Keiko Fujimori, pemimpin Partai Kekuatan Populer (Fuerza Popular), akhirnya berhasil memecah kebuntuan politik panjang yang melanda Peru setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden yang sengit. Setelah melewati proses penghitungan suara yang melelahkan selama berminggu-minggu pasca-pemungutan suara putaran kedua pada 7 Juni 2026, otoritas pemilihan nasional Peru secara resmi mengonfirmasi kemenangan putri sulung mendiang mantan Presiden Alberto Fujimori tersebut. Hasil ini menandai titik balik bersejarah bagi Fujimori, yang sebelumnya telah mengalami tiga kali kegagalan pahit dalam kontestasi kursi kepresidenan pada tahun 2011, 2016, dan 2021.
Kemenangan ini diraih dengan selisih yang sangat tipis, mencerminkan polarisasi mendalam yang saat ini mencengkeram masyarakat Peru. Berdasarkan data akhir dari Kantor Proses Pemilu Nasional (ONPE), Keiko Fujimori mengamankan 50,13% suara, sementara lawannya dari kubu sayap kiri, Roberto Sánchez dari partai Bersama untuk Peru (Juntos por el Perú), memperoleh 49,86%. Dengan total partisipasi sekitar 18 juta pemilih, selisih kemenangan Fujimori hanya terpaut 49.641 suara. Angka yang sangat sempit ini memicu ketegangan di berbagai penjuru negeri, terutama setelah kubu Sánchez secara terbuka menolak hasil tersebut dan menuduh adanya penyimpangan prosedural dalam pemungutan suara di luar negeri.
Menanggapi hasil pengumuman tersebut, Fujimori segera menyampaikan pidato kemenangan melalui platform media sosial X. Ia menyatakan bahwa Peru kini tengah melangkah ke dalam "babak baru" yang penuh tantangan sekaligus harapan. "Saya menerima mandat ini dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap seluruh rakyat Peru, baik mereka yang memilih saya maupun yang tidak," ujarnya. Fujimori dijadwalkan akan menjalani prosesi pelantikan resmi pada 28 Juli 2026, di mana ia akan menjabat untuk periode lima tahun ke depan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia akan didampingi oleh Luis Fernando Galarreta sebagai Wakil Presiden pertama dan Miguel Ángel Torres Morales sebagai Wakil Presiden kedua.
Kepemimpinan Keiko Fujimori akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden kesembilan Peru dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Statistik ini menggambarkan betapa kronisnya instabilitas politik yang melanda negara Andean tersebut. Sejak tahun 2016, Peru telah mengalami pergantian pemimpin yang sangat cepat akibat krisis konstitusional, pemakzulan, hingga pengunduran diri yang dipicu oleh skandal korupsi sistemik. Fujimori mewarisi negara yang sedang berjuang memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ia mengambil alih pemerintahan di tengah bayang-bayang warisan politik ayahnya, Alberto Fujimori, yang pemerintahannya pada era 1990-an hingga 2000 tetap menjadi topik yang membelah opini publik Peru. Meskipun Alberto Fujimori dipuja oleh sebagian pendukungnya karena dianggap berhasil menstabilkan ekonomi dan memberantas terorisme, ia juga dihukum atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penggelapan dana negara, serta sempat memicu kontroversi besar melalui pengampunan hukum pada tahun 2023.
Tantangan bagi Keiko Fujimori tidak berhenti pada seremonial pelantikan. Kemenangan ini datang dengan beban penolakan dari pihak lawan. Roberto Sánchez secara konsisten menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan Fujimori. Pihak oposisi bahkan telah mengajukan banding ke Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) dengan klaim adanya manipulasi suara. Namun, Dewan Pemilihan Nasional Peru telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa seluruh proses penghitungan telah melalui audit ketat. Mereka menegaskan tidak ditemukan bukti inkonsistensi atau kecurangan sistematis seperti yang dituduhkan, sehingga banding dari partai Bersama untuk Peru secara resmi ditolak. Penolakan dari pihak lawan ini memberikan indikasi bahwa perjalanan Fujimori dalam lima tahun ke depan akan menghadapi tantangan legislatif yang berat, terutama jika oposisi terus memobilisasi massa di jalanan atau menghalangi kebijakan-kebijakan krusial di Kongres.
Selain tantangan politik, Fujimori dihadapkan pada realitas ekonomi yang menuntut tindakan cepat. Peru, sebagai salah satu ekonomi utama di Amerika Latin yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, membutuhkan reformasi struktural untuk menekan angka inflasi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang melonjak pasca-pandemi dan ketidakstabilan politik berkepanjangan. Investor domestik dan internasional kini menanti arah kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintahan Fujimori. Sebagai pemimpin dari partai konservatif, pasar mengharapkan kebijakan yang ramah terhadap investasi, namun ia juga dituntut untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi kelas menengah dan bawah yang selama ini merasa terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang ada.
Di sisi lain, posisi Keiko Fujimori sebagai perempuan presiden pertama di Peru memberikan dimensi baru bagi politik domestik. Pendukungnya berharap bahwa ia dapat membawa pendekatan yang lebih inklusif dan mampu meredam ketegangan antara elite politik di ibu kota Lima dengan masyarakat di wilayah pedalaman (periferi) yang selama ini merasa suaranya tidak didengar. Namun, ia juga harus membuktikan bahwa pemerintahannya tidak akan terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter yang sering dikaitkan dengan rezim ayahnya. Upaya untuk memisahkan diri dari bayang-bayang masa lalu sang ayah akan menjadi kunci utama bagi stabilitas pemerintahannya.
Para analis politik menilai bahwa periode 2026-2031 akan menjadi ujian terberat bagi demokrasi Peru. Jika Fujimori gagal merangkul pihak oposisi atau tidak mampu menunjukkan kinerja yang signifikan dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat, bukan tidak mungkin ketidakpuasan publik akan kembali memicu gelombang demonstrasi besar yang bisa mengguncang posisinya. Keberhasilan Fujimori dalam memenangkan pemilihan ini barulah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah bagaimana ia menyatukan kembali bangsa yang terpecah tajam.
Dalam pidatonya, Fujimori menekankan pentingnya persatuan nasional. Ia menyadari bahwa memimpin negara yang terbelah nyaris 50-50 bukanlah perkara mudah. Namun, ia optimis bahwa melalui dialog dan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, Peru dapat keluar dari siklus krisis kepemimpinan yang telah melemahkan negara tersebut selama sepuluh tahun terakhir. Komunitas internasional, termasuk negara-negara tetangga di kawasan Amerika Latin dan mitra dagang global seperti Amerika Serikat dan China, kini memantau dengan seksama transisi kekuasaan ini. Harapan dunia internasional adalah agar Peru mampu kembali menjadi jangkar stabilitas di kawasan Amerika Selatan.
Dengan dilantiknya Keiko Fujimori, babak baru Peru resmi dimulai. Rakyat Peru kini menantikan apakah "babak baru" yang dijanjikan oleh sang presiden akan membawa kemakmuran dan perdamaian, atau justru menambah daftar panjang catatan sejarah instabilitas politik yang belum menemukan titik akhir. Tantangan di depan mata memang sangat besar, namun dengan legitimasi yang telah diberikan melalui mekanisme pemilu yang sah, Fujimori kini memiliki mandat konstitusional untuk membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin Peru melewati badai krisis menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Fokus utama kini beralih pada siapa saja yang akan menempati posisi menteri dalam kabinetnya, yang akan menjadi sinyal kuat mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Fujimori di masa depan. Rakyat Peru, dan dunia, akan terus mengamati setiap langkah yang diambil oleh presiden ke-9 mereka dalam dekade terakhir ini.
