Ketegangan politik di Filipina mencapai titik didih baru setelah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui mosi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan yang diambil dalam pemungutan suara pada Senin (11/5/2026) tersebut menandai babak baru dalam perpecahan mendalam di tingkat elit politik Filipina, sekaligus mengancam masa depan karier politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut yang digadang-gadang akan menjadi calon kuat dalam Pemilihan Presiden 2028.
Dalam sesi pemungutan suara yang berlangsung dramatis, sebanyak 255 anggota parlemen memberikan dukungan penuh terhadap pemakzulan tersebut. Angka ini jauh melampaui suara penolakan yang hanya berjumlah 26 suara, dengan tambahan sembilan anggota yang memilih untuk abstain. Kemenangan mutlak ini memberikan mandat bagi DPR untuk membawa kasus tersebut ke Senat, yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Jika dinyatakan bersalah di Senat, Sara Duterte tidak hanya akan dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Filipina, tetapi juga akan menghadapi sanksi berat berupa larangan menduduki jabatan publik seumur hidup.
Pasal-pasal pemakzulan yang diajukan terhadap Sara Duterte sangat komprehensif dan mencakup berbagai tuduhan berat. Dokumen dakwaan tersebut menuduh sang Wakil Presiden terlibat dalam praktik gratifikasi, korupsi sistematis, dan penyuapan kepada pejabat publik. Namun, tuduhan yang paling mengejutkan sekaligus menjadi pemicu kemarahan publik adalah klaim mengenai dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Tuduhan ini mencoreng hubungan antara keluarga Marcos dan Duterte yang sebelumnya dikenal sebagai aliansi strategis "Team Unity" yang memenangkan pemilu 2022.
Konflik antara Marcos dan Duterte memuncak ketika Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers larut malam secara terbuka menyatakan bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh bayaran dengan instruksi khusus: jika dirinya dibunuh, maka pembunuh tersebut harus menghabisi Presiden Marcos Jr, istrinya, dan sepupunya yang menjabat sebagai Ketua DPR. Meski Sara kemudian berdalih bahwa pernyataannya tersebut telah disalahartikan dan hanya merupakan bentuk retorika kemarahan, pihak parlemen memandang hal tersebut sebagai pelanggaran konstitusional yang serius dan ancaman langsung terhadap stabilitas negara.
Anggota parlemen, Bienvenido Abante, menyampaikan pidato yang emosional sesaat setelah pemungutan suara selesai. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar manuver politik demi keuntungan jangka pendek menjelang pemilu 2028. "Ini bukan lagi hanya tentang politik. Ini tentang hati nurani, kewajiban, dan masa depan bangsa kita. Ini tentang apakah kita masih percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum," tegas Abante. Baginya, pemakzulan adalah instrumen konstitusional untuk menjaga martabat institusi kepresidenan dari tindakan yang dianggap merusak integritas nasional.
Dampak dari pemakzulan ini sangat signifikan. Secara hukum, proses selanjutnya kini berpindah ke Senat. Berdasarkan Konstitusi Filipina, proses persidangan di Senat akan menuntut pembuktian materiil yang jauh lebih ketat dibandingkan di DPR. Pihak penasihat hukum Sara Duterte menanggapi situasi ini dengan sikap menantang. Dalam pernyataan resmi yang dirilis setelah pemungutan suara, mereka menegaskan bahwa beban pembuktian kini sepenuhnya berada di pundak para penuduh. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan pembelaan di hadapan Senat, yang dalam mekanisme ini bertindak sebagai hakim agung.
Menarik untuk dicermati bahwa ini bukan kali pertama dinamika pemakzulan mewarnai politik Filipina. Beberapa waktu lalu, upaya serupa juga sempat digulirkan dengan dakwaan yang serupa. Namun, dalam peristiwa sebelumnya, proses di Senat dinilai tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi pihak oposisi, sehingga kasus tersebut dikembalikan ke DPR dalam sebuah keputusan yang oleh para pengamat politik disebut sebagai "pemecatan fungsional". Kali ini, dengan dukungan suara yang jauh lebih masif, banyak pihak menilai bahwa parlemen benar-benar serius untuk mengakhiri pengaruh politik klan Duterte dalam pemerintahan Marcos Jr.
Konteks di balik pemakzulan ini juga berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh. Sejak awal pemerintahan, keretakan antara kubu Marcos dan Duterte telah terlihat jelas, terutama terkait kebijakan luar negeri—di mana Marcos condong ke arah Amerika Serikat, sementara keluarga Duterte dikenal memiliki kedekatan dengan Tiongkok—serta perbedaan pandangan mengenai kebijakan perang melawan narkoba yang menjadi warisan era Rodrigo Duterte. Pemakzulan ini bisa dianggap sebagai upaya konsolidasi kekuasaan oleh kubu Marcos untuk menyingkirkan hambatan politik yang berpotensi menggoyang posisi mereka di masa depan.
Secara sosiopolitik, Filipina saat ini sedang berada dalam masa transisi yang rawan. Pendukung Sara Duterte, yang masih memiliki basis massa loyal, kemungkinan besar akan melihat proses ini sebagai bentuk penindasan politik (political persecution). Sebaliknya, pendukung pemerintah berargumen bahwa penegakan hukum terhadap seorang pejabat tinggi negara adalah bukti bahwa demokrasi di Filipina mulai matang dan tidak memandang bulu terhadap jabatan apa pun. Ketidakpastian politik ini juga berpotensi mempengaruhi sentimen investor dan stabilitas ekonomi nasional dalam jangka pendek.
Seiring berjalannya proses di Senat, perhatian dunia internasional pun kini tertuju pada Manila. Persidangan ini akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Filipina. Apakah Senat akan bertindak objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan, atau justru akan terjadi kompromi politik di balik pintu tertutup? Jika Sara Duterte akhirnya benar-benar dimakzulkan, hal ini akan menandai berakhirnya pengaruh politik besar keluarga Duterte di tingkat nasional dan memberikan jalan lapang bagi kubu Marcos untuk mengatur peta jalan politik menuju 2028 tanpa gangguan berarti.
Namun, sejarah politik Filipina sering kali penuh dengan kejutan. Keterlibatan keluarga Duterte dalam politik lokal di wilayah Davao dan basis dukungan mereka yang fanatik menunjukkan bahwa mereka tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertarungan hukum di Senat akan menjadi "medan perang" baru yang akan menentukan masa depan demokrasi Filipina. Apakah hukum akan menjadi panglima, ataukah kekuatan politik akan kembali mendikte hasil akhir dari persidangan ini? Rakyat Filipina kini hanya bisa menunggu hasil dari persidangan di Senat yang akan menjadi penentu apakah Sara Duterte akan menjadi sosok yang tersingkir dari panggung sejarah atau justru bangkit kembali sebagai martir politik.
Di balik semua hiruk-pikuk ini, esensi dari pemakzulan adalah sebuah pengingat keras bagi para pemimpin bangsa bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas. Setiap langkah yang diambil oleh parlemen, baik atau buruk, akan dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari upaya panjang Filipina dalam mencari keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan rakyat. Dengan sisa waktu yang ada sebelum persidangan dimulai, spekulasi terus berkembang di kalangan pengamat, namun satu hal yang pasti: Filipina tidak akan lagi sama setelah episode dramatis ini berakhir.
