Transformasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap perdagangan di Indonesia, menempatkan platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai tulang punggung ekonomi, khususnya bagi jutaan usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam dinamika perubahan ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat daya saing UMK yang berfokus pada produk lokal, sebuah langkah strategis yang kini diwujudkan melalui rancangan regulasi baru yang tengah digodok.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri yang berpotensi menjadi game-changer. Regulasi ini mengusulkan kewajiban bagi platform PMSE untuk memberikan potongan biaya layanan minimal 50 persen bagi UMK yang secara khusus menjual produk dalam negeri. Tak hanya itu, rancangan ini juga mengatur kewajiban platform untuk memperoleh persetujuan dari mitra UMK atas setiap perubahan kebijakan kerja sama, menandai upaya untuk menciptakan kemitraan yang lebih adil dan transparan.
Secara prinsip, inisiatif kebijakan ini patut diapresiasi mengingat posisi strategis UMKM dalam struktur ekonomi nasional. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM memproyeksikan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai lebih dari 61 persen pada tahun 2025. Dari sekitar 30,2 juta unit usaha aktif di Indonesia, sebuah angka yang masif, 26 juta di antaranya telah berhasil mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem digital. Lebih lanjut, sekitar 12,2 juta unit usaha telah aktif berjualan melalui platform e-commerce. Angka-angka ini secara jelas merefleksikan dominasi UMK, yang proporsinya mencapai 99,9 persen dari total payung UMKM, menunjukkan betapa vitalnya peran mereka dalam perekonomian digital.
Dampak positif ekosistem digital terhadap UMK juga terkonfirmasi oleh data lapangan. Survei yang dilaksanakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan Indonesia E-commerce Association (idEA) pada periode April hingga Mei 2026 mengungkapkan bahwa 84,7 persen pengusaha UMK merasakan bahwa platform digital secara signifikan membantu memperluas jangkauan pasar mereka, jauh melampaui kemampuan toko fisik konvensional. Bahkan, sekitar 39 persen pengusaha UMK melaporkan peningkatan penjualan yang nyata setelah mereka masuk ke dalam ekosistem e-commerce. Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi instrumen esensial dan motor penggerak ekspansi UMK nasional.
Meskipun tujuan regulasi ini mulia, efektivitas intervensi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, melainkan juga oleh presisi dan kecermatan desain implementasinya. Dalam konteks ekosistem digital yang dikenal sangat kompleks dan dinamis, pendekatan regulasi yang kurang sesuai dengan kompleksitas subjek justru berpotensi menimbulkan distorsi baru dan bahkan menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan.
Salah satu tantangan paling fundamental terletak pada definisi subjek penerima manfaat, yaitu pengusaha UMK yang "menjual produk dalam negeri." Dalam praktiknya, definisi ini tidak sesederhana formulasi normatifnya di atas kertas. Dalam kerangka regulasi nasional, suatu produk umumnya dikategorikan sebagai produk dalam negeri jika melibatkan tenaga kerja dan komponen domestik dalam proporsi tertentu, seringkali diukur melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Konseptualnya, kategori ini lebih cocok untuk UMK produsen, yaitu pelaku usaha yang menghasilkan barangnya sendiri. Dalam konteks rancangan regulasi ini, mekanisme TKDN seharusnya dapat menjadi salah satu indikator kunci untuk mengidentifikasi karakteristik UMK yang menjual produk domestik.
Namun, karakteristik perdagangan digital, yang sangat cair dan fleksibel, membuat kategorisasi tersebut menjadi jauh lebih kompleks. Dalam praktik e-commerce, satu merchant dapat menjual berbagai jenis produk secara bersamaan, mulai dari produk lokal murni, barang impor, hingga produk dengan komponen campuran dari dalam dan luar negeri. Variasi barang dagangan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pengusaha UMK, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kemampuan pengadaan barang tertentu. Di sisi lain, platform digital selama ini tidak mengklasifikasikan merchant berdasarkan kategori UMKM sebagaimana definisi pemerintah. Klasifikasi lebih banyak didasarkan pada performa penjualan, kualitas layanan, dan aktivitas transaksi, yang seringkali tidak relevan dengan asal-usul produk.
Persoalan semakin kompleks karena klaim "produk lokal" pada platform umumnya masih berbasis self-assessment oleh penjual dan belum didukung oleh mekanisme verifikasi yang terstandarisasi, baik oleh pemerintah maupun platform. Platform sendiri mengakui adanya keterbatasan dalam memantau perubahan jenis produk yang dijual oleh merchant setelah proses registrasi awal.
Untuk menjawab persoalan krusial ini, pemerintah memang tengah menyiapkan SAPA UMKM sebagai pusat data dan verifikasi nasional. Sistem ini diharapkan dapat menjadi instrumen integrasi data UMKM sekaligus mendukung mekanisme verifikasi produk dalam negeri secara lebih akurat. Akan tetapi, hingga kini kesiapan teknis, interoperabilitas data antarlembaga, serta mekanisme implementasinya masih belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi jumlah pengusaha UMKM yang sangat banyak dan terus tumbuh secara eksponensial. Kajian Tenggara Strategics (2026) merekomendasikan bahwa pemerintah perlu membangun mekanisme verifikasi yang lebih implementatif dan mengharmonisasi aturan antarkementerian agar definisi UMK, produk lokal, dan mekanisme insentif tidak menimbulkan multitafsir di tingkat implementasi lapangan. Tanpa kejelasan definisi dan mekanisme verifikasi yang realistis, kebijakan berisiko menghadapi dua persoalan sekaligus: pengaturan yang terlalu longgar dapat menciptakan moral hazard dan penyalahgunaan insentif, sementara pendekatan yang terlalu rigid justru berpotensi membatasi pengusaha UMK yang secara substantif relevan dan memang membutuhkan dukungan.
Desain Insentif yang Tepat Sasaran
Persoalan berikutnya berkaitan dengan desain insentif itu sendiri. Dalam rancangan regulasi, platform diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen kepada UMK produk lokal. Akan tetapi, hingga kini belum terdapat penjelasan rinci mengenai komponen biaya apa saja yang termasuk dalam skema pengurangan tersebut dan berapa lama kebijakan ini akan diberlakukan. Padahal, struktur biaya layanan pada platform digital sangat beragam. Komponen tersebut mencakup biaya administrasi, komisi transaksi, biaya layanan promosi (iklan), biaya fitur premium, hingga biaya pengiriman. Sebagian bersifat tetap, sebagian mengikuti aktivitas penjualan. Sebagian bersifat wajib, sementara sebagian lainnya opsional. Variasi struktur biaya ini penting diperhatikan karena karakteristik dan performa tiap merchant yang juga berbeda.
Selain itu, cakupan insentif juga perlu mempertimbangkan jenis barang yang dijual. Tidak semua produk lokal menghadapi tingkat tekanan kompetisi yang sama dari barang impor. Produk tertentu, seperti bahan pangan segar atau kerajinan tangan tradisional, secara struktural relatif lebih kompetitif karena telah terintegrasi dengan rantai pasok domestik yang kuat. Sebaliknya, sektor lain seperti fesyen, elektronik, atau perlengkapan rumah tangga menghadapi tekanan kompetisi yang jauh lebih tinggi dari produk impor yang seringkali lebih murah atau memiliki merek yang lebih dikenal. Oleh karena itu, pendekatan insentif seharusnya tidak dirancang dengan pendekatan "one size fits all" yang turut berisiko menghasilkan inefisiensi kebijakan dan tidak tepat sasaran.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah durasi kebijakan insentif. Penentuan periode implementasi tidak dapat bersifat arbitrer, melainkan perlu mempertimbangkan dinamika awal siklus hidup usaha. Gitnux Report (2026) menunjukkan bahwa sekitar 90 persen usaha baru gagal dalam beberapa tahun pertama, dan sekitar 31 persen di antaranya bahkan gagal dalam enam bulan pertama operasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa fase paling rentan dalam perjalanan usaha justru terjadi pada tahap awal operasional, di mana mereka membutuhkan dukungan paling intensif untuk membangun fondasi yang kuat.
Dalam konteks tersebut, insentif idealnya diposisikan sebagai stimulus awal untuk memperkuat kapasitas usaha, bukan sebagai bentuk subsidi permanen yang berpotensi menciptakan ketergantungan dan melemahkan daya saing jangka panjang. Praktik internasional menunjukkan bahwa intervensi serupa umumnya bersifat sementara dan diterapkan dalam kondisi tertentu. Di Amerika Serikat, pembatasan biaya layanan platform pengantaran makanan dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sebagai kebijakan darurat untuk menjaga keberlangsungan restoran kecil yang terancam gulung tikar. Singapura memilih pendekatan co-funding antara pemerintah dan pelaku usaha, di mana pemerintah turut menanggung sebagian biaya, sementara Korea Selatan lebih menitikberatkan dukungan pada perluasan akses ekspor dan penguatan kapasitas bisnis UMK agar mampu bersaing di pasar global.
Kajian Tenggara Strategics (2026) merekomendasikan agar pemberian insentif dilakukan secara lebih terukur melalui penetapan sektor prioritas, periode implementasi yang jelas dan terbatas, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Tanpa desain implementasi yang rinci dan terukur, kebijakan insentif justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru, alih-alih mendorong peningkatan daya saing UMK secara berkelanjutan dan mandiri.
Transparansi dan Fleksibilitas dalam Kemitraan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan relasi antara platform dan merchant. Rancangan Peraturan Menteri UMKM mewajibkan platform memperoleh persetujuan pengusaha UMK atas perubahan biaya layanan dan bahkan membuka ruang fasilitasi negosiasi oleh pemerintah. Tujuan kebijakan tersebut dapat dipahami, yakni untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil, transparan, dan mengurangi potensi eksploitasi.
Namun, karakter utama ekonomi digital adalah tingkat dinamika yang sangat tinggi. Platform membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan model bisnis, strategi promosi, maupun struktur biaya sesuai perubahan pasar yang cepat, perilaku konsumen yang evolving, dan munculnya teknologi baru. Regulasi yang terlalu rigid dalam hal persetujuan setiap perubahan kecil justru berisiko menghambat inovasi, memperlambat adaptasi, dan pada akhirnya menurunkan daya saing industri digital nasional secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penguatan prinsip transparansi tidak cukup dilakukan melalui perluasan kewajiban administratif semata. Literasi digital dan pemahaman kontraktual pelaku UMK juga perlu diperkuat secara masif melalui edukasi dan pendampingan. Pada saat yang sama, platform perlu didorong untuk menyusun standar perjanjian yang lebih terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses secara luas oleh seluruh merchant, bukan sekadar dokumen hukum yang rumit. Kajian Tenggara Strategics (2026) menekankan bahwa transparansi hubungan kemitraan memang penting, tetapi implementasinya perlu tetap mempertimbangkan fleksibilitas operasional platform sebagai karakter utama ekonomi digital yang menjadi kunci keberlanjutannya.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar memperluas perlindungan bagi pengusaha UMK, melainkan menemukan titik keseimbangan intervensi yang optimal. Regulasi perlu mampu melindungi UMK produk lokal dari persaingan tidak sehat dan praktik yang kurang transparan, tanpa mengorbankan keberlanjutan, inovasi, dan fleksibilitas ekosistem digital yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Keseimbangan ini akan menentukan apakah kebijakan ini benar-benar menjadi katalisator pertumbuhan UMK atau justru menciptakan hambatan baru dalam perjalanan transformasi digital bangsa.
*) Tenggara Strategics adalah lembaga riset dan konsultasi bisnis dan investasi yang bertujuan untuk membantu komunitas bisnis dengan kajian-kajian yang andal dan komprehensif terkait bidang-bidang yang dapat membantu para pemimpin bisnis mengambil keputusan strategis.
