BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, yang telah memasuki masa pensiun, terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggunakan uang hasil pemerasan terkait izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk membeli sebuah mobil mewah. Penyelidikan mendalam oleh KPK menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi menjabat secara aktif, Hery Sudarmanto masih memiliki pengaruh signifikan dalam proses penerbitan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker, yang menjadi celah untuk melakukan praktik ilegal tersebut.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, uang hasil pemerasan tersebut tidak langsung diterima oleh Hery Sudarmanto, melainkan ditampung terlebih dahulu di rekening milik kerabatnya. Dana yang terkumpul inilah yang kemudian dialokasikan untuk membeli aset, termasuk sebuah mobil jenis Toyota Innova Reborn Zenix tahun 2024. Mobil tersebut kini telah berhasil disita oleh penyidik KPK sebagai barang bukti dalam kasus ini. Pengungkapan ini semakin mempertegas bahwa praktik korupsi dan pemerasan dapat terus berlangsung bahkan ketika pelaku telah lepas dari jabatan struktural, asalkan pengaruh dan jaringan masih dipertahankan.
Kasus ini menyoroti sebuah modus operandi yang cukup mengkhawatirkan, di mana seorang pejabat yang seharusnya telah pensiun namun masih mampu memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi. Penggunaan rekening kerabat sebagai "penampung" dana ilegal menjadi taktik yang lazim digunakan untuk menyamarkan jejak aliran dana haram, sehingga menyulitkan proses penelusuran oleh aparat penegak hukum. KPK terus berupaya mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana yang terlibat dalam kasus ini untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.
Toyota Kijang Innova Reborn Zenix, mobil yang dibeli Hery Sudarmanto dari hasil pemerasan, merupakan salah satu model kendaraan premium yang diminati di pasar otomotif Indonesia. Model ini dikenal dengan kombinasi antara kemewahan, kenyamanan, dan performa yang handal, menjadikannya pilihan favorit bagi kalangan yang mampu. Harga yang relatif tinggi dari kendaraan jenis ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar, dan dalam kasus ini, sumber tersebut berasal dari aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Spesifikasi Kijang Innova ini sendiri patut untuk dicermati lebih lanjut, mengingat adanya dua tipe utama yang ditawarkan oleh Toyota Astra Motor, yaitu Reborn dan Zenix, yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal platform dan teknologi yang digunakan. Kijang Innova Reborn, yang masih setia menggunakan mesin diesel 2GD FTV berkapasitas 2.393 cc, empat silinder segaris 16 katup DOHC dengan VNT Intercooler, menawarkan tenaga maksimal mencapai 149 PS pada 3.400 rpm dan torsi puncak 342,2 Nm pada rentang 1.200-2.800 rpm. Mesin diesel ini dikenal tangguh dan efisien untuk penggunaan jarak jauh maupun dalam kota.
Sementara itu, Kijang Innova Zenix hadir dengan platform yang lebih modern dan pilihan mesin yang lebih beragam, mencakup varian bensin dan hybrid. Versi bensin dari Innova Zenix dibekali mesin 2.000 cc berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine. Mesin berkapasitas 1.987 cc, empat silinder dual VVT-i ini mampu menghasilkan tenaga hingga 174 PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimal 204,9 Nm. Pilihan yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar datang dari varian hybrid, yang menggabungkan mesin TNGA 2.000 cc M20A-FXS (menghasilkan 152 PS pada 6.000 rpm dan torsi 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm) dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga gabungan yang impresif sebesar 186 PS, menawarkan pengalaman berkendara yang halus dan responsif, sekaligus efisiensi bahan bakar yang optimal.
Penyitaan mobil ini oleh KPK menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan aset negara yang dirampas melalui praktik korupsi. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya dan menjadi pengingat bahwa setiap tindakan melawan hukum akan selalu ada konsekuensinya. KPK akan terus berupaya untuk memastikan bahwa seluruh aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara.
Lebih lanjut, peran Hery Sudarmanto yang masih memiliki pengaruh dalam penerbitan dokumen RPTKA di Kemnaker, meskipun sudah pensiun, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal. Kemungkinan adanya oknum lain yang masih aktif di kementerian yang memfasilitasi atau memuluskan jalan bagi Hery untuk terus beroperasi dari balik layar patut untuk diselidiki lebih lanjut. KPK perlu memastikan bahwa tidak ada lagi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
Penerbitan RPTKA merupakan salah satu mekanisme penting dalam mengatur kedatangan dan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Proses ini seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kebutuhan riil industri, bukan untuk kepentingan individu. Pemerasan dalam proses ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan iklim investasi di Indonesia.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra Kementerian Ketenagakerjaan dan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan integritas di lembaga tersebut. Reformasi birokrasi yang lebih kuat, penegakan disiplin yang tegas, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kolaborasi antara KPK, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.
Hery Sudarmanto, dengan posisinya yang strategis di masa lalu, seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugas negara. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa godaan korupsi dapat menjangkau siapa saja, terlepas dari jabatan atau status kepegawaian. Peran aktif KPK dalam memberantas korupsi, termasuk yang dilakukan oleh para pensiunan pejabat, patut diapresiasi dan didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat.
Dampak jangka panjang dari praktik pemerasan izin TKA ini dapat sangat merugikan. Selain kerugian finansial, praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis, mematikan potensi tenaga kerja lokal, dan merusak reputasi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang ramah investasi namun tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.
Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap Hery Sudarmanto dan pihak-pihak lain yang terlibat diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistemik di Kemnaker. Perlu ada audit investigatif yang komprehensif terhadap seluruh proses penerbitan RPTKA, identifikasi potensi kerentanan, dan implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat dan modern. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menjadi celah praktik korupsi.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas dan anti-korupsi perlu terus digalakkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, agar mereka senantiasa menjaga marwah profesinya. Budaya malu terhadap korupsi harus ditanamkan secara mendalam, sehingga setiap individu merasa bertanggung jawab untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan negara.
Dengan disitanya mobil Toyota Kijang Innova Reborn Zenix tahun 2024, KPK menunjukkan keseriusannya dalam menelusuri aset-aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Langkah ini penting untuk memberikan efek kejut dan menunjukkan bahwa harta benda yang diperoleh secara ilegal tidak akan bisa dinikmati oleh para koruptor. Ke depan, KPK diharapkan dapat terus mengungkap lebih banyak lagi kasus serupa dan memastikan bahwa tidak ada satu pun pelaku korupsi yang luput dari jerat hukum.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat luas untuk senantiasa awas dan melaporkan setiap dugaan praktik korupsi yang mereka temui. Peran serta masyarakat sangat krusial dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya laporan yang akurat dan valid, KPK dapat menindaklanjuti dan memproses lebih lanjut kasus-kasus tersebut. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
