BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Pemerintah Indonesia masih bergulat dengan realitas pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah pos anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal sebagai salah satu penyedot anggaran terbesar, namun ironisnya, seringkali meleset dari tujuan sosial yang sesungguhnya. Pengamat transportasi yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menggarisbawahi bahwa besaran subsidi BBM menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh tiga faktor krusial dalam anggaran belanja energi APBN: volatilitas harga minyak mentah dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan tentu saja, volume konsumsi BBM oleh masyarakat.
Sektor transportasi, menurut Djoko, memegang porsi terbesar dalam konsumsi BBM nasional, menyumbang sekitar 40 persen dari total penggunaan. Namun, di balik angka tersebut, tersembunyi sebuah ironi yang mencolok. Data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap fakta mengejutkan: 93 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu yang memiliki kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Angka ini sangat kontras dengan realitas yang dihadapi oleh sektor lain. Hanya sebesar 4 persen yang dinikmati oleh transportasi barang, dan yang paling memprihatinkan, transportasi umum penumpang hanya kebagian secuil, yakni 3 persen dari total konsumsi BBM subsidi. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi subsidi BBM yang seharusnya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat luas, terutama mereka yang paling membutuhkan.
Djoko Setijowarno menekankan bahwa solusi strategis yang mendesak dibutuhkan adalah percepatan implementasi Program Transportasi Umum yang terstruktur dan terencana dengan baik di tingkat daerah. Langkah ini bukan sekadar usulan, melainkan sebuah keniscayaan jika Indonesia ingin mewujudkan visi Presiden untuk menjadi negara maju keempat terbesar di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator fundamental yang menjadi tolok ukur kemajuan sebuah negara adalah keberadaan sistem transportasi publik yang mapan dan berfungsi optimal. Dengan sisa waktu 19 tahun menuju target 2045, Indonesia perlu belajar dari pengalaman keberhasilan Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade. Oleh karena itu, program khusus yang berfokus pada percepatan pembenahan dan pengembangan transportasi umum di seluruh daerah harus segera diimplementasikan secara masif dan berkelanjutan.
Namun, realitas yang dihadapi saat ini masih sangat jauh dari harapan. Dari total 514 pemerintah daerah (Pemda) yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 45 Pemda, atau setara dengan 9 persen, yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern dan efisien. Ironisnya lagi, dari sebagian kecil Pemda yang telah berupaya tersebut, hanya segelintir yang berhasil mencapai kemandirian operasional. Saat ini, hanya tersisa dua Pemda yang pengoperasian sistem transportasi umumnya masih sangat bergantung pada kucuran dana APBN: Kota Balikpapan melalui program Balikpapan City Trans dan Kota Manado melalui Trans Manado. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menciptakan sistem transportasi publik yang mandiri secara finansial dan operasional, serta betapa minimnya dukungan dan perhatian yang diberikan kepada sektor krusial ini.
Djoko Setijowarno secara spesifik menyoroti rencana pemerintah yang akan mengalokasikan subsidi sebesar Rp 5 juta untuk setiap unit motor listrik. Menurut pandangannya, alokasi anggaran sebesar itu akan jauh lebih berdampak dan memberikan manfaat yang lebih luas jika dialihkan untuk menstimulus pemerintah daerah dalam upaya membenahi dan mengembangkan transportasi publik. Jika insentif untuk kendaraan listrik tetap akan dilanjutkan, maka wilayah sasaran pemberian subsidi tersebut perlu dikoreksi secara signifikan. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan di kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) yang seringkali menghadapi kendala geografis yang serius dalam hal pasokan dan distribusi BBM. Dalam kondisi seperti ini, peralihan ke kendaraan listrik mungkin lebih relevan, namun tetap perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menciptakan kesenjangan baru.
Djoko menegaskan kembali bahwa jika layanan transportasi umum telah dibenahi dengan baik dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, maka jumlah masyarakat yang akan menikmati manfaatnya akan jauh lebih besar. Lebih dari itu, pemerintah bahkan memiliki kapasitas untuk memberikan fasilitas tarif yang sangat terjangkau, bahkan gratis, khusus bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan perhatian lebih, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu lainnya. Hal ini akan menciptakan pemerataan aksesibilitas dan mobilitas, serta mengurangi beban biaya transportasi bagi mereka yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, Djoko Setijowarno menyimpulkan bahwa transportasi umum bukanlah sekadar sebuah alat untuk mobilisasi atau perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Ia memiliki peran yang jauh lebih fundamental dan strategis. Transportasi umum yang baik berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang vital bagi masyarakat, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi dan layanan publik. Selain itu, sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara melalui pengurangan konsumsi BBM bersubsidi dan potensi pendapatan dari tarif yang terkelola. Lebih jauh lagi, transportasi yang baik berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sosial, termasuk potensi terjadinya unjuk rasa akibat kesulitan mobilitas dan akses, serta mampu meningkatkan keselamatan berkendara secara keseluruhan.
Lebih dari itu, pengembangan transportasi umum yang terintegrasi akan mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi dan membuka peluang ekonomi baru. Dampak positifnya juga akan terasa bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota, mengurangi kemacetan, polusi udara, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, investasi pada transportasi publik bukan hanya sekadar pengeluaran anggaran, melainkan sebuah investasi strategis jangka panjang yang akan memberikan imbal hasil berlipat ganda bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa data dan pandangan yang disampaikan oleh Djoko Setijowarno mencerminkan sebuah analisis mendalam mengenai inefisiensi dan ketidakadilan dalam sistem subsidi BBM saat ini, serta urgensi untuk mengalihkan fokus dan sumber daya ke pengembangan transportasi publik yang lebih merata dan berkeadilan. Pergeseran prioritas ini menjadi krusial demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Tantangan yang dihadapi memang besar, namun dengan komitmen politik yang kuat dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran, visi transportasi publik yang mapan dapat terwujud.
