Gejolak politik di Timur Tengah memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian setelah Amerika Serikat dan Iran secara mengejutkan mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri seluruh konflik bersenjata di kawasan tersebut, termasuk perang yang berkecamuk di Lebanon. Namun, di balik narasi perdamaian yang digaungkan oleh Washington dan Teheran, Israel justru merespons dengan kemarahan besar. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya sama sekali tidak mengakui kesepakatan tersebut dan menegaskan bahwa Tel Aviv tidak akan terikat oleh poin-poin perjanjian yang telah disepakati.
Dalam sebuah pernyataan tegas yang dirilis melalui saluran Telegram pribadinya pada Senin (15/6/2026), Ben Gvir menolak mentah-mentah legitimasi kesepakatan yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. "Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Kami bukan pihak dalam kesepakatan ini. Kesepakatan ini tidak menjamin keamanan kami," ujar Ben Gvir. Penolakan ini menandai retakan serius dalam aliansi tradisional Amerika Serikat dan Israel, sekaligus menunjukkan betapa dalamnya skeptisisme Israel terhadap niat baik Iran yang kini mendapatkan restu dari Washington.
Lebih lanjut, Ben Gvir menekankan bahwa Israel memiliki agenda keamanan nasional yang tidak bisa dikompromikan oleh diplomasi internasional mana pun. Menurutnya, tujuan utama Israel di Lebanon tetaplah pembubaran total kelompok Hizbullah sebagai entitas militer dan politik. "Kita tidak boleh puas dengan apa pun selain pembubaran Hizbullah. Kita tidak boleh mundur dari sejengkal pun wilayah yang telah direbut dan dibersihkan dari infrastruktur teroris oleh tentara-tentara kita," tegas menteri sayap kanan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam di kalangan pejabat Israel bahwa kesepakatan damai ini hanyalah "gencatan senjata sementara" yang akan memberikan ruang bagi Iran untuk membangun kembali kekuatannya melalui proksi-proksinya.
Pengumuman mengenai kesepakatan damai yang historis ini pertama kali muncul dari mulut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Dalam pernyataannya pada Senin pagi, Sharif mengungkapkan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai mufakat untuk menghentikan seluruh pertempuran di semua front secara "segera dan permanen". Langkah ini disebut-sebut sebagai terobosan diplomatik paling signifikan dalam satu dekade terakhir, yang bertujuan menstabilkan kawasan Timur Tengah dari ancaman perang terbuka yang terus menghantui pasar energi global.
Presiden Donald Trump sendiri mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui platform media sosial Truth Social. Dalam pernyataan yang bernada kemenangan, Trump mengumumkan bahwa Selat Hormuz—jalur nadi utama perdagangan minyak dunia—akan kembali dibuka sepenuhnya, dan blokade laut yang selama ini diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran secara resmi dicabut. "Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!" tulis Trump. Ia bahkan memberikan instruksi simbolis kepada pasar energi global dengan menyatakan, "Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!"
Namun, di balik optimisme Trump, kesepakatan ini memicu perdebatan panjang di kalangan analis geopolitik. Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana nasib Israel jika Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut dukungan militer atau tekanan ekonomi terhadap Iran demi stabilitas kawasan? Bagi Israel, Iran tetap dipandang sebagai ancaman eksistensial. Mengabaikan Israel dalam proses negosiasi ini dinilai oleh banyak pengamat di Tel Aviv sebagai sebuah pengkhianatan diplomatik yang dapat memicu eskalasi konflik secara sepihak oleh Israel di masa depan.
Menurut informasi yang beredar, seremoni penandatanganan resmi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Juni mendatang di Jenewa, Swiss. Acara ini diharapkan akan menjadi titik balik bagi tatanan keamanan di Timur Tengah. Namun, prospek perdamaian yang berkelanjutan tampak rapuh mengingat penolakan keras dari Israel. Tanpa keterlibatan Israel dalam pakta ini, kesepakatan tersebut berpotensi hanya menjadi dokumen di atas kertas yang gagal meredam ketegangan di lapangan, terutama mengingat posisi Israel yang tetap memegang kendali atas wilayah-wilayah strategis di perbatasan Lebanon.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi mengenai keberatan Israel tersebut. Namun, para diplomat di Washington mengisyaratkan bahwa tekanan internasional akan terus diberikan agar semua pihak, termasuk Israel, menahan diri untuk tidak melakukan provokasi militer pasca-kesepakatan. Sementara itu, di internal Israel sendiri, posisi kabinet pemerintahan saat ini tampak terpecah. Meskipun Ben Gvir bersuara keras, beberapa pihak di lingkaran pemerintahan yang lebih moderat dikabarkan sedang mencoba mencari celah untuk mendiskusikan klausul keamanan yang dapat diterima oleh Tel Aviv, demi menghindari isolasi diplomatik dari sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat.
Dampak dari kesepakatan ini juga mulai terasa di sektor ekonomi global. Harga minyak mentah dunia dilaporkan mengalami penurunan tajam segera setelah pengumuman tersebut, merespons janji pembukaan kembali Selat Hormuz. Pasar saham di beberapa negara Timur Tengah pun bereaksi positif, menunjukkan bahwa para investor menyambut baik prospek berakhirnya ketegangan di jalur logistik energi tersebut. Meskipun demikian, stabilitas pasar ini tetap sangat bergantung pada apakah kesepakatan ini benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak sepakat, terutama kelompok-kelompok garis keras di dalam Israel dan Iran.
Situasi di lapangan kini sangat cair. Di Lebanon selatan, meskipun ada seruan penghentian permusuhan, kehadiran militer Israel masih terpantau kuat. Para komandan lapangan Israel telah menerima instruksi untuk tetap dalam posisi siaga penuh. Sikap Israel yang "tidak terikat" ini menciptakan skenario di mana Amerika Serikat mungkin akan kesulitan untuk menjamin bahwa kesepakatan damai yang mereka tandatangani di Jenewa akan ditaati oleh semua aktor di Timur Tengah. Jika Israel tetap bersikeras untuk melanjutkan operasi militer dengan alasan "keamanan nasional", maka kesepakatan AS-Iran ini terancam gagal total sebelum sempat diterapkan secara efektif.
Krisis kepercayaan antara Washington dan Tel Aviv ini kemungkinan akan menjadi topik utama dalam pembicaraan diplomatik global beberapa hari ke depan. Dunia sedang menunggu apakah Donald Trump akan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Israel agar tunduk pada kesepakatan ini, atau apakah ia akan membiarkan Israel tetap pada jalurnya demi menjaga hubungan baik dengan basis pendukungnya yang pro-Israel.
Sejarah mencatat bahwa setiap upaya perdamaian di Timur Tengah selalu menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Kesepakatan AS-Iran yang diumumkan ini bukanlah pengecualian. Dengan penolakan terbuka dari pihak Israel, kawasan ini kini berada di persimpangan jalan antara era baru stabilitas energi dan ancaman perang proksi yang lebih besar. Bagi rakyat di wilayah yang terdampak konflik, harapan akan kedamaian masih terasa sangat jauh, karena di balik meja perundingan Jenewa, dentuman senjata di perbatasan Lebanon masih belum benar-benar senyap.
Sebagai penutup, dunia kini menaruh perhatian besar pada tanggal 19 Juni mendatang. Apakah penandatanganan di Jenewa akan menjadi monumen perdamaian yang kokoh, atau justru akan menjadi pemicu bagi ketegangan baru yang lebih dahsyat? Satu hal yang pasti, Israel telah menegaskan posisinya: mereka tidak akan membiarkan nasib keamanan negara mereka ditentukan oleh kesepakatan yang dianggap mengabaikan kepentingan strategis mereka di Timur Tengah. Narasi konflik ini masih jauh dari kata selesai, dan dunia harus bersiap menghadapi dinamika yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.
