BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan transformasi pembangunan di Tanah Papua agar lebih damai, bermartabat, dan berkelanjutan. Dalam sebuah forum strategis di Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Ribka menekankan bahwa Papua tidak bisa lagi dipandang dengan kacamata tunggal. Karakteristik sosial budaya yang unik, tantangan geografis yang ekstrem, serta aspirasi murni dari masyarakat akar rumput harus menjadi kompas utama dalam setiap perumusan kebijakan publik. Pembangunan di Papua bukan sekadar tentang membangun infrastruktur fisik, melainkan membangun kepercayaan dan martabat manusia yang mendiaminya.
Pendekatan geokultural yang diusung oleh Wamendagri Ribka Haluk berangkat dari kesadaran bahwa Papua memiliki keragaman yang luar biasa. Secara tradisional, Papua terbagi ke dalam tujuh wilayah adat besar, yaitu Mamta, Saireri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan Bomberai. Masing-masing wilayah ini memiliki karakteristik sosial, bahasa, sistem kekerabatan, dan kearifan lokal yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat "one size fits all" atau penyeragaman seringkali menemui kegagalan di lapangan. Ribka mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menyerap esensi dari struktur sosial masyarakat setempat agar program-program pemerintah tidak dianggap sebagai "benda asing" yang dipaksakan dari pusat, melainkan sebagai solusi yang lahir dari kebutuhan lokal.
Lebih lanjut, tantangan geografis Papua yang meliputi pegunungan tinggi, lembah yang terisolasi, pesisir pantai yang luas, hingga wilayah kepulauan dan perbatasan negara, menuntut pola pembangunan yang sangat adaptif. Konektivitas masih menjadi kendala utama yang berdampak pada tingginya biaya logistik dan sulitnya akses pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Ribka menjelaskan bahwa pendekatan geokultural juga mencakup bagaimana pemerintah merancang moda transportasi dan distribusi logistik yang sesuai dengan medan. Misalnya, pendekatan untuk wilayah pegunungan tengah (seperti di Provinsi Papua Pegunungan) tentu akan sangat berbeda dengan pendekatan di wilayah pesisir atau kepulauan. Tanpa mempertimbangkan aspek spasial dan geografis ini, efektivitas anggaran pembangunan akan terus tergerus oleh kendala teknis di lapangan.
Dalam konteks multiaktor, Wamendagri menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata. Diperlukan sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah, TNI-Polri sebagai penjaga stabilitas, tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur, tokoh agama sebagai penyejuk nurani, akademisi sebagai penyedia basis data ilmiah, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Ketika semua pihak merasa dilibatkan dan memiliki peran (sense of belonging), maka hambatan-hambatan psikologis maupun politis dapat diminimalisir. Kolaborasi ini disebutnya sebagai kunci untuk memecahkan ego sektoral yang selama ini seringkali menghambat percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Kodeterminatif, sebagai pilar ketiga, merujuk pada prinsip penentuan bersama. Ribka Haluk menekankan bahwa masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang ikut menentukan arah masa depan mereka. Prinsip ini sangat relevan dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dengan adanya kebijakan afirmasi, masyarakat asli Papua (OAP) diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam politik, ekonomi, dan pemerintahan. Ribka mengingatkan bahwa aspirasi yang telah dikumpulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kampung hingga provinsi harus dijaga konsistensinya agar tetap menjadi acuan saat eksekusi program. Jangan sampai apa yang direncanakan di bawah berbeda dengan apa yang dilaksanakan di atas.
Salah satu poin penting yang digarisbawahi oleh Wamendagri adalah pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dengan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, tantangan koordinasi menjadi semakin kompleks namun sekaligus membuka peluang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ribka, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, memahami betul bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada daerah harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Pemda harus memiliki visi yang jelas dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti penurunan angka stunting, peningkatan literasi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Keamanan dan perdamaian tetap menjadi prakondisi utama bagi keberlanjutan pembangunan. Ribka Haluk secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat Papua merindukan kedamaian. Konflik yang berkepanjangan hanya akan menyisakan trauma dan menghambat kemajuan generasi mendatang. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kearifan lokal sangat diperlukan. TNI dan Polri diharapkan terus berperan sebagai mitra pembangunan yang melindungi dan mengayomi, sembari mendukung program-program pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah. Pembangunan yang damai berarti pembangunan yang tidak meninggalkan luka, tetapi membawa harapan baru bagi setiap individu di Papua.
Selain aspek sosial dan politik, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus yang tidak kalah penting. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan, kehutanan, hingga potensi pariwisata kelas dunia seperti Raja Ampat. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan kekayaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Wamendagri mendorong agar sektor swasta yang beroperasi di Papua lebih aktif dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan melibatkan tenaga kerja lokal secara masif. Pembangunan ekonomi yang inklusif berarti menciptakan ekosistem di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli Papua dapat tumbuh dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Visi pembangunan berkelanjutan di Papua juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai salah satu paru-paru dunia, hutan Papua harus tetap terjaga di tengah gencarnya proyek infrastruktur dan perkebunan. Keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi alam harus dijaga dengan ketat melalui perencanaan tata ruang yang berbasis pada karakteristik lingkungan hidup. Pendekatan geokultural sangat relevan di sini, karena masyarakat adat Papua memiliki ikatan spiritual yang sangat kuat dengan tanah dan alam mereka. Menghormati hak-hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua. Ribka Haluk menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan di daerah menjadi variabel penentu dalam perubahan Papua. Para kepala daerah diharapkan mampu menjadi dirigen yang menyelaraskan berbagai kepentingan demi satu tujuan: kesejahteraan rakyat. Dengan penguatan koordinasi, sinergi antar-stakeholder, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi, masa depan Papua yang lebih cerah bukanlah hal yang mustahil. Ribka menutup arahannya dengan optimisme bahwa melalui kerja keras bersama, Tanah Papua akan menjadi wilayah yang tidak hanya kaya secara alam, tetapi juga kaya akan kedamaian, martabat, dan kemakmuran bagi seluruh penduduknya.
Secara lebih mendalam, kebijakan pembangunan Papua saat ini juga harus merespons dinamika global, termasuk perubahan iklim dan transformasi digital. Digitalisasi pelayanan publik di daerah-daerah terpencil Papua dapat menjadi terobosan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Meskipun infrastruktur internet masih terbatas, pemerintah terus berupaya membangun BTS (Base Transceiver Station) di berbagai wilayah pedalaman melalui program Tol Langit. Jika akses informasi terbuka lebar, generasi muda Papua atau milenial Papua akan memiliki kesempatan yang sama dengan pemuda di wilayah lain di Indonesia untuk berinovasi dan berkarya di berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga ekonomi kreatif.
Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua terus mengalami peningkatan, namun disparitas antarwilayah masih cukup tinggi. Hal inilah yang mendasari pentingnya kebijakan berbasis wilayah adat. Misalnya, strategi pembangunan di wilayah adat Mamta yang sudah lebih maju secara infrastruktur perkotaan akan sangat berbeda dengan strategi di wilayah La Pago yang berada di ketinggian pegunungan. Di La Pago, fokus mungkin lebih kepada akses layanan kesehatan terbang (flying doctors) dan sekolah berpola asrama untuk memastikan anak-anak di gunung mendapatkan kualitas pendidikan yang setara. Sedangkan di wilayah pesisir seperti Saireri, pengembangan ekonomi biru (blue economy) melalui sektor perikanan dan kelautan menjadi prioritas utama.
Selain itu, penguatan peran perempuan Papua dalam pembangunan juga menjadi sorotan Wamendagri. Sebagai tokoh perempuan Papua yang sukses di kancah nasional, Ribka Haluk menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di daerahnya. Ia percaya bahwa perempuan Papua memiliki peran sentral dalam ketahanan keluarga dan ekonomi komunitas. Program-program pemberdayaan perempuan, mulai dari pelatihan keterampilan hingga akses permodalan, harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. Perempuan yang berdaya akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, yang pada gilirannya akan menjadi motor penggerak pembangunan Papua di masa depan.
Dalam seminar tersebut, para Perwira Siswa Seskoad diingatkan bahwa peran TNI di Papua kini semakin kompleks. Selain menjaga kedaulatan negara, TNI juga diharapkan menjadi agen pembangunan (agents of development) melalui program-program teritorial yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sanitasi, jembatan gantung, hingga bantuan tenaga pengajar di sekolah-sekolah perbatasan. Sinergi antara militer dan sipil dalam bingkai pendekatan multiaktor ini harus terus dipelihara demi menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif bagi masuknya investasi dan pelaksanaan program-program strategis nasional.
Ribka juga menyinggung pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. Dana Otsus yang besar harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Pengawasan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri, serta pengawasan dari lembaga legislatif daerah (DPRP/DPRK) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), harus diperketat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk Papua benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan yang bermartabat hanya bisa terwujud jika ada kejujuran dalam pengelolaan amanah rakyat.
Di sisi lain, tantangan sosial seperti masalah kesehatan masyarakat (TB, Malaria, dan HIV/AIDS) tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar. Pembangunan berkelanjutan di Papua harus menempatkan aspek kesehatan sebagai prioritas tertinggi. Puskesmas-puskesmas di pelosok harus diperkuat, baik dari sisi tenaga medis maupun ketersediaan obat-obatan. Ribka menekankan bahwa tidak boleh ada masyarakat Papua yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui kolaborasi multiaktor tadi.
Pendidikan juga menjadi pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul. Kebijakan afirmasi di bidang pendidikan, seperti beasiswa Otsus dan kuota khusus di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan, harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas seleksinya. Tujuannya adalah agar putra-putri daerah Papua dapat kembali ke tanah kelahirannya dan membangun daerah mereka dengan kompetensi yang mumpuni. Pembangunan manusia adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam satu atau dua tahun, namun akan menjadi fondasi yang kokoh bagi kemandirian Papua di masa depan.
Menghadapi masa depan, Wamendagri Ribka Haluk mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat Papua dengan penuh optimisme dan rasa persaudaraan. Papua bukan sekadar wilayah di peta Indonesia, melainkan bagian integral dari jati diri bangsa. Pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif yang ia tawarkan bukan sekadar konsep teoritis, melainkan panduan praktis yang lahir dari pengalaman panjang dan pemahaman mendalam tentang realitas di lapangan. Jika kebijakan diambil dengan hati, dilaksanakan dengan integritas, dan didukung oleh kolaborasi yang tulus, maka cita-cita Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat akan segera menjadi kenyataan bagi seluruh anak bangsa.
Kesimpulannya, transformasi pembangunan di Papua memerlukan perubahan paradigma. Dari pembangunan yang bersifat instruktif menjadi partisipatif, dari yang bersifat eksploitatif menjadi konservatif dan berkelanjutan, serta dari yang bersifat eksklusif menjadi inklusif. Peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik sangat krusial, didukung oleh pengawasan dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat. Melalui sinergi yang kuat antara berbagai aktor dan penghormatan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat setempat, pembangunan di Papua diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya bagi masyarakat di Tanah Papua.
Ribka Haluk menutup presentasinya dengan harapan agar para perwira Seskoad, sebagai calon pemimpin militer di masa depan, dapat menginternalisasi nilai-nilai pendekatan ini dalam setiap penugasan mereka kelak. Pemahaman yang komprehensif tentang medan tugas, baik secara fisik maupun kultural, akan membuat setiap kebijakan dan tindakan di lapangan menjadi lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di Papua dapat berjalan beriringan, membawa kemajuan yang nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Pembangunan Papua adalah tugas sejarah kita bersama untuk membuktikan bahwa kemerdekaan dan kemakmuran adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Komentar (0)