Ketegangan geopolitik yang memuncak di Timur Tengah kini memasuki babak baru yang mengancam stabilitas ekonomi dunia. Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) secara tegas menolak rencana dan implementasi pungutan tarif yang diberlakukan Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dalam pertemuan konsultatif tingkat tinggi di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (29/4/2026), para pemimpin negara Teluk menyerukan pentingnya menjaga navigasi perairan yang aman, bebas, dan terbuka bagi lalu lintas komersial internasional.
Selat Hormuz, yang secara geografis memisahkan Iran dari Oman dan Uni Emirat Arab, merupakan urat nadi energi dunia. Selat ini menjadi jalur transit bagi sekitar seperlima dari total pasokan minyak global. Gangguan apa pun di jalur ini tidak hanya berdampak pada negara-negara di kawasan tersebut, tetapi juga memicu kekacauan pada rantai pasok energi global. Sejak pecahnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari 2026, kondisi di perairan ini telah berubah menjadi zona yang sangat berbahaya bagi kapal tanker minyak dan kargo internasional.
Langkah Teheran untuk membatasi perlintasan dan menerapkan tarif "tol" di Selat Hormuz telah mengguncang pasar energi dunia secara signifikan. Iran, melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), kini melakukan pengawasan ketat dan memaksa kapal-kapal untuk membayar biaya tambahan sebelum diizinkan melintas. Dalam instruksinya, otoritas Iran dilaporkan menuntut pembayaran dilakukan menggunakan mata uang kripto atau mata uang Yuan China, sebuah langkah yang dinilai banyak pengamat sebagai strategi untuk menghindari sanksi keuangan internasional dan mengamankan likuiditas di tengah blokade ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat.
Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menegaskan bahwa tindakan Iran tersebut bersifat ilegal dan melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional. Dalam pernyataan resminya, GCC menyatakan bahwa penutupan atau restriksi sepihak terhadap Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi keamanan global. Sebagai respons terhadap eskalasi ini, para pemimpin GCC telah menginstruksikan langkah-langkah strategis untuk membangun sistem infrastruktur baru, termasuk percepatan pembangunan jalur pipa minyak dan gas bersama yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada rute laut yang rawan konflik. Selain itu, kawasan Teluk kini memperkuat sistem pertahanan kolektif dengan membangun jaringan peringatan dini guna menangkal ancaman rudal balistik.
Ketegangan ini semakin diperkeruh dengan pengakuan dari Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei. Ia mengklaim bahwa pemerintahannya telah menerima pendapatan pertama dari pungutan tarif yang diterapkan di Selat Hormuz. Meskipun Hajibabaei tidak merinci angka nominal pendapatan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa dana tersebut telah disetorkan ke kas Bank Sentral Iran. Pernyataan ini menjadi pemicu kemarahan di tingkat regional, karena dianggap sebagai legitimasi atas tindakan sepihak yang merugikan negara-negara tetangga.
Di sisi lain, konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran terus berlangsung tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya diplomasi yang dilakukan melalui mediasi di Pakistan sejauh ini berakhir dengan kegagalan total, tanpa ada kesepakatan yang dihasilkan untuk meredakan tensi. Militer Amerika Serikat telah merespons tindakan Iran dengan memberlakukan blokade laut yang ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran. Strategi ini merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, yang lebih memilih untuk mempertahankan blokade ekonomi dibandingkan melakukan eskalasi pengeboman secara masif.
Menurut laporan dari The Wall Street Journal (28/4/2026), Presiden Trump menilai bahwa opsi blokade laut memiliki profil risiko yang lebih terkendali dibandingkan dengan opsi militer lainnya. Strategi ini bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Iran agar Teheran tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai operasi militer mereka di kawasan tersebut. Namun, kebijakan blokade ini justru membuat Iran semakin agresif dalam memperketat cengkeramannya di Selat Hormuz sebagai bentuk balasan.
Dampak ekonomi dari perselisihan ini sangat dirasakan oleh pasar global. Harga minyak mentah dunia terus mengalami volatilitas tinggi akibat ketidakpastian pasokan. Para analis pasar energi memperingatkan bahwa jika situasi di Selat Hormuz terus memburuk dan pungutan tarif ilegal tersebut tetap berlanjut, dunia dapat menghadapi krisis energi yang berkepanjangan. Biaya asuransi pelayaran di kawasan tersebut telah melonjak tajam, membuat perusahaan pelayaran internasional enggan melintasi perairan tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan inflasi di banyak negara.
Negara-negara Teluk, yang secara tradisional merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka terikat oleh keamanan regional, namun di sisi lain, mereka juga ingin menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjebak dalam perang terbuka yang berkepanjangan. Keinginan GCC untuk membangun infrastruktur pipa minyak alternatif menunjukkan upaya mereka untuk memitigasi dampak dari ketergantungan pada Selat Hormuz yang kini menjadi "titik panas" dunia.
Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak agar kedua pihak menahan diri. Namun, dengan posisi Iran yang merasa memiliki kedaulatan penuh atas selat tersebut dan Amerika Serikat yang terus menekan melalui blokade, peluang untuk mencapai solusi damai tampak semakin tipis. Pertemuan di Jeddah tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap pungutan tarif, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa negara-negara Arab di Teluk tidak akan tinggal diam melihat jalur perdagangan utama mereka dijadikan alat tawar-menawar politik oleh Teheran.
Ke depan, stabilitas Selat Hormuz akan sangat bergantung pada dinamika perang antara AS-Israel dan Iran. Jika Iran terus bersikeras menerapkan pungutan tersebut, bukan tidak mungkin akan terjadi insiden militer yang lebih besar di perairan tersebut, yang akan menarik lebih banyak negara ke dalam konflik. Dunia saat ini sedang menyaksikan sebuah pertarungan ekonomi dan militer yang rumit, di mana setiap kebijakan yang diambil oleh Teheran maupun Washington akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas harga energi dan keamanan global.
Pemerintah negara-negara Teluk saat ini tengah berupaya merancang strategi "plan B" yang lebih komprehensif. Selain pembangunan pipa minyak, koordinasi intelijen dan pertahanan antara negara-negara GCC kini ditingkatkan ke level tertinggi. Mereka menyadari bahwa ketergantungan pada jalur air tunggal adalah kelemahan strategis yang kini sedang dieksploitasi oleh Iran. Dengan adanya sistem peringatan dini rudal yang baru, diharapkan negara-negara Teluk dapat melindungi aset-aset vital mereka dari ancaman serangan balasan Iran yang mungkin terjadi jika tekanan ekonomi terus meningkat.
Secara keseluruhan, situasi di Selat Hormuz adalah cerminan dari rapuhnya ketertiban dunia saat ini. Penolakan negara-negara Teluk terhadap pungutan tarif Iran bukan sekadar soal uang, melainkan soal mempertahankan kedaulatan perairan internasional dan mencegah normalisasi tindakan ilegal dalam perdagangan global. Selama perang antara AS dan Iran belum menemukan titik temu diplomatik, Selat Hormuz akan tetap menjadi wilayah paling berbahaya sekaligus paling krusial di peta geopolitik dunia, dengan nasib ekonomi global yang bergantung pada setiap keputusan yang diambil di sana.
