BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Di tengah gejolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax yang mengalami lonjakan drastis, sebuah klaim menarik datang dari Asosiasi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia. Organisasi tersebut menyatakan bahwa kenaikan harga yang signifikan ini tidak terlalu memberikan pukulan telak bagi para mitra driver di lapangan. Alasannya, mayoritas pengemudi ojol di Indonesia, yang dijuluki "pasukan hijau", disebut lebih memilih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk menunjang aktivitas mobilitas harian mereka.
Raden Igun Wicaksono, selaku Ketua Umum Garda Indonesia, membeberkan data yang cukup mengejutkan. Menurutnya, lebih dari 95 persen pengemudi ojol di seluruh penjuru Tanah Air mengandalkan Pertalite sebagai bahan bakar utama kendaraan mereka. Angka ini menunjukkan dominasi penggunaan BBM bersubsidi yang sangat signifikan, meninggalkan porsi yang sangat kecil bagi mitra driver yang memilih untuk membeli BBM nonsubsidi. "Untuk saat ini, fluktuasi harga BBM nonsubsidi tidak berpengaruh signifikan pada operasional ojol, karena 95% pengemudi ojol adalah pengguna BBM subsidi sehingga relatif stabil biaya operasionalnya," ujar Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya kepada detikOto pada Kamis (11/6). Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa mayoritas pengemudi ojol memang telah mengantisipasi atau secara alami memilih opsi yang lebih ekonomis, yang dalam hal ini adalah Pertalite.
Namun, di balik klaim minimnya dampak kenaikan harga Pertamax, terselip tantangan lain yang dihadapi oleh para pengemudi ojol. Bukan hanya soal harga BBM, kenaikan harga suku cadang motor seperti oli dan ban juga menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Situasi ini menciptakan dilema tersendiri, di mana kebutuhan operasional justru meningkat, sementara potensi pendapatan para pengemudi ojol belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti, bahkan cenderung stagnan atau mengalami penurunan. "Sedangkan pendapatan pengemudi ojol belum mengalami peningkatan, bahkan cenderung stagnan atau malah menurun," tambah Raden Igun Wicaksono, menyoroti aspek krusial lain dari kesejahteraan mitra driver.
Perlu dicatat bahwa per tanggal 10 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) memang secara resmi melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidinya. Pertamax, yang sebelumnya dapat dibeli dengan harga Rp 12.300 per liter, kini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 16.250 per liter. Lonjakan ini cukup mencolok, dengan selisih hampir Rp 4.000 per liter. Tidak hanya Pertamax, produk Pertamax Green juga mengalami penyesuaian harga yang serupa. Jika sebelumnya bahan bakar ramah lingkungan ini dibanderol Rp 12.900 per liter, kini harganya melonjak hingga Rp 17.000 per liter, dengan kenaikan mencapai Rp 4.100 per liter. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini, meskipun diklaim tidak berdampak langsung pada mayoritas ojol karena penggunaan Pertalite, tetap menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan efek domino terhadap biaya operasional kendaraan bermotor secara umum.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM ini terjadi bersamaan dengan lonjakan harga suku cadang kendaraan bermotor. Berdasarkan penelusuran di beberapa bengkel umum, harga oli dan ban motor mengalami kenaikan yang tidak main-main, bahkan bisa mencapai 20 persen. Kenaikan harga suku cadang ini tentu saja menambah daftar pengeluaran yang harus ditanggung oleh para pengemudi ojol. Dengan pendapatan yang cenderung stagnan atau menurun, ditambah dengan biaya operasional yang semakin membengkak baik dari sisi bahan bakar (bagi yang menggunakan nonsubsidi) maupun suku cadang, kondisi ekonomi para mitra driver ojol menjadi semakin tertekan. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan aplikator, untuk mencari solusi yang berkelanjutan demi menopang kesejahteraan para pengemudi ojol yang merupakan tulang punggung mobilitas perkotaan.
Fenomena ini juga menarik untuk dicermati dari perspektif kebijakan energi dan dampaknya terhadap sektor transportasi informal. Penggunaan Pertalite yang dominan oleh pengemudi ojol dapat diinterpretasikan sebagai strategi adaptasi mereka terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Ketergantungan pada BBM bersubsidi ini, meskipun menguntungkan dari sisi biaya operasional harian, juga berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan penggunaan BBM bersubsidi di masa depan dan bagaimana transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dapat diakomodasi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja informal seperti pengemudi ojol.
Lebih jauh, isu kenaikan harga BBM dan suku cadang ini juga berpotensi memicu diskusi mengenai tarif dasar ojol. Ketika biaya operasional meningkat secara signifikan, sementara pendapatan belum beranjak naik, tekanan untuk melakukan penyesuaian tarif menjadi semakin kuat. Namun, kebijakan tarif ojol biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aplikator, pemerintah, dan konsumen. Keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kesejahteraan pengemudi ojol menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM dan suku cadang ini bisa menjadi studi kasus penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan energi yang inklusif. Memastikan bahwa kebijakan energi tidak secara disproportionate membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau pekerja informal adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Diversifikasi sumber energi bagi kendaraan bermotor, promosi penggunaan kendaraan listrik yang terjangkau, serta program subsidi yang lebih tepat sasaran dapat menjadi beberapa opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius untuk jangka panjang.
Penting juga untuk melihat bagaimana asosiasi ojol seperti Garda Indonesia berupaya menyuarakan aspirasi anggotanya. Peran mereka sebagai jembatan komunikasi antara mitra driver, aplikator, dan pemerintah sangat krusial. Klaim mengenai dampak minimal dari kenaikan Pertamax, meskipun terkesan positif di permukaan, harus dilihat dalam konteks gambaran yang lebih besar mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi para pengemudi ojol secara keseluruhan. Kenaikan harga suku cadang dan potensi stagnasi pendapatan adalah isu-isu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dampak kenaikan harga Pertamax, meskipun diklaim tidak signifikan bagi mayoritas pengemudi ojol yang menggunakan Pertalite, tetap menjadi pengingat akan kerentanan sektor transportasi informal terhadap fluktuasi harga komoditas energi. Ke depan, upaya untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, diversifikasi sumber pendapatan bagi pengemudi ojol, dan kebijakan tarif yang lebih adaptif perlu terus digalakkan. Pengemudi ojol, sebagai elemen vital dalam ekosistem transportasi perkotaan, berhak mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai untuk memastikan keberlanjutan profesi mereka dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Analisis mendalam mengenai pola konsumsi BBM oleh pengemudi ojol, serta studi tentang dampak kenaikan harga suku cadang terhadap total biaya operasional, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.
Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa klaim "tidak terlalu berdampak" bisa memiliki interpretasi yang berbeda. Bagi sebagian pengemudi ojol yang mungkin memiliki kendaraan yang lebih irit bahan bakar atau memiliki sumber pendapatan tambahan, kenaikan harga Pertamax mungkin memang tidak terasa begitu berat. Namun, bagi sebagian lainnya yang sangat bergantung pada pendapatan harian dari order ojol dan memiliki kendaraan yang kurang efisien, kenaikan ini bisa saja menjadi pukulan telak, meskipun mereka juga berusaha menggunakan Pertalite. Oleh karena itu, perlu adanya survei yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi dan dampak riil kenaikan harga BBM nonsubsidi di kalangan seluruh mitra driver ojol.
Perlu diingat pula bahwa pasar BBM bersubsidi, seperti Pertalite, memiliki kuota terbatas. Jika semakin banyak pengguna BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite karena perbedaan harga yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan kelangkaan Pertalite di kemudian hari, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada pengemudi ojol yang sudah terbiasa menggunakannya. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang berkelanjutan sangat dibutuhkan, tidak hanya sekadar mengandalkan BBM bersubsidi.
Dalam menanggapi isu ini, pemerintah dan aplikator ojol memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi para mitra driver. Program pelatihan efisiensi berkendara, insentif untuk penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi, serta peningkatan transparansi dalam perhitungan tarif dan biaya operasional adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi ojol di Indonesia.
Menyikapi berita ini, ada baiknya masyarakat umum juga meningkatkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh para pengemudi ojol. Kenaikan harga BBM dan suku cadang secara tidak langsung dapat memengaruhi biaya layanan yang mereka berikan. Oleh karena itu, apresiasi terhadap kerja keras para pengemudi ojol dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi yang mereka hadapi akan sangat berarti. Dengan demikian, berita ini bukan hanya sekadar laporan kenaikan harga, tetapi juga menjadi ajakan untuk memahami dan mendukung keberlanjutan profesi yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. (sfn/dry)
