Hubungan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik nadir setelah otoritas Tel Aviv secara resmi mengumumkan pemutusan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Keputusan drastis ini dipicu oleh langkah PBB yang memasukkan Israel ke dalam "daftar hitam" (blacklist) tahunan terkait dugaan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang di zona konflik. Ketegangan yang telah membara sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023 kini berubah menjadi konfrontasi terbuka yang memperburuk isolasi diplomatik Israel di panggung internasional.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam pernyataan video yang diunggah melalui media sosial X, menegaskan bahwa Israel tidak lagi sudi menjalin komunikasi dengan Guterres. "Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini," ujar Danon dengan nada tegas. Bagi Israel, keputusan PBB untuk menempatkan negara tersebut dalam daftar yang sama dengan kelompok militan Hamas merupakan sebuah penghinaan besar. Israel berargumen bahwa menyamakan posisi sebuah negara berdaulat dengan organisasi yang mereka labeli sebagai teroris adalah tindakan yang "keterlaluan" dan tidak dapat diterima secara moral maupun politis.
Laporan tahunan yang disusun oleh kantor Sekjen PBB tersebut memang menjadi duri dalam hubungan kedua pihak. Laporan tersebut menyoroti dugaan kekerasan seksual yang terjadi selama konflik bersenjata, di mana Israel dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan Palestina di berbagai fasilitas penahanan. Israel secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan balik menuduh PBB telah kehilangan objektivitasnya. Kementerian Luar Negeri Israel, melalui juru bicaranya, Oren Marmorstein, bahkan menyebut PBB sebagai organisasi yang "terpolitisasi dan korup" yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya hanya untuk menargetkan Israel sebagai misi utama mereka.
Ketegangan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang besar-besaran di Gaza, Israel telah berulang kali melayangkan protes keras terhadap retorika Guterres. Sekjen PBB tersebut memang kerap melontarkan kritik tajam terhadap skala kehancuran dan korban sipil di Gaza akibat serangan militer Israel. Puncaknya, pada tahun 2024, Israel bahkan menyatakan Guterres sebagai persona non grata, sebuah langkah diplomatik ekstrem yang melarang kehadiran Sekjen PBB di wilayah Israel.
Di sisi lain, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi langkah pemutusan kontak ini dengan sikap yang tetap tenang namun diplomatis. Dujarric menyatakan bahwa pihak Sekretariat PBB telah mengetahui pengumuman tersebut, namun menegaskan bahwa "pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka." Sikap ini mencerminkan posisi PBB sebagai mediator global yang harus tetap beroperasi di atas ketegangan politik, meskipun salah satu pihak secara sepihak menutup kanal komunikasi. Guterres sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember mendatang, namun hingga saat itu tiba, dipastikan tidak akan ada dialog substansial antara timnya dengan misi diplomatik Israel.
Salah satu poin krusial dalam perdebatan ini adalah akses bagi tim pemeriksa PBB. Israel berdalih bahwa mereka telah mengundang perwakilan PBB untuk datang langsung ke lapangan guna memverifikasi tuduhan tersebut. Namun, Danon mengklaim bahwa PBB "memilih untuk tidak datang" dan justru lebih memilih menyebarkan narasi yang menurut Israel sebagai kebohongan. Di sisi lain, PBB menyatakan bahwa mereka memiliki informasi kredibel mengenai pelanggaran hak asasi manusia di penjara-penjara Israel, namun akses mereka ke fasilitas tersebut sering kali ditolak atau dibatasi secara ketat oleh pihak keamanan Israel.
Konflik ini juga menyeret nama UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina). Israel telah lama menuduh bahwa beberapa karyawan UNRWA memiliki keterlibatan langsung atau simpatisan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tuduhan ini telah menyebabkan pemotongan dana besar-besaran oleh beberapa negara donor utama terhadap badan tersebut. Bagi Israel, UNRWA bukan lagi sekadar organisasi kemanusiaan, melainkan entitas yang dianggap telah disusupi oleh elemen-elemen anti-Israel. Hal ini menambah daftar panjang kekecewaan Israel terhadap sistem internal PBB yang mereka anggap bias terhadap posisi Palestina.
Secara geopolitik, pemutusan kontak ini menandakan pergeseran besar dalam cara Israel memandang institusi multilateral. Israel tampaknya memilih untuk mengabaikan kecaman internasional dan mengambil jalan konfrontasi langsung dengan badan-badan PBB. Strategi ini berisiko memperdalam isolasi Israel di Majelis Umum PBB, di mana sentimen terhadap kebijakan Israel di Gaza semakin menguat di kalangan negara-negara Global South.
Dalam perspektif hukum internasional, langkah Israel untuk memutus kontak dengan Sekjen PBB merupakan tindakan yang tidak lazim. Sekretaris Jenderal PBB berfungsi sebagai simbol otoritas moral dan diplomatik global. Dengan menolak berdialog dengan figur tertinggi badan dunia tersebut, Israel praktis menutup pintu bagi upaya mediasi resmi yang mungkin diperlukan di masa depan untuk meredakan krisis kemanusiaan.
Sementara itu, bagi Antonio Guterres, ini adalah tantangan kepemimpinan yang berat. Ia harus menyeimbangkan mandat PBB untuk menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia dengan realitas politik di lapangan di mana salah satu pihak yang terlibat dalam konflik secara aktif menolak kehadirannya. Laporan mengenai kekerasan seksual tersebut hanyalah satu dari sekian banyak isu yang membelah hubungan kedua belah pihak. Isu lainnya meliputi legalitas pemukiman di Tepi Barat, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, hingga tuduhan genosida yang saat ini sedang diproses di Mahkamah Internasional (ICJ).
Ketegangan yang terus memuncak ini memberikan gambaran tentang betapa sulitnya mencari resolusi damai bagi konflik Israel-Palestina dalam kondisi saat ini. Ketika badan dunia yang seharusnya menjadi ruang dialog justru dianggap sebagai musuh oleh salah satu pihak yang berkonflik, ruang untuk diplomasi menjadi sangat sempit. Dunia kini menunggu bagaimana dampak dari "putus hubungan" ini terhadap dinamika di lapangan. Apakah ini akan membuat Israel lebih leluasa dalam operasi militernya tanpa tekanan PBB, atau justru akan mempercepat tekanan sanksi internasional dari negara-negara yang selama ini memegang teguh piagam PBB?
Ke depan, prospek hubungan Israel dan PBB tampak suram. Selama narasi mengenai "daftar hitam" dan tuduhan "kebohongan" masih mendominasi ruang publik, kecil kemungkinan akan terjadi rekonsiliasi. Israel tampaknya telah menetapkan posisi untuk terus berkonfrontasi dengan mekanisme PBB hingga masa jabatan Guterres berakhir. Bagi komunitas internasional, situasi ini menjadi pengingat bahwa sistem multilateral saat ini sedang menghadapi ujian integritas yang sangat besar, di mana efektivitas sebuah organisasi global sering kali lumpuh oleh kepentingan politik negara-negara anggotanya.
Pada akhirnya, keputusan Israel ini bukan sekadar insiden diplomatik biasa, melainkan cerminan dari retaknya tatanan internasional pasca-perang Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk, hilangnya saluran komunikasi antara pihak yang berkonflik dan otoritas penengah global hanya akan memperpanjang penderitaan warga sipil yang terjebak di tengah-tengah. Dunia kini menanti apakah ada celah bagi diplomasi di masa depan, ataukah kebuntuan ini akan terus berlanjut hingga perubahan kepemimpinan di PBB nanti.
