Panggung politik Italia kini tengah diguncang prahara besar setelah Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, secara tidak sengaja membuka tabir rahasia keterlibatan Negeri Pizza dalam "Operation Epic Fury"—sebuah operasi militer masif yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan Rutte yang blak-blakan dalam wawancara dengan Fox News menjelang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (25/6/2026) telah memicu kemarahan publik, kegaduhan di parlemen, hingga ketegangan diplomatik internasional yang serius.
Dalam wawancara tersebut, Rutte mengungkapkan data yang selama ini tertutup rapat dari mata publik Italia. Ia menyebut bahwa sekitar 4.000 hingga 5.000 pesawat militer dari berbagai negara sekutu Eropa telah lepas landas dari pangkalan-pangkalan di Benua Biru untuk mendukung operasi tempur tersebut. Secara spesifik, Rutte menyoroti peran Italia dengan menyatakan bahwa sebanyak 500 pesawat tempur AS telah menggunakan pangkalan militer di wilayah Italia untuk melancarkan serangan atau dukungan logistik dalam perang melawan Iran. "Jika Anda melihat pada Italia, 500 pesawat AS lepas landas dari pangkalan-pangkalan AS di Italia untuk mendukung Epic Fury. Ini jumlah yang sangat besar," ujar Rutte tanpa ragu.
Pengakuan ini sontak menjadi bumerang bagi pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Pasalnya, selama berbulan-bulan, pemerintahan Meloni secara konsisten membangun narasi di depan publik dan parlemen bahwa Italia sama sekali tidak terlibat dalam perang tersebut. Pada Maret lalu, di hadapan anggota parlemen Italia, Meloni dengan tegas menyatakan bahwa Italia "tidak mendukung maupun berpartisipasi" dalam operasi militer terhadap Iran. Ia berargumen bahwa izin penggunaan pangkalan militer AS di Italia hanyalah untuk kepentingan penerbangan logistik dan teknis rutin, sesuai dengan perjanjian bilateral yang sudah ada sejak lama.
Perbedaan tajam antara pernyataan resmi pemerintah dengan klaim Sekjen NATO ini memicu tuduhan serius dari kubu oposisi. Partai-partai oposisi Italia menilai pemerintahan Meloni telah melakukan penipuan publik secara sistematis. Pemimpin Gerakan Bintang Lima sekaligus mantan Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik. Ia menyebut tindakan pemerintah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Menurut Conte, pemerintah telah sengaja mengaburkan fakta demi menjaga citra politik, sementara di lapangan, Italia secara de facto telah menjadi pangkalan operasional utama bagi mesin perang Amerika Serikat di Timur Tengah.
Kemarahan serupa juga disuarakan oleh pemimpin Aliansi Hijau dan Kiri, Angelo Bonelli. Ia secara terbuka melabeli pemerintahan Meloni sebagai pembohong. "Pemerintah Italia berbohong kepada parlemen pada saat itu dengan menyembunyikan 500 penerbangan Amerika. Faktanya adalah Italia berpartisipasi dalam perang melawan Iran, sebuah perang yang gila," tegas Bonelli. Ia bersama koleganya, Peppe De Cristofaro, menuntut agar Meloni, Menteri Luar Negeri Antonio Tajani, dan Menteri Pertahanan Guido Crosetto segera menghadap parlemen untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait insiden ini.
Menghadapi gelombang protes yang kian meluas, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mencoba melakukan mitigasi krisis. Ia dengan keras menepis tuduhan Rutte dengan menyebut bahwa pernyataan Sekjen NATO tersebut sangat menyesatkan dan tidak akurat. Crosetto berdalih bahwa penerbangan yang dimaksud hanyalah aktivitas teknis dan logistik yang bersifat non-kinetik. Menurutnya, Rutte telah mencampuradukkan antara aktivitas pendukung standar dengan operasi tempur ofensif. "Pernyataan Rutte sangat menyesatkan karena menyamakan penerbangan pendukung yang sudah diizinkan dengan operasi tempur," kilah Crosetto dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, upaya pembelaan dari pihak pemerintah Italia tampak tidak mampu meredam situasi. Di sisi lain, dampak geopolitik dari pengakuan Rutte telah merambah hingga ke Teheran. Pemerintah Iran bereaksi dengan sangat keras dan menuding NATO telah secara resmi menjadi pihak yang terlibat dalam agresi militer terhadap kedaulatan negara mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa pernyataan Rutte adalah bukti tak terbantahkan mengenai keterlibatan aktif NATO dalam perang ilegal yang dikobarkan oleh AS dan Israel.
Baghaei menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap norma hukum internasional dan Piagam PBB. Menurut pandangan Teheran, pangkalan-pangkalan militer Eropa yang digunakan untuk serangan udara ke wilayah Iran bukanlah lagi sekadar fasilitas logistik, melainkan elemen integral dari mesin perang agresi. Pernyataan Iran ini memberikan tekanan baru bagi Italia, yang kini terjepit di antara kewajiban aliansi NATO dan tuduhan sebagai "agresor" oleh negara Timur Tengah tersebut.
Skandal ini juga memicu diskusi mendalam mengenai otonomi strategis Italia di tengah hegemoni kebijakan luar negeri AS. Banyak pakar politik internasional di Roma mulai mempertanyakan sejauh mana pemerintahan Meloni memiliki kendali atas penggunaan pangkalan militer AS di tanah Italia. Jika 500 penerbangan militer tersebut benar-benar terjadi, hal ini menunjukkan betapa minimnya transparansi dalam perjanjian keamanan bilateral yang selama ini dianggap "rutin". Publik Italia, yang secara tradisional cenderung skeptis terhadap keterlibatan dalam konflik militer luar negeri, kini menuntut transparansi total.
Lebih jauh lagi, posisi Mark Rutte sendiri kini menjadi sorotan. Sebagai Sekjen NATO, pernyataan yang ia keluarkan terkesan tidak terkoordinasi dengan sekutu terdekatnya, yakni pemerintah Italia. Beberapa pengamat menilai bahwa Rutte mungkin secara tidak sengaja "keceplosan" atau memang ingin memberikan tekanan kepada negara-negara Eropa agar lebih terbuka mengenai kontribusi mereka dalam operasi militer AS. Bagaimanapun, dampaknya bagi internal Italia sangat destruktif. Kepercayaan publik terhadap kabinet Meloni sedang berada di titik terendah, dan tuntutan untuk melakukan investigasi parlemen terhadap "Operation Epic Fury" kini tak terelakkan.
Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan akan terjadi perdebatan panas di gedung parlemen Italia. Oposisi dipastikan akan menggunakan data dari Rutte sebagai amunisi untuk menyerang legitimasi Meloni. Jika pemerintah gagal memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai "500 penerbangan" tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan ini akan menghadapi mosi tidak percaya. Situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu keterlibatan militer dalam politik domestik Eropa, terutama ketika rahasia operasi tempur di Timur Tengah tersingkap secara tidak terduga di depan publik internasional.
Sementara itu, di level internasional, kredibilitas NATO juga tengah diuji. Pernyataan Rutte yang mengonfirmasi peran aktif aliansi tersebut dalam konflik AS-Iran dapat memperburuk hubungan diplomatik antara Eropa dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Italia, sebagai salah satu negara pendiri NATO dan pilar penting di Laut Tengah, kini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menyeimbangkan loyalitas kepada aliansi militer Barat di satu sisi, dan tuntutan konstitusional serta tekanan publik di sisi lain.
Krisis ini bukan sekadar masalah teknis penerbangan, melainkan cerminan dari retaknya komunikasi di dalam aliansi transatlantik. Ketika seorang pemimpin organisasi sebesar NATO secara terbuka membongkar "dapur" kebijakan pertahanan negara anggotanya, konsekuensi politiknya akan sangat luas. Italia kini harus berjuang keras untuk menstabilkan kondisi domestik, sembari menghadapi kecaman internasional dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh operasi militer tersebut. Drama ini dipastikan akan terus bergulir, menjadi ujian terberat bagi kepemimpinan Giorgia Meloni dalam menavigasi kebijakan luar negeri di tengah perang yang kian memanas.
