Sejak fajar peradaban manusia, tidak ada satu pun individu yang benar-benar mampu berdiri tegak sendirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. Sawah membutuhkan tangan yang menggarap sekaligus pengatur air yang telaten; kapal dagang memerlukan pemilik modal yang berani dan nakhoda yang tangguh mengarungi samudera; bahkan warung kecil di pojok kampung sering kali lahir dari kesepakatan dua tangan: satu menyetor rupiah, satu menyetor tenaga dan waktu. Dalam khazanah Islam, ikatan kerja sama semacam ini disebut dengan istilah syirkah—sebuah kongsi, perkongsian, atau persekutuan usaha yang dibangun di atas fondasi kepercayaan.
Namun, kongsi bukanlah sekadar instrumen teknis untuk memburu untung dan meminimalisir rugi. Ia adalah amanah yang dititipkan dari satu hati ke hati yang lain, sebuah janji yang teranyam dari harta, keringat, dan kejujuran. Karena itulah, para ulama tidak membiarkan bab syirkah berdiri tanpa rambu-rambu yang jelas. Salah satu tokoh yang menuliskan panduan tersebut dengan penuh kasih kepada umatnya adalah KH. Ahmad Rifa’i, ulama pejuang dari Kalisalak, Batang. Di antara warisan agungnya adalah semangat kemandirian ekonomi umat—sebuah spirit yang mustahil tegak tanpa kongsi usaha yang bersih, transparan, dan saling menguatkan.
Dalam kitab fikih monumentalnya, Tasyrihat al-Muhtaj, beliau tidak hanya menyajikan bab Asy-Syirkah dalam matan Arab yang ringkas, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam nazam Arab Pegon berbahasa Jawa. Larik-larik syair yang berirama ini disusun agar hukum agama yang rumit dapat singgah dengan mudah di hati orang awam. Sebagaimana beliau tuturkan sendiri di penghujung bab, tujuannya tidak lain adalah agar orang kebanyakan dapat "inggal ati paham", segera mengerti hukum agama, sehingga dalam berdagang mereka senantiasa berjalan selamat dan terhindar dari yang haram.
Tulisan ini mengajak kita menapaki kembali lima syarat sahnya syirkah yang beliau susun, memadukannya dengan ayat, hadits, serta kalam ulama, lalu menautkannya dengan realitas ekonomi modern hari ini—mulai dari bisnis startup digital, koperasi syariah, hingga jerat investasi bodong yang mengatasnamakan "kongsi" padahal menyalahi ruhnya. Semoga menjadi cahaya kecil yang menerangi langkah kita dalam berserikat, berdagang, dan berkarya bersama.
Imam Syafi’i dan para pengikut mazhabnya menegaskan bahwa syirkah bukanlah akad yang boleh dibentuk secara serampangan. Ada lima syarat mutlak yang harus terpenuhi agar kongsi tersebut sah dan berkah. KH. Ahmad Rifa’i menerjemahkan lima syarat tersebut ke dalam nazam Pegon yang indah. Inti dari syarat tersebut adalah: modal berupa mata uang tunai; modal memiliki jenis dan tipe yang sama; modal dicampur menjadi satu kesatuan; adanya izin pengelolaan (tasarruf) antar mitra; serta pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan pada proporsi modal.
Syarat pertama adalah modal harus berupa mata uang yang jelas nilainya. Mengapa harus uang tunai, bukan barang dagangan? Sebab kongsi dibangun di atas kepastian, bukan spekulasi. Jika modal berupa barang yang harganya fluktuatif, maka para mitra berpotensi berselisih sejak awal. Fikih mazhab Syafi’i memilih jalan yang menenteramkan hati, yakni ‘ainun naqd, mata uang yang harganya disepakati bersama. Di era sekarang, prinsip ini sangat relevan ketika banyak orang tergoda menjadikan aset kripto atau saham spekulatif sebagai modal patungan tanpa penilaian yang pasti. Ketika nilai aset tersebut anjlok, siapa yang menanggung kerugian? Kegelisahan inilah yang hendak dicegah oleh syarat pertama ini: sepakati dahulu nilai modal, baru melangkah bersama.
Syarat kedua dan ketiga, yakni kesamaan jenis modal dan percampuran harta (khalth al-malain), berjalan beriringan. Kesamaan jenis—seperti sama-sama Rupiah atau Dinar—mencegah kerancuan nilai tukar. Sementara percampuran harta menegaskan bahwa begitu akad terjalin, harta tersebut menjadi satu kesatuan milik bersama. Tidak ada lagi sekat "uangku" dan "uangmu" yang bisa ditarik sesuka hati. Dalam praktik digital, ini bisa berwujud rekening bersama atau dompet usaha yang transparan. Banyak bisnis reseller atau crowdfunding berantakan bukan karena rugi dagang, melainkan karena modal tidak pernah benar-benar bercampur secara administratif, sehingga saat masalah muncul, tidak ada yang tahu pasti hak dan tanggung jawab masing-masing.
Syarat keempat adalah saling mengizinkan dalam pengelolaan atau tasarruf. Kongsi tanpa kejelasan siapa yang berhak mengambil keputusan adalah kongsi yang rapuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Maka apabila salah satunya berkhianat, Aku keluar dari perserikatan itu." Betapa indahnya janji ini; Allah hadir sebagai penyerta ketiga selama amanah dijaga. Nota kesepahaman (MOU) atau akta pendirian usaha bukanlah sekadar formalitas, melainkan wujud modern dari izin tasarruf yang diperintahkan syariat empat belas abad silam.
Syarat kelima adalah jantung keadilan dalam syirkah: keuntungan dan kerugian harus dibagi berdasarkan kadar modal. Modal besar mendapat porsi untung besar, modal kecil mendapat porsi kecil. Ketegasan mazhab Syafi’i di sini sangat mendasar: sekalipun salah satu pihak bekerja lebih keras, nisbah keuntungan tetap wajib mengikuti proporsi modal, bukan nominal tetap yang dipatok di awal. Inilah yang sering dilanggar oleh skema investasi bodong atau money game yang menjanjikan "keuntungan pasti" dalam persentase tetap setiap bulan. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/2000 menegaskan bahwa keuntungan wajib dibagikan atas dasar laba riil usaha. Skema yang menjanjikan keuntungan pasti adalah riba yang menyamar, dan sejarah korban investasi bodong adalah bukti mahalnya harga yang dibayar ketika prinsip keadilan ini diabaikan.
Selain kelima syarat tersebut, KH. Ahmad Rifa’i mengingatkan bahwa syirkah adalah akad ja’iz, artinya dapat dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak (fasakh). Selain itu, kongsi akan berakhir secara otomatis jika salah satu mitra wafat, gila, atau hilang akal, karena syarat mengelola harta adalah kecakapan hukum (ahliyyatul-ada’). Hadits Rasulullah SAW menyebutkan bahwa "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Ini adalah keseimbangan yang indah; kebebasan untuk membatalkan kongsi bukanlah izin untuk mengingkari kesepakatan selama usaha masih berjalan. Sengketa waris usaha keluarga sering terjadi karena tidak ada kejelasan status modal saat pendiri wafat. Prinsip fikih bahwa syirkah batal demi hukum saat salah satu mitra wafat menuntut kita untuk menuangkan kesepakatan dalam akta notaris agar hak ahli waris terlindungi.
Jejak syirkah pun telah dicontohkan sejak masa sahabat, di mana para pejuang Badar berbagi hasil rampasan perang dengan semangat ta’awun. Perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (QS. Al-Ma’idah: 2) adalah ruh dari syirkah. Dua tangan atau lebih yang bersatu bukan sekadar untuk menumpuk harta, melainkan untuk meringankan beban sesama dan membangun kesejahteraan umat.
Sebagai penutup, KH. Ahmad Rifa’i memberikan nasihat abadi: tidak ada tujuan lain dari seorang mukmin selain memahami hukum yang sah dalam pekerjaannya agar hidup selamat dan terbebas dari dosa. Pesan ini harus menjadi kompas bagi setiap pengusaha. Di tengah gempuran tawaran cepat kaya, lima syarat sederhana warisan beliau menjadi penawar yang ampuh. Modal yang jelas, kesepakatan yang jujur, harta yang bercampur dalam kepercayaan, izin pengelolaan yang tertata, serta pembagian untung-rugi yang adil adalah kunci keberkahan. Semoga setiap kongsi yang kita bangun menjadi ladang pahala di mana Allah hadir sebagai penyerta, selama amanah senantiasa terjaga. Wallahu a’lam bish-shawab.
