Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka melayangkan tuduhan keras terhadap kelompok milisi Hizbullah, menyebut bahwa organisasi tersebut secara aktif berusaha menggagalkan proses perdamaian yang tengah dirintis antara Israel dan Lebanon. Pernyataan ini muncul di tengah situasi yang sangat rapuh pasca-gencatan senjata yang baru saja disepakati, di mana kedua belah pihak mencoba menavigasi masa depan pasca-konflik yang telah meluluhlantakkan wilayah perbatasan. Netanyahu menegaskan bahwa meskipun pemerintahannya sedang memulai langkah-langkah bersejarah menuju normalisasi hubungan dengan Lebanon, Hizbullah justru menjadi penghalang utama yang sengaja memprovokasi instabilitas untuk menjaga relevansi militernya.
Dalam pernyataan resmi pertamanya setelah perpanjangan masa gencatan senjata, Netanyahu tidak menutupi rasa frustrasinya atas gangguan keamanan yang terus terjadi. Menurutnya, proses perdamaian ini bukan sekadar jeda pertempuran, melainkan sebuah inisiatif diplomatik yang substansial untuk membawa stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Namun, ia mengklaim bahwa Hizbullah memandang perdamaian sebagai ancaman eksistensial bagi kekuatan politik dan militernya di Lebanon. Oleh karena itu, kelompok tersebut diduga terus melakukan manuver militer yang dirancang untuk memancing reaksi keras dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF), sehingga kesepakatan damai yang sedang diupayakan dapat runtuh.
Ketegangan mencapai titik didih ketika militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Deir Aames, sebuah desa di Lebanon selatan. Aksi militer ini diklaim oleh Israel sebagai tindakan defensif sekaligus respons tegas atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Hizbullah. Sebelum serangan dilancarkan, IDF mengeluarkan peringatan evakuasi yang mendesak kepada penduduk setempat, memerintahkan mereka untuk segera menjauh setidaknya 1.000 meter dari area yang dicurigai sebagai basis kegiatan teroris. Langkah ini diambil sebagai upaya Israel untuk meminimalisir korban sipil, meski di sisi lain, hal ini menciptakan kepanikan besar di wilayah tersebut.
Netanyahu merinci bahwa serangan di Deir Aames bukan sekadar aksi balas dendam, melainkan operasi terarah untuk melumpuhkan infrastruktur militer Hizbullah. "Beberapa saat yang lalu, IDF menyerang struktur militer di daerah Deir Aames, dari mana roket diluncurkan ke arah kota Shtula di Israel kemarin," ungkap Netanyahu. Ia menambahkan bahwa struktur yang dihancurkan tersebut adalah aset strategis yang digunakan Hizbullah untuk merancang serangan, memfasilitasi logistik militer, dan melakukan pengintaian terhadap posisi tentara Israel. Baginya, pembersihan titik-titik ancaman ini adalah prasyarat mutlak jika Lebanon ingin benar-benar lepas dari cengkeraman Hizbullah dan beralih ke jalur diplomatik.
Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, memberikan penegasan melalui platform media sosial X (sebelumnya Twitter) mengenai alasan di balik operasi tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran Hizbullah di utara "Garis Kuning"—wilayah di mana pasukan Israel masih beroperasi meski ada kesepakatan gencatan senjata—telah menciptakan situasi yang tidak tertahankan bagi keamanan nasional Israel. Bagi Adraee, tindakan militer adalah pilihan terakhir yang harus diambil ketika diplomasi terus-menerus disabotase oleh aksi serangan roket dari wilayah yang seharusnya steril dari kegiatan militer sesuai ketentuan internasional.
Di luar dinamika pertempuran di lapangan, Netanyahu juga menyoroti dimensi geopolitik yang lebih luas dalam konflik ini, terutama keterlibatan Iran. Dalam percakapan diplomatik yang disebutnya sebagai pembicaraan "sangat baik" dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Netanyahu menegaskan adanya kesamaan pandangan mengenai ancaman dari Teheran. Meskipun rincian waktu pembicaraan tidak diungkapkan secara spesifik, Netanyahu memberikan sinyal kuat bahwa dukungan Washington di bawah administrasi Trump telah memberikan dorongan moral dan strategis bagi Israel.
"Dia (Trump) memberikan tekanan yang sangat kuat pada Iran, baik secara ekonomi maupun militer. Kami bekerja sama sepenuhnya," ujar Netanyahu. Hubungan erat ini menunjukkan bahwa Israel sedang memanfaatkan momentum politik global untuk memperkuat posisinya, tidak hanya di Lebanon tetapi juga dalam melawan pengaruh Iran yang dianggap sebagai penyokong utama Hizbullah. Bagi Netanyahu, menghentikan Hizbullah sama artinya dengan memutus rantai pengaruh Iran yang selama ini dianggap sebagai "kepala gurita" dari konflik-konflik proksi di kawasan tersebut.
Konteks historis dari konflik ini sangat mendalam. Lebanon, yang selama beberapa dekade berada dalam cengkeraman krisis ekonomi dan politik, kini terjepit di antara harapan akan perdamaian dan realitas dominasi milisi bersenjata. Hizbullah, yang memiliki kekuatan militer yang seringkali melampaui angkatan bersenjata resmi Lebanon, menempatkan pemerintah di Beirut dalam posisi yang sangat sulit. Ketika Israel menuduh Hizbullah mensabotase perdamaian, mereka sebenarnya sedang menekan pemerintah Lebanon untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atas wilayah kedaulatannya sendiri.
Di sisi lain, penduduk di Lebanon selatan menjadi korban paling nyata dari tarik-ulur kepentingan ini. Evakuasi paksa di Deir Aames dan desa-desa sekitarnya menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan warga sipil di zona konflik. Bagi mereka, janji perdamaian yang diucapkan oleh para pemimpin di Tel Aviv seringkali terasa jauh dari kenyataan pahit di lapangan, di mana suara sirine peringatan dan ledakan bom masih menjadi musik latar kehidupan sehari-hari.
Para analis keamanan internasional mencatat bahwa tuduhan Netanyahu terhadap Hizbullah juga merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk memenangkan dukungan publik di Israel sendiri. Di tengah tekanan domestik terkait keamanan dan masa depan sandera serta penduduk yang mengungsi dari utara Israel, Netanyahu harus menunjukkan bahwa ia tetap tegas dalam menghadapi musuh. Dengan memposisikan Hizbullah sebagai "penghalang perdamaian", Netanyahu secara efektif mengalihkan narasi dari kebuntuan militer menuju perlawanan terhadap kelompok yang ia sebut sebagai organisasi teroris.
Namun, tantangan besar tetap membayangi. Jika Hizbullah terus membalas setiap serangan Israel, siklus kekerasan ini akan terus berputar tanpa henti. Perdamaian yang "bersejarah" sebagaimana digambarkan oleh Netanyahu memerlukan lebih dari sekadar serangan militer dan pernyataan retoris. Ia membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak, termasuk peran mediator internasional yang mampu menekan Iran untuk menghentikan aliran senjata ke wilayah tersebut.
Lebih jauh lagi, posisi Israel di Lebanon saat ini berada di persimpangan jalan. Operasi militer di wilayah yang berada di belakang "Garis Kuning" menunjukkan bahwa Israel tidak akan ragu untuk melanggar batas-batas teknis demi kepentingan keamanan. Meski demikian, tindakan ini berisiko menciptakan eskalasi yang lebih besar. Dunia internasional, terutama negara-negara Barat yang menaruh perhatian besar pada stabilitas Lebanon, kini tengah menunggu apakah tekanan dari Amerika Serikat dan aksi militer Israel akan memaksa Hizbullah untuk mundur, atau justru malah memicu perlawanan yang lebih radikal.
Sebagai penutup, situasi di perbatasan Israel-Lebanon saat ini bukan sekadar pertikaian mengenai wilayah, melainkan perang untuk menentukan masa depan tatanan Timur Tengah. Netanyahu telah menetapkan garis merahnya: ia siap menempuh jalan perdamaian, namun tidak dengan mengorbankan keamanan Israel. Jika Hizbullah terus mencoba mensabotase upaya ini, maka konfrontasi bersenjata akan terus menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami di wilayah perbatasan tersebut. Dunia kini menanti apakah retorika perdamaian ini akan segera membuahkan hasil nyata, atau justru akan terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang terus dihancurkan dalam eskalasi yang tiada akhir. Masa depan kawasan ini bergantung pada sejauh mana diplomasi mampu mengalahkan keinginan untuk saling menghancurkan, sebuah tugas yang tampak sangat berat mengingat sejarah panjang permusuhan yang menyelimuti kedua negara tersebut.
