Ekskalasi ketegangan diplomatik antara Washington dan Tel Aviv mencapai titik didih baru setelah Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial yang mempertanyakan eksistensi Israel tanpa perlindungan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Axios, Trump dengan blak-blakan mengeklaim bahwa Israel akan "hancur lebur" jika tidak mendapatkan dukungan militer dan diplomatik dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sebuah penegasan dominasi bahwa kebijakan keamanan Israel selama ini sangat bergantung pada suplai senjata canggih, pesawat pengebom B-2, dan payung diplomatik yang disediakan oleh Gedung Putih.
Trump, dalam pernyataannya, mengklaim bahwa ia memiliki kendali atas tindakan militer Israel di Lebanon karena para pejabat di Tel Aviv, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dianggap "melakukan apa yang diperintahkan". Ia secara terbuka mengkritik "kalangan garis keras" di Israel yang terus mendesaknya untuk mengambil langkah militer agresif terhadap Iran. Menurut Trump, hubungan baiknya dengan Netanyahu tidak menutupi fakta bahwa Israel harus tetap berada dalam koridor yang ia tentukan agar tetap "waras" dalam menyikapi konflik regional.
"Jika bukan karena Donald Trump, Israel akan hancur lebur," ujar Trump dengan nada yang sangat percaya diri. Ia menegaskan bahwa tanpa keterlibatan Amerika Serikat, Israel tidak akan memiliki kapasitas untuk mempertahankan diri di tengah kepungan musuh-musuh regionalnya. Pernyataan ini sekaligus memperkuat sentimen yang ia lontarkan beberapa waktu lalu, bahwa tanpa Amerika Serikat, negara Israel tidak akan bisa bertahan.
Namun, pernyataan arogan Trump ini mendapatkan respons yang dingin, bahkan cenderung menantang, dari internal kabinet Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara tegas menolak intervensi kebijakan dari pihak asing, termasuk dari Amerika Serikat. Dalam wawancaranya dengan Channel 14, Katz menyatakan bahwa tidak ada satu pihak pun, termasuk sekutu terkuat mereka, yang bisa mendikte tindakan militer Israel. "Jika Iran menyerang kami, kami akan bertindak segera dan merespons dengan kekuatan. Tidak ada yang dapat memberitahu kami apa yang harus dilakukan," ujar Katz.
Ketegangan ini berakar pada perbedaan visi mengenai kesepakatan damai antara AS dan Iran. Baru-baru ini, Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di berbagai front, termasuk Lebanon. Israel, yang merasa keamanan nasionalnya terancam oleh kesepakatan tersebut, menolak keras dan bersumpah tidak akan mematuhi ketentuan yang disepakati oleh Washington dan Teheran. Penolakan ini memicu kemarahan di Washington, terutama dari Wakil Presiden JD Vance, yang memperingatkan Israel agar tidak membakar jembatan dengan satu-satunya sekutu kuat yang mereka miliki.
Secara strategis, posisi Israel memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ketergantungan pada militer AS adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Sejak berdirinya, Israel telah menerima bantuan militer miliaran dolar yang memungkinkan mereka memiliki keunggulan kualitatif di Timur Tengah. Namun, di sisi lain, doktrin pertahanan Israel selama ini menekankan kemandirian operasional. Katz menegaskan bahwa Israel tidak pernah meminta tentara AS untuk ikut bertempur di Lebanon, Suriah, maupun Gaza. Bagi Israel, peran yang diharapkan dari AS hanyalah payung diplomatik yang kuat di forum internasional, bukan kendali operasional atas kebijakan perang mereka.
Perdebatan ini semakin panas dengan adanya gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang mulai berlaku pada Jumat (19/6). Meskipun gencatan senjata secara teknis telah dimulai, Israel terus melancarkan serangan udara dengan dalih menargetkan posisi Hizbullah. Trump, dalam upayanya untuk memengaruhi situasi, menyarankan Netanyahu agar menggunakan "pendekatan lebih lunak" di Lebanon. Ia secara spesifik mengkritik taktik Israel yang gemar merobohkan gedung-gedung di area permukiman setiap kali mendeteksi keberadaan militan Hizbullah di dalamnya. Bagi Trump, pendekatan ini merugikan citra Israel di mata dunia dan mengancam stabilitas regional yang ingin ia jaga melalui kesepakatan-kesepakatan diplomatik.
Namun, bagi pemerintahan Netanyahu, zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza adalah harga mati. Mereka menyatakan tidak akan meninggalkan posisi-posisi tersebut dalam situasi apa pun. Sikap keras kepala ini membuat hubungan Washington-Tel Aviv berada dalam fase paling rapuh dalam beberapa dekade terakhir. Klaim Trump bahwa ia mampu mengendalikan Israel dengan "perintah" diuji secara langsung oleh pembangkangan para menteri Israel yang merasa bahwa kedaulatan negara mereka tidak bisa dikompromikan demi agenda politik AS.
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa pernyataan Trump ini kemungkinan besar ditujukan untuk audiens domestik Amerika Serikat, di mana ia ingin menampilkan citra sebagai pemimpin yang kuat, dominan, dan mampu mengatur para pemimpin dunia lainnya. Di sisi lain, bagi Israel, retorika Trump dipandang sebagai bentuk patronase yang tidak nyaman. Meskipun mereka mengakui pentingnya aliansi dengan AS, para pejabat Israel mulai merasa bahwa tuntutan untuk tunduk pada visi kebijakan Trump bisa merusak kepentingan pertahanan jangka panjang mereka sendiri.
Kritik tajam dari JD Vance kepada pemerintahan Netanyahu juga mencerminkan frustrasi di tingkat elite Washington. Vance memperingatkan bahwa jika Israel terus mengabaikan arahan AS dan justru menantang kebijakan luar negeri Washington, maka mereka berisiko kehilangan dukungan krusial. Dalam dunia diplomasi, pernyataan "Anda tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang Anda miliki" adalah sebuah peringatan keras bahwa kesabaran Washington mulai menipis.
Dinamika ini juga memicu pertanyaan besar tentang masa depan konflik di Timur Tengah. Jika Trump benar-benar mampu menekan Israel untuk berhenti dari serangan agresifnya, apakah itu akan membawa perdamaian yang berkelanjutan, atau justru menciptakan celah keamanan bagi Iran dan proksi-proksinya? Sebaliknya, jika Israel tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bertindak secara unilateral, sejauh mana AS akan tetap memberikan dukungan militer tanpa syarat?
Dalam konteks sejarah, klaim bahwa Israel akan "hancur lebur" tanpa dukungan AS mungkin memiliki dasar kebenaran dalam hal logistik dan perlengkapan militer kelas atas. Namun, dalam konteks kemauan politik, Israel telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka memiliki determinasi untuk bertindak sendiri meski harus melawan arus diplomatik global. Perang di Gaza, Lebanon, dan ketegangan di Suriah adalah bukti nyata bahwa bagi Israel, kelangsungan hidup negara adalah prioritas mutlak yang melampaui hubungan diplomatik dengan sekutu mana pun.
Pada akhirnya, pernyataan Trump ini menempatkan hubungan AS-Israel ke dalam dinamika "cinta-benci" yang baru. Trump membutuhkan Israel sebagai simbol keberhasilan kebijakan luar negerinya, sementara Israel membutuhkan AS sebagai penjamin eksistensi. Namun, saat visi mengenai cara mencapai stabilitas mulai bertabrakan, retorika kasar dan ancaman untuk menarik dukungan menjadi alat yang digunakan untuk memaksakan kehendak. Situasi ini menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya aliansi yang selama ini dianggap sebagai pilar utama keamanan di Timur Tengah. Dunia kini menunggu apakah Netanyahu akan melunak untuk memenuhi tuntutan Trump, atau apakah Israel akan tetap menempuh jalan militernya sendiri, menantang peringatan dari sang sekutu yang mengeklaim sebagai penyelamat mereka.
