anggota yang memiliki kepentingan strategis dan persepsi ancaman yang berbeda.
Dalam konteks regional, Nikolay Perminov juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam tata kelola ruang angkasa global. Dengan letak geografisnya yang unik di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki posisi yang sangat menguntungkan untuk peluncuran dan pengawasan satelit. Selain itu, sebagai negara kepulauan terbesar dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan Indonesia akan konektivitas yang andal dan aman sangat tinggi, menjadikan teknologi satelit LEO relevan secara nasional. Rusia, imbuhnya, membuka peluang kerja sama yang luas dengan Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan teknologi satelit yang canggih tetapi juga dalam membangun sistem navigasi independen yang krusial untuk kedaulatan dan keamanan nasional.
Menyambut pandangan dari pihak Rusia, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Irine H. Gayatri, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong kajian mendalam terkait isu-isu politik global, hubungan internasional, dan perkembangan teknologi strategis seperti satelit orbit rendah. Irine berpandangan bahwa teknologi satelit LEO, dengan segala inovasi dan implikasinya, memang menghadirkan tantangan regulasi yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut perhatian serius dan pendekatan kolaboratif di tingkat internasional untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Irine Gayatri juga menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif berbagai pihak dalam forum diskusi tersebut. Menurutnya, dialog akademik dan diplomatik semacam ini sangat vital untuk memperkaya pemahaman mengenai dampak teknologi satelit terhadap berbagai aspek krusial, mulai dari keamanan nasional, tata kelola global, hingga stabilitas geopolitik dunia. "Melalui dialog akademik dan diplomatik yang konstruktif seperti ini, kita dapat secara kolektif memahami bagaimana menyeimbangkan antara penerimaan terhadap kemajuan teknologi yang tak terhindarkan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan nasional dan keamanan global secara menyeluruh," pungkas Irine, menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-stakeholder dalam menghadapi era baru ruang angkasa ini.
Masa depan ruang angkasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia menjanjikan era baru konektivitas dan eksplorasi yang tak terbatas; di sisi lain, ia berpotensi menjadi medan pertempuran berikutnya jika komunitas internasional gagal bertindak cepat dan tegas dalam menetapkan aturan main yang jelas. Urgensi untuk mengembangkan kerangka kerja tata kelola ruang angkasa yang adaptif, inklusif, dan mengikat secara hukum tidak pernah sekuat sekarang. Tanpa upaya kolektif, mimpi tentang ruang angkasa yang damai dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia dapat dengan mudah berubah menjadi kenyataan konflik yang mengerikan.
(agt/agt)
