Darfur kembali menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan yang terus memburuk akibat eskalasi konflik berkepanjangan di Sudan. Sebuah serangan pesawat tak berawak (drone) yang menghantam Kota Al-Daein, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), dilaporkan telah merenggut nyawa sedikitnya enam orang warga sipil. Insiden mematikan ini menambah daftar panjang penderitaan penduduk lokal di wilayah Darfur Timur yang terjepit di antara dua kekuatan militer yang berseteru.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari AFP pada Selasa (12/5/2026), intensitas penggunaan drone oleh tentara nasional Sudan (SAF) dan paramiliter RSF telah meningkat secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan gambaran yang mengerikan, di mana setidaknya 880 warga sipil telah tewas akibat serangan udara serupa di berbagai wilayah Sudan sepanjang periode Januari hingga April tahun ini. Angka tersebut mencerminkan betapa rentannya posisi warga sipil yang sering kali terjebak di tengah zona pertempuran tanpa akses perlindungan yang memadai.
Sumber medis di Rumah Sakit Al-Daein mengonfirmasi bahwa pihak rumah sakit telah menerima enam jenazah korban serangan yang terjadi pada Selasa pagi tersebut. Selain korban jiwa, serangan ini juga mengakibatkan lima orang lainnya mengalami luka-luka serius, di mana tiga di antaranya dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Meskipun sumber medis tidak secara eksplisit menunjuk pihak mana yang bertanggung jawab, ketegangan di lapangan semakin memuncak seiring dengan saling tuduh antara pihak-pihak yang bertikai.
Dua warga setempat yang memberikan keterangan melalui jaringan internet satelit Starlink—satu-satunya akses komunikasi yang tersisa di tengah pemadaman total jaringan telekomunikasi nasional—menjelaskan kronologi kejadian. Menurut mereka, serangan dimulai dengan suara dengungan drone yang kemudian disusul oleh ledakan di area permukiman penduduk di bagian utara dan barat kota. Penggunaan teknologi Starlink menjadi sangat krusial bagi warga di Darfur untuk mendokumentasikan kekejaman perang dan melaporkan situasi terkini ke dunia luar, mengingat infrastruktur komunikasi darat telah lama hancur akibat perang.
Aliansi yang dipimpin oleh RSF dengan cepat merilis pernyataan resmi yang menuduh tentara Sudan sebagai dalang di balik serangan tersebut. Dalam pernyataan mereka, disebutkan bahwa serangan drone sudah mulai terdeteksi sejak Senin malam dan terus berlanjut hingga Selasa pagi dengan menyasar titik-titik pemukiman. Hingga saat ini, pihak militer Sudan belum memberikan tanggapan atau komentar resmi terkait tuduhan tersebut, menjaga ketidakpastian yang justru membuat situasi di lapangan semakin tegang.
Perang saudara di Sudan yang melibatkan tentara nasional di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF di bawah pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) kini telah memasuki tahun keempat. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan infrastruktur vital, dan memaksa jutaan warga mengungsi dari rumah mereka. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa situasi di Sudan merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, yang dipicu oleh kelaparan sistematis, penyebaran penyakit, dan kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang.
Kelompok advokasi hukum "Emergency Lawyers," yang secara konsisten mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik, memberikan catatan yang sangat memprihatinkan. Menurut laporan mereka, dalam sepuluh hari terakhir saja, serangan drone terhadap kendaraan sipil telah menewaskan sedikitnya 36 warga sipil. Kelompok ini menyoroti pola serangan yang menyasar kendaraan-kendaraan logistik di jalan umum yang membawa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok bagi warga yang terisolasi.
Dampak serangan drone ini tidak terbatas di Al-Daein saja. Emergency Lawyers mencatat bahwa lebih dari 50 orang terluka dan puluhan kendaraan hancur di wilayah Sudan tengah, termasuk di Khartoum, negara bagian Al-Jazirah, Nil Putih, serta sebagian wilayah Kordofan dan Darfur. Serangan terhadap jalur pasokan ini memperparah krisis pangan yang sudah mencapai level bencana di beberapa kantong wilayah, di mana warga tidak lagi memiliki akses terhadap pasar atau bantuan kemanusiaan.
Perluasan medan pertempuran saat ini semakin mengkhawatirkan. Setelah RSF berhasil merebut kendali penuh atas El-Fasher, ibu kota Darfur Utara yang sebelumnya menjadi benteng terakhir tentara nasional di wilayah tersebut, dinamika perang berubah drastis. Pertempuran kini telah meluas ke wilayah Kordofan Selatan dan negara bagian Nil Biru di tenggara, daerah yang berbatasan langsung dengan Ethiopia dan Sudan Selatan. Ekspansi wilayah konflik ini menimbulkan ancaman stabilitas regional yang serius bagi negara-negara tetangga di Tanduk Afrika.
Situasi di Darfur, yang pernah mengalami genosida dua dekade lalu, kini kembali menjadi episentrum kekerasan etnis dan perebutan kekuasaan. Banyak pengungsi yang sebelumnya telah melarikan diri dari kekerasan di Khartoum justru mendapati diri mereka terjebak kembali dalam pusaran konflik di wilayah barat Sudan. Kurangnya perlindungan internasional dan kegagalan upaya diplomasi untuk mencapai gencatan senjata permanen membuat warga sipil tidak memiliki tempat untuk bersembunyi.
Para pengamat kemanusiaan menilai bahwa penggunaan drone sebagai instrumen perang di wilayah berpenduduk padat adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Penggunaan teknologi ini, tanpa disertai kemampuan presisi untuk membedakan target militer dan sipil, telah mengubah permukiman warga menjadi ladang pembantaian. Tanpa adanya tekanan internasional yang lebih kuat dan investigasi independen terhadap pelanggaran ini, siklus kekerasan di Sudan diprediksi akan terus berlanjut dan memakan lebih banyak korban jiwa yang tak berdosa.
Masyarakat internasional, khususnya organisasi regional seperti Uni Afrika dan Liga Arab, saat ini ditekan untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan pengiriman senjata ke kedua belah pihak. Namun, kompleksitas kepentingan geopolitik dan keterlibatan aktor luar dalam konflik Sudan membuat resolusi damai menjadi sangat sulit dicapai. Sementara negosiasi di meja perundingan macet, warga di Al-Daein dan wilayah Sudan lainnya hanya bisa berharap pada ketahanan mereka sendiri untuk bertahan hidup di tengah desingan suara drone yang terus menghantui langit Sudan setiap hari.
Kisah tentang enam korban tewas di Al-Daein hanyalah satu fragmen dari tragedi yang jauh lebih besar. Di balik angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh PBB atau organisasi advokasi, terdapat nyawa manusia yang memiliki keluarga, impian, dan hak untuk hidup aman di tanah kelahirannya. Selama dunia tetap diam atau hanya sekadar mengeluarkan pernyataan keprihatinan tanpa tindakan nyata, Sudan akan terus terjerumus ke dalam kegelapan perang yang tak berujung, membiarkan masa depan bangsanya hancur oleh ambisi kekuasaan yang tak kunjung padam.
Saat ini, fokus utama para aktivis kemanusiaan di lapangan adalah mendesak pembukaan koridor kemanusiaan yang aman agar bantuan dapat masuk ke wilayah-wilayah yang terkepung. Namun, dengan serangan drone yang terus menyasar kendaraan logistik, upaya penyelamatan warga dari ancaman kelaparan dan penyakit menjadi semakin mustahil. Dunia harus segera membuka mata bahwa Sudan bukan lagi sekadar krisis politik, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang menuntut intervensi segera sebelum lebih banyak nyawa melayang sia-sia di bawah bayang-bayang drone militer.
