Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman terbuka terhadap Oman, negara yang selama ini dikenal sebagai mediator netral di kawasan tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, Trump mengancam akan menggunakan kekuatan militer—dengan diksi "meledakkan" negara tersebut—jika Oman terbukti berkolaborasi dengan Iran untuk mengontrol Selat Hormuz. Pernyataan kontroversial ini segera memicu kecaman internasional dan memperkeruh situasi di salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia, di mana lebih dari 20 persen pasokan energi global melintas setiap harinya.
Ancaman tersebut disampaikan Trump saat sesi rapat kabinet di Gedung Putih pada Rabu (27/5/2026). Ketika ditanya oleh reporter mengenai kemungkinan adanya kesepakatan antara Oman dan Iran untuk bersama-sama mengelola lalu lintas di Selat Hormuz, Trump menjawab dengan nada yang tidak diplomatis. "Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional, dan Oman akan berperilaku seperti negara lain, atau kita harus meledakkan mereka," ujar Trump. Meskipun sempat muncul spekulasi bahwa Trump mungkin salah ucap dan bermaksud menyebut Iran, Departemen Luar Negeri AS justru mempertegas posisi tersebut dengan membagikan transkrip resmi yang secara eksplisit merujuk pada Oman, sekutu strategis AS yang telah menjalin hubungan diplomatik selama lebih dari dua abad.
Langkah ini dipandang oleh para analis sebagai manifestasi nyata dari strategi "diplomasi kapal perang" yang semakin sering digunakan oleh pemerintahan Trump. Strategi ini mengandalkan intimidasi militer sebagai alat utama dalam kebijakan luar negeri, alih-alih menggunakan jalur negosiasi tradisional. Bagi Oman, ancaman ini menjadi pukulan telak mengingat posisi mereka yang selama ini menjadi jembatan dialog antara Washington dan Teheran, terutama sejak pecahnya konflik bersenjata pada Februari 2026 setelah serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran.
Respons terhadap pernyataan Trump tidak butuh waktu lama untuk muncul. Iran, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, segera menyatakan solidaritas penuh terhadap Oman. Baghaei dengan tegas mengutuk retorika Trump dan menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk agresi yang tidak berdasar. Selain itu, Teheran juga mengecam serangan militer AS yang baru saja menyasar wilayah Bandar Abbas, Iran, sebagai bagian dari eskalasi militer yang terus berlangsung di kawasan tersebut.
Kecaman juga datang dari dalam negeri AS sendiri. Raed Jarrar, Direktur Advokasi di kelompok hak asasi manusia DAWN, menyamakan gaya komunikasi presiden dengan perilaku "bos mafia". Menurut Jarrar, ancaman untuk "meledakkan" sebuah negara berdaulat adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB. Ia menambahkan bahwa logika tanpa hukum yang digunakan oleh Washington saat ini adalah akar penyebab dari perang yang meletus pada bulan Februari lalu. "Mengancam sebuah negara Arab karena perairannya berada di sepanjang jalur minyak yang ingin dikuasai Washington adalah sinyal jelas bahwa gencatan senjata apa pun yang ditengahi pemerintahan ini hanya akan bertahan selama presiden tidak kehilangan kesabarannya dalam rapat kabinet," ungkap Jarrar.
Untuk memahami mengapa Selat Hormuz menjadi titik didih baru, penting untuk melihat sejarah dan dinamika wilayah tersebut. Secara hukum internasional, Selat Hormuz adalah jalur pelayaran bebas. Namun, setelah serangan AS dan Israel ke Iran pada Februari 2026, Teheran mengambil langkah drastis dengan menutup selat tersebut dan menegaskan kedaulatannya. Iran berargumen bahwa tindakan tersebut adalah respons pertahanan diri terhadap agresi militer yang dilakukan oleh koalisi Barat dan sekutunya di kawasan.
Laporan mengenai nota kesepahaman (MOU) antara Iran dan Oman yang beredar di media pemerintah Iran menjadi pemicu awal kemarahan Trump. Laporan tersebut menyebutkan adanya rencana bagi kedua negara untuk mengelola selat secara bersama-sama. Meskipun pemerintahan Trump secara resmi membantah keberadaan dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai "rekayasa sepenuhnya", retorika ancaman sudah terlanjur dilontarkan dan merusak stabilitas diplomatik di kawasan Teluk.
Bagi Oman, ancaman ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai negara yang memiliki hubungan kemitraan keamanan, perdagangan bebas, dan kerja sama teknologi yang erat dengan AS, posisi mereka kini terancam oleh narasi permusuhan yang dibangun oleh Washington. Oman selama ini berusaha menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan Barat dan kedekatannya dengan tetangga-tetangga di kawasan Teluk, termasuk Iran. Namun, tuntutan Trump agar Oman "berperilaku seperti negara lain"—yang diartikan sebagai tunduk pada kehendak AS—telah memaksa Muscat untuk berhadapan langsung dengan tekanan militer yang nyata.
Dampak dari eskalasi ini diperkirakan akan meluas ke pasar energi global. Ketidakpastian di Selat Hormuz selalu berujung pada lonjakan harga minyak mentah. Jika ancaman Trump diterjemahkan ke dalam tindakan militer, maka akan ada risiko penutupan total jalur perdagangan yang akan menyebabkan krisis energi global. Para pelaku pasar kini memantau dengan cermat apakah pernyataan Trump hanyalah "gertakan" politik atau sebuah sinyal akan adanya kampanye militer baru di wilayah tersebut.
Lebih jauh lagi, peristiwa ini menyoroti erosi norma-norma internasional di bawah kepemimpinan Trump. Penggunaan bahasa ancaman yang blak-blakan terhadap sekutu dan musuh secara bergantian telah menciptakan ketidakpastian yang ekstrem di komunitas internasional. Fokus pada kekuatan militer sebagai penyelesaian masalah tampaknya telah mengesampingkan peran institusi internasional dan mekanisme resolusi konflik yang telah dibangun selama puluhan tahun pasca-Perang Dunia II.
Di sisi lain, Iran melihat ancaman ini sebagai peluang untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan dengan memosisikan diri sebagai pembela kedaulatan negara-negara Teluk dari intervensi Barat. Dengan menawarkan "solidaritas" kepada Oman, Teheran berusaha membangun blok regional yang menentang dominasi AS di perairan Hormuz. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi strategi keamanan AS di Timur Tengah, karena sekutu-sekutu tradisional Washington mungkin akan mulai berpikir ulang mengenai loyalitas mereka jika mereka terus-menerus terancam oleh mitra strategis mereka sendiri.
Kondisi di Selat Hormuz kini berada di titik nadir. Dengan keberadaan kapal-kapal perang AS di kawasan dan klaim kedaulatan dari Iran, insiden kecil saja bisa memicu konflik skala besar. Pernyataan Trump tidak hanya mengancam stabilitas Oman, tetapi juga mempertaruhkan keamanan global. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya: apakah diplomasi di balik layar akan berhasil meredakan ketegangan, atau apakah retorika "meledakkan" tersebut akan benar-benar diwujudkan dalam tindakan militer yang akan mengubah wajah geopolitik Timur Tengah untuk selamanya.
Di tengah ketidakpastian ini, posisi Oman tetap menjadi kunci. Sebagai negara yang pernah sukses menengahi konflik, peran Oman kini justru dipertanyakan. Akankah mereka tetap menjadi mediator, atau akankah mereka dipaksa oleh keadaan untuk memilih pihak dalam pusaran konflik AS-Iran yang semakin tidak menentu? Pertanyaan ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam politik global saat ini, di mana sebuah kalimat yang diucapkan dalam rapat kabinet bisa mengguncang fondasi perdamaian di salah satu wilayah paling strategis di bumi.
