Dalam ekosistem perdagangan sektor pertanian di Indonesia, peran tengkulak sering kali menjadi pedang bermata dua bagi para petani. Di satu sisi, kehadiran mereka dianggap sebagai penyelamat yang memfasilitasi distribusi hasil panen ke pasar-pasar besar, namun di sisi lain, relasi kuasa yang tidak seimbang sering kali menempatkan petani dalam posisi yang rentan. Salah satu praktik yang paling kontroversial namun lazim terjadi adalah model transaksi jual beli tanpa kesepakatan harga yang jelas di awal. Dalam skema ini, petani menyerahkan barang dagangannya kepada tengkulak, sementara penentuan harga baru akan dilakukan setelah barang tersebut berhasil terjual kepada konsumen akhir. Bagi tengkulak, metode ini dipandang sebagai strategi manajemen arus kas agar mereka tidak perlu mengeluarkan modal tunai sebelum barang memiliki pembeli pasti. Namun, bagi petani, model ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang kronis, risiko kerugian yang tidak terukur, serta ketergantungan yang membuat posisi tawar mereka semakin melemah di hadapan perantara.
Secara hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sah, salah satunya adalah kejelasan harga (tsaman) pada saat akad berlangsung. Fenomena jual beli di mana harga diserahkan pada "nanti setelah laku" atau mengikuti mekanisme pasar tanpa angka yang definitif, secara fikih dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidaktahuan). Dalam kaidah fiqhiyah, jual beli menuntut adanya al-ridha (kerelaan) yang lahir dari kepastian akad. Apabila harga tidak ditentukan di awal, maka objek transaksi menjadi ambigu. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama jika harga yang disepakati setelah barang laku ternyata jauh di bawah ekspektasi penjual atau justru merugikan pihak tengkulak.
Permasalahan yang muncul dari praktik ini sangat kompleks. Pertama, adanya ketidakpastian harga menciptakan celah manipulasi. Petani, yang berada pada posisi lemah, sering kali harus menerima harga yang ditetapkan sepihak oleh tengkulak setelah barang habis terjual, tanpa memiliki akses untuk memverifikasi harga transaksi di tingkat konsumen akhir. Kedua, risiko kerusakan barang sepenuhnya sering dibebankan kepada petani. Jika barang membusuk atau tidak laku di tangan tengkulak, kerugian tersebut seringkali tidak ditanggung oleh pembeli, melainkan menjadi beban petani. Ketiga, ketergantungan modal yang sering terjadi melalui praktik ijon atau hutang-piutang terselubung membuat petani tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada mekanisme yang ditetapkan tengkulak. Secara sosiologis, ini menciptakan pola ketergantungan struktural yang menghambat kesejahteraan petani dalam jangka panjang.
Dalam menanggapi fenomena ini, para ulama dalam forum Bahtsul Masa’il menegaskan bahwa jual beli yang sah secara syariat haruslah memiliki harga yang jelas dan pasti sejak akad dilakukan (ma’lum al-tsaman). Transaksi yang harga akhirnya digantungkan pada masa depan (setelah barang laku) tidak memenuhi syarat kejelasan akad. Jika kesepakatan harga tidak dicantumkan di awal, maka akad tersebut menjadi rusak atau fasid. Untuk memperbaiki hal ini, para praktisi ekonomi di lingkungan masyarakat perlu beralih ke model akad yang lebih transparan. Misalnya, penggunaan akad wakalah bil ujrah (perwakilan dengan upah) atau akad salam (pesanan) yang secara eksplisit mencantumkan harga dan spesifikasi barang sejak awal. Dengan wakalah, tengkulak bertindak sebagai agen penjual yang dibayar atas jasanya, bukan sebagai pemilik barang yang menentukan harga sesuka hati.
Untuk menjawab keraguan masyarakat terkait hukum praktik ini, perlu dipahami bahwa ketidakpastian dalam akad jual beli adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Rasulullah SAW dengan tegas melarang jual beli gharar atau jual beli yang mengandung tipu daya karena ketidakjelasan. Oleh karena itu, praktik jual beli tanpa harga pasti tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam. Solusinya, para petani dan tengkulak disarankan untuk melakukan akad tertulis atau setidaknya kesepakatan lisan yang mencakup harga per satuan barang (per kilogram/unit) pada saat serah terima barang dilakukan. Jika tengkulak hanya berfungsi sebagai penyalur, maka sistem bagi hasil atau pemberian komisi atas penjualan harus ditentukan persentasenya sejak awal, bukan nilai nominal yang ditentukan di akhir secara sepihak.
Langkah preventif bagi para petani adalah memperkuat kelembagaan koperasi atau kelompok tani. Dengan berkelompok, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menolak praktik jual beli yang tidak adil. Koperasi dapat berfungsi sebagai penjamin harga dasar bagi petani sehingga mereka tidak lagi bergantung pada sistem tengkulak yang tidak pasti. Selain itu, literasi keuangan dan hukum bagi petani menjadi krusial agar mereka memahami hak-hak mereka dalam sebuah transaksi dagang. Edukasi mengenai pentingnya "akad yang jelas" tidak hanya melindungi secara hukum, tetapi juga membangun hubungan dagang yang lebih etis dan berkelanjutan antara produsen dan perantara.
Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah melalui instansi terkait juga perlu melakukan pengawasan terhadap rantai pasok komoditas pertanian. Regulasi yang mengatur tata niaga hasil bumi harus mampu memproteksi petani dari praktik-praktik yang merugikan. Ketimpangan informasi antara petani dan tengkulak harus diminimalisir dengan keterbukaan data harga pasar yang mudah diakses oleh petani di tingkat desa. Dengan demikian, petani dapat membuat keputusan yang rasional dan terukur sebelum melepaskan hasil panen mereka. Jika sistem pasar sudah transparan, maka kebutuhan akan tengkulak yang "bermain" di area ketidakpastian akan berkurang dengan sendirinya, digantikan oleh perantara yang lebih profesional dan jujur.
Secara garis besar, perdebatan mengenai hukum jual beli tanpa harga pasti bukan sekadar soal aturan formal, melainkan soal keadilan ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan panduan bahwa transaksi dagang harus membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak (win-win solution). Tidak boleh ada pihak yang didzalimi demi keuntungan pihak lain. Oleh karena itu, jika praktik di lapangan saat ini masih menempatkan petani pada posisi yang tertekan oleh ketidakpastian harga, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan reformasi sistem transaksi. Kembali kepada prinsip syariat yang mengedepankan transparansi dan kerelaan adalah kunci utama untuk memutus rantai ketidakadilan dalam perdagangan.
Sebagai kesimpulan, hukum jual beli tanpa harga pasti adalah transaksi yang tidak sah karena melanggar prinsip kejelasan dalam akad. Praktik yang sering dianggap "fleksibel" oleh tengkulak sesungguhnya merupakan bentuk eksploitasi terselubung terhadap petani. Perbaikan sistem, edukasi akad, dan penguatan posisi tawar petani menjadi langkah strategis untuk mengubah realitas ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berdagang—seperti kejelasan harga, keadilan dalam pembagian risiko, dan transparansi—maka hubungan antara tengkulak dan petani dapat berubah dari relasi yang bersifat eksploitatif menjadi mitra kerja yang saling menguntungkan. Inilah yang pada akhirnya akan membawa keberkahan bagi hasil bumi yang dihasilkan oleh para petani, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Kesadaran untuk meninggalkan praktik yang mengandung gharar adalah langkah nyata menuju ekonomi umat yang lebih mandiri, adil, dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam tradisi Bahtsul Masa’il yang senantiasa relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.
