Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan eskalasi militer melawan Iran kini menghadapi hambatan konstitusional yang signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS baru saja meloloskan resolusi yang bertujuan untuk membatasi wewenang perang presiden, sebuah langkah yang mencerminkan keretakan politik mendalam di Washington terkait kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Pemungutan suara yang digelar pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat menghasilkan 215 suara setuju berbanding 208 suara menolak, sebuah sinyal bahwa dukungan terhadap kebijakan perang Trump mulai goyah, bahkan dari kubu Partai Republik sendiri.
Dalam pemungutan suara tersebut, empat anggota parlemen dari Partai Republik memilih untuk membelot dan bergabung dengan Partai Demokrat. Fenomena ini merupakan bentuk penolakan bipartisan yang sangat jarang terjadi dalam isu sensitif seperti kewenangan perang presiden. Secara historis, Kongres AS memang memiliki mandat konstitusional untuk menyatakan perang, namun selama beberapa dekade terakhir, wewenang eksekutif presiden sering kali mendominasi kebijakan militer melalui berbagai interpretasi hukum. Resolusi ini menjadi upaya keempat yang dilakukan DPR sejak konflik terbuka dengan Iran pecah pada Februari 2026, di mana upaya-upaya sebelumnya sempat gagal dengan margin suara yang semakin tipis.
Namun, di balik keberhasilan resolusi ini di tingkat DPR, tantangan besar masih membayangi. Secara teknis, resolusi ini sebagian besar masih bersifat simbolis. Agar menjadi undang-undang yang mengikat, resolusi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Senat yang saat ini masih dikuasai oleh Partai Republik. Mengingat loyalitas sebagian besar anggota Senat Republik terhadap kebijakan Trump, potensi resolusi ini kandas di Senat sangatlah besar. Bahkan jika suatu keajaiban politik terjadi dan resolusi tersebut berhasil lolos di kedua kamar Kongres, Trump memegang kartu truf berupa hak veto. Untuk membatalkan veto presiden, Kongres membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga suara, sebuah ambang batas yang sangat sulit dicapai dalam iklim politik AS yang terpolarisasi saat ini.
Konflik yang melatarbelakangi ketegangan ini berakar pada peristiwa akhir Februari 2026, ketika operasi gabungan militer AS dan Israel dilancarkan ke wilayah Iran. Serangan tersebut memiliki dampak yang sangat destruktif bagi hierarki kekuasaan di Teheran. Dalam insiden tersebut, Ayatollah Ali Khamenei, sosok yang telah lama menjadi pemimpin tertinggi Iran, dinyatakan tewas. Serangan yang sama juga menyebabkan putranya, Mojtaba Khamenei, mengalami luka parah. Hingga kini, kondisi Mojtaba menjadi tanda tanya besar di panggung geopolitik global.
Trump sendiri dalam pernyataan terbarunya melalui podcast ‘Pod Force One’ milik New York Post, mengklaim bahwa pihak intelijen AS telah menerima informasi terkini mengenai kondisi Mojtaba Khamenei. Menurut Trump, kondisi pemimpin baru Iran tersebut sangat mengkhawatirkan. "Saya tidak mendengar kabar bahwa kondisinya baik," ujar Trump, yang mengindikasikan bahwa kepemimpinan Iran saat ini sedang dalam fase transisi yang sangat tidak stabil akibat luka fisik yang diderita Mojtaba.
Meskipun secara retoris Trump tetap menunjukkan sikap keras, ia juga sempat melontarkan keinginan untuk bertemu dengan pihak Iran demi mencari jalan keluar dari kebuntuan perang. "Saya ingin bertemu dengannya, dan kami mungkin akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan," tutur Trump. Pernyataan ini menunjukkan ambivalensi dalam kebijakan Trump: di satu sisi ingin menekan Iran hingga titik nadir, namun di sisi lain mulai mempertimbangkan negosiasi untuk menghindari perang berkepanjangan yang memakan biaya besar bagi anggaran dan citra AS di mata internasional.
Situasi di lapangan kini berada dalam titik krusial. Iran, yang kehilangan sosok pemimpin tertinggi akibat serangan tersebut, sedang berupaya mengonsolidasikan kekuasaan di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Kematian Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya menjadi kehilangan figur religius, melainkan juga hilangnya pusat kendali kebijakan strategis Iran. Di sisi lain, Israel, sebagai sekutu terdekat AS di kawasan tersebut, terus menekan agar operasi militer tidak dihentikan sebelum Iran benar-benar kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Namun, muncul dinamika menarik di dalam pemerintahan Israel sendiri, di mana beberapa menteri mulai mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk lebih berhati-hati dan berani mengatakan ‘tidak’ kepada tekanan Trump jika hal itu membahayakan kepentingan keamanan jangka panjang Israel.
Bagi Trump, tahun 2026 merupakan tahun yang berat. Selain harus menghadapi dinamika perang, ia juga harus mengelola oposisi domestik yang semakin vokal di Kongres. Partai Demokrat memanfaatkan isu ini untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "presiden yang tidak terkendali". Bagi banyak kritikus, penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres yang jelas adalah pelanggaran terhadap prinsip checks and balances yang dianut oleh demokrasi Amerika.
Ketegangan di Timur Tengah ini juga membawa dampak global yang signifikan, terutama terhadap harga minyak dunia dan stabilitas pasar keuangan. Setiap kali ada retorika perang yang keluar dari mulut Trump, harga minyak mentah cenderung melonjak, yang kemudian membebani ekonomi global yang sedang berupaya pulih. Jika perang ini berlarut-larut, Trump berisiko menghadapi tekanan ekonomi domestik yang bisa menggerus basis dukungannya menjelang siklus politik berikutnya.
Di sisi lain, publik Iran saat ini berada dalam kondisi duka dan kemarahan. Serangan yang menewaskan pemimpin mereka telah membangkitkan nasionalisme yang kuat. Jika Mojtaba Khamenei benar-benar tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, maka Iran akan menghadapi krisis suksesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok garis keras di Iran untuk mengambil alih kendali dan membalas dendam dengan cara-cara yang lebih radikal, yang berpotensi menyeret AS ke dalam perang yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
Para analis kebijakan luar negeri berpendapat bahwa pembatasan wewenang perang oleh Kongres, meskipun secara prosedural sulit, mengirimkan pesan politik yang kuat kepada sekutu dan musuh AS. Pesan tersebut adalah bahwa kebijakan luar negeri Amerika tidak sepenuhnya berada di tangan satu orang, dan bahwa demokrasi AS masih memiliki mekanisme untuk menahan agresi yang dianggap tidak perlu. Bagi Trump, ini adalah pengingat bahwa meskipun ia memegang komando tertinggi militer, ia tetap terikat pada batasan-batasan hukum yang dibuat oleh pendiri bangsa.
Ke depan, perkembangan di Teheran akan sangat menentukan arah kebijakan Trump. Jika Mojtaba Khamenei muncul kembali ke publik dengan kondisi sehat dan mampu menegaskan otoritasnya, maka negosiasi mungkin menjadi opsi yang lebih rasional bagi AS. Namun, jika kekosongan kekuasaan di Iran berlanjut, kemungkinan besar Trump akan terus menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan keunggulan strategis AS di kawasan tersebut.
Pada akhirnya, perang dengan Iran bukan sekadar masalah taktis militer di Timur Tengah, melainkan ujian bagi sistem tata kelola pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Apakah Kongres akan mampu menegaskan kembali kekuasaannya, atau apakah Trump akan terus melenggang dengan wewenang eksekutifnya, adalah pertanyaan besar yang jawabannya akan membentuk sejarah dunia dalam beberapa tahun ke depan. Rakyat Amerika, yang terbelah antara mendukung tindakan tegas presiden dan keinginan untuk menghindari keterlibatan dalam konflik asing yang berkepanjangan, akan terus memantau setiap langkah yang diambil di Washington maupun di medan pertempuran.
Saat ini, mata dunia tertuju pada Gedung Putih dan Teheran. Apakah akan ada de-eskalasi, atau justru eskalasi yang lebih mematikan? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: dinamika politik dalam negeri AS kini telah menjadi salah satu faktor penentu utama dalam kelanjutan perang di Timur Tengah. Keputusan Trump di masa mendatang tidak lagi hanya bergantung pada perhitungan militer di lapangan, melainkan juga pada kalkulasi politik yang rumit di gedung Kongres, di mana setiap suara dihitung sebagai langkah menuju perdamaian atau justru eskalasi yang lebih dalam.
