Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap berbagai profesi secara fundamental, tak terkecuali di bidang hubungan masyarakat (humas). Era digital yang semakin canggih ini menghadirkan spektrum peluang yang luas sekaligus tantangan etika dan strategis yang kompleks bagi para praktisi humas. Adaptasi terhadap inovasi teknologi menjadi keniscayaan, namun di saat yang sama, tanggung jawab untuk menjaga akurasi, etika, dan kepercayaan publik harus tetap menjadi prioritas utama. Inilah esensi pesan yang digaungkan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) dalam Konvensi Humas Indonesia.
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana, menggarisbawahi paradoks krusial dalam kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Meskipun akses informasi menjadi semakin luas dan cepat, hal itu tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan pemahaman yang mendalam antarmanusia. Justru sebaliknya, kecepatan distribusi informasi yang masif justru menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan antara fakta yang kredibel, opini yang bias, manipulasi yang terselubung, dan kebohongan yang sengaja disebarkan.
"Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia untuk mencapai efisiensi dan inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan untuk menciptakan disinformasi, konten deepfake yang sangat meyakinkan, manipulasi persepsi publik, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan," ujar Boy Kelana saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa kekuatan AI adalah pedang bermata dua; ia mampu mempercepat proses positif, tetapi juga berpotensi memperparah penyebaran konten negatif jika tidak dikelola dengan bijak.
Boy Kelana lebih lanjut menuturkan bahwa algoritma digital, sebagai tulang punggung sistem AI, memungkinkan sebuah narasi, baik yang benar maupun yang salah, untuk menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Kecepatan distribusi informasi ini memang mengagumkan, namun ia mengingatkan bahwa kecepatan bukanlah jaminan kebenaran. Yang lebih penting lagi, kecepatan seringkali mengaburkan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh informasi tersebut. Ini menciptakan lingkungan di mana reputasi bisa hancur dalam sekejap, dan kebenaran bisa terdistorsi tanpa jejak.
Situasi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini membuat peran humas menjadi semakin kompleks dan strategis. Praktisi humas tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai informasi yang pasif. Mereka dituntut untuk bertransformasi menjadi navigator informasi, analis konteks, dan penjaga gerbang kebenaran. Peran mereka kini meliputi kemampuan untuk membaca konteks sosial dan politik yang lebih luas, mengidentifikasi potensi risiko komunikasi yang tersembunyi, memahami dinamika publik yang selalu berubah, serta memberikan kejelasan dan kepastian di tengah badai ketidakpastian informasi.
Untuk menghadapi tantangan ini, Boy Kelana menekankan pentingnya mengaktifkan kembali kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan dalam setiap pemanfaatan teknologi. Baginya, teknologi hanyalah alat; kecerdasan manusia yang menggunakannya adalah penentu utama keberhasilannya. "Kita membutuhkan kecerdasan intelektual untuk memahami data dan algoritma, tetapi juga kecerdasan emosional untuk memahami sentimen dan kebutuhan audiens. Kita membutuhkan data dan teknologi untuk efisiensi, tetapi juga empati dan wisdom untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Kita harus memahami persoalan lokal dengan segala kekhasannya, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global agar tetap relevan dalam konteks yang lebih luas," terangnya, menyoroti pentingnya keseimbangan antara logika dan rasa.
Senada dengan pandangan Boy Kelana, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI (Wamenkomdigi), Nezar Patria, yang menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut, juga menyoroti bagaimana perubahan teknologi telah secara drastis mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Di masa lalu, publik mungkin akan langsung mencari informasi dari sumber resmi atau kontak humas. Namun, kini, publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI, tanpa selalu berinteraksi langsung dengan sumber informasi tersebut. Algoritma AI menyaring dan menyajikan informasi berdasarkan preferensi pengguna, yang dapat menjadi keuntungan sekaligus kerugian.
"Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted, yang kredibel dan dapat diandalkan. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence," tutur Nezar. Implikasi dari perubahan ini sangat besar: informasi yang tersedia di platform AI, yang mungkin bukan berasal langsung dari humas, dapat membentuk persepsi publik secara signifikan. Oleh karena itu, tugas humas adalah memastikan narasi resmi mereka mendominasi dan dipercayai di ranah digital yang luas ini.
Menurut Nezar Patria, perubahan mendasar ini membuat praktisi humas perlu memastikan bahwa informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat di seluruh ekosistem digital. Ini bukan hanya tentang menerbitkan siaran pers, tetapi juga tentang optimasi konten untuk mesin pencari, memastikan kehadiran yang konsisten di platform digital, dan proaktif dalam mengoreksi disinformasi.
"Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi soal akses informasi, karena semua orang bisa mengakses apa saja. Tantangannya adalah soal kedalaman pemahaman dan kualitas informasi. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya, serta integritas informasi yang disajikannya," imbuh Nezar, menekankan bahwa teknologi adalah enabler, bukan pengganti esensi.
Nezar Patria juga secara tegas menekankan bahwa AI perlu ditempatkan pada posisi yang tepat: sebagai alat bantu dan mitra kerja yang canggih, bukan sebagai pengganti penalaran kritis serta tanggung jawab etis manusia. Pemanfaatan teknologi harus senantiasa disertai dengan prinsip-prinsip transparansi, etika yang kuat, dan akuntabilitas yang jelas, terutama dalam konteks komunikasi publik yang memiliki dampak luas. Ini berarti humas harus mampu menjelaskan bagaimana AI digunakan, memastikan bias dalam AI diminimalisir, dan bertanggung jawab penuh atas output komunikasi yang dihasilkan, terlepas dari apakah sebagian prosesnya dibantu oleh AI.
Dengan demikian, tantangan terbesar bagi profesi humas di era AI ini bukan semata-mata kemampuan untuk mengadopsi teknologi terbaru atau menguasai berbagai platform digital. Lebih dari itu, humas dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap inovasi dan kemajuan teknologi yang digunakan tetap berorientasi pada kebenaran, kejujuran, dan kepentingan publik yang lebih luas. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, deras, dan seringkali menyesatkan, integritas profesional, kredibilitas institusi, dan kepercayaan publik menjadi fondasi tak tergoyahkan yang akan menentukan keberlanjutan dan relevansi profesi humas di masa depan. Humas harus menjadi mercusuar kebenaran dan kepercayaan di tengah lautan data yang tak berujung.
Komentar (0)