BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Pernyataan kontroversial Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, yang berjanji akan "mencium lutut" Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) apabila KDM mampu membangun jalan di Kalbar hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 6 triliun, telah memicu sorotan publik. Di tengah perdebatan sengit mengenai kemampuan anggaran dan realisasi pembangunan infrastruktur, perhatian publik juga tertuju pada kekayaan pribadi Krisantus Kurniawan, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan laporan per 30 Maret 2025/Khusus – Awal Menjabat, Krisantus Kurniawan memiliki total kekayaan sebesar Rp 3.863.000.000. Dari jumlah tersebut, Rp 1.200.000.000 dialokasikan untuk tanah dan bangunan, Rp 1.700.000.000 dalam bentuk kas dan setara kas, serta Rp 963.000.000 tersimpan dalam bentuk alat transportasi dan mesin.
Rincian aset kendaraan Krisantus Kurniawan meliputi: satu unit mobil Toyota Yaris 1.5 S M/T tahun 2015 dengan nilai Rp 85.000.000, sebuah mobil Ford Ecosport 1.5L MT-Trend tahun 2014 senilai Rp 110.000.000, satu unit motor Honda Vario tahun 2016 seharga Rp 18.000.000, sebuah mobil Jeep Cherokee Trailhawk 2.4A tahun 2015 dengan nilai fantastis Rp 650.000.000, dan sebuah mobil Nissan Terrano/K3 Kingroad 2.4l tahun 2006 senilai Rp 100.000.000. Semua aset kendaraan ini dilaporkan sebagai hasil dari usaha pribadi sang Wakil Gubernur.
Pernyataan Krisantus Kurniawan ini muncul sebagai respons atas keluhan warga di Sepauk, Kabupaten Sintang, yang membandingkan kondisi jalan di Kalbar dengan Jawa Barat. Rasa kesal Krisantus memuncak ketika ia menyaksikan video keluhan warga yang beredar di TikTok, di mana kondisi jalan di kampung halamannya disandingkan dengan infrastruktur Jawa Barat. Ia merasa perbandingan tersebut tidaklah adil, mengingat perbedaan signifikan antara luas wilayah dan kapasitas fiskal kedua provinsi. Jabar, dengan luas sekitar 43 ribu km persegi, memiliki APBD mencapai Rp 31 triliun. Sementara itu, Kalbar membentang seluas 171 ribu km persegi namun hanya didukung oleh APBD yang berkisar Rp 6 triliun lebih. Krisantus menegaskan bahwa semakin luas wilayah, semakin besar pula beban biaya pembangunan infrastruktur yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ia berpendapat bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan fundamental ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Dalam sebuah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis (9/4/2026), Krisantus secara terbuka menyampaikan tantangannya. "Silahkan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya," ujarnya, dikutip dari detikKalimantan. Ia menanggapi permintaan warga yang bahkan menyarankan agar Dedi Mulyadi dipinjam selama tiga bulan untuk memimpin Kalbar. Krisantus menegaskan kesiapannya untuk bertukar posisi, asalkan KDM mampu mewujudkan pembangunan Kalbar dengan anggaran yang terbatas tersebut.
Krisantus menjelaskan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur di Kalbar semakin berat karena luasnya wilayah yang perlu dijangkau. Ia menekankan bahwa setiap penambahan luas wilayah secara otomatis akan meningkatkan biaya pembangunan, mulai dari survei, perencanaan, pembebasan lahan, hingga konstruksi. Oleh karena itu, perbandingan langsung dengan provinsi yang memiliki karakteristik geografis dan fiskal yang berbeda dianggap tidak proporsional. Ia berharap masyarakat dapat memahami kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang terbatas untuk pembangunan di wilayah yang sangat luas.
Meskipun mengakui adanya tantangan, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani masalah infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa perbaikan jalan rusak di wilayah Sintang, termasuk di Bedayan yang menjadi viral, telah mulai dilakukan. Pemerintah kabupaten, menurutnya, telah mengerahkan alat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk segera memperbaiki ruas jalan yang mendapat sorotan publik tersebut. Krisantus menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, meskipun kemampuan fiskal yang ada sangat terbatas.
Sebelumnya, keluhan warga mengenai kondisi jalan yang rusak parah di Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, menjadi viral setelah sebuah video yang diunggah oleh seorang warga bernama Elisabet beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Elisabet secara langsung meminta perhatian dari Gubernur Kalbar Ria Norsan dan bahkan menyebut nama Dedi Mulyadi, gubernur Jabar, dengan nada keputusasaan. "Tolong, lah Kang Dedi. Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya. Gak ada bangun jalan kami," ucapnya dalam video tersebut, yang kemudian memicu berbagai reaksi publik, termasuk dari anak-anak di wilayah tersebut yang turut menyuarakan kondisi memprihatinkan jalan di daerah mereka.
Kasus ini menyoroti dilema klasik pembangunan di daerah dengan luas wilayah yang masif namun anggaran yang terbatas. Di satu sisi, masyarakat berhak mendapatkan akses infrastruktur yang memadai dan layak. Di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada kenyataan anggaran yang jauh dari ideal untuk menutupi kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Pernyataan Krisantus Kurniawan, meskipun terkesan provokatif, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengedukasi publik mengenai realitas pengelolaan anggaran dan tantangan geografis yang dihadapi Kalbar. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat secara efektif mengkomunikasikan keterbatasan tersebut tanpa menimbulkan kesan defensif, sambil terus berupaya mencari solusi inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah infrastruktur yang mendesak.
Perbandingan APBD antara Jabar dan Kalbar menjadi poin krusial. Jabar, dengan struktur ekonomi yang lebih kuat dan basis pajak yang lebih besar, mampu mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk pembangunan. Sementara Kalbar, dengan luas geografis yang berkali-kali lipat lebih besar, harus membagi anggaran yang jauh lebih kecil untuk melayani jutaan penduduk di berbagai penjuru provinsi. Hal ini menciptakan kesenjangan yang nyata dalam hal pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Pernyataan Krisantus yang menyanggupi untuk "mencium lutut" Dedi Mulyadi jika KDM bisa membangun Kalbar dengan Rp 6 triliun APBD, pada dasarnya adalah sebuah pernyataan hiperbolis yang bertujuan untuk menegaskan betapa beratnya tugas tersebut dengan sumber daya yang ada. Ia ingin menunjukkan bahwa membandingkan pembangunan di Jabar dan Kalbar tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar adalah sesuatu yang tidak realistis.
Di balik pernyataan tersebut, tersembunyi harapan agar publik memahami bahwa masalah jalan rusak di Kalbar bukan semata-mata karena ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah daerah, melainkan juga karena keterbatasan anggaran yang harus dibagi untuk berbagai sektor pembangunan lainnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Luasnya wilayah Kalbar juga berarti bahwa setiap proyek pembangunan jalan membutuhkan biaya logistik dan pemeliharaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah yang lebih padat dan kecil.
Data LHKPN Krisantus Kurniawan, yang menunjukkan kekayaan pribadi mencapai lebih dari Rp 3,8 miliar, menjadi sebuah aspek lain yang menarik untuk dicermati. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pernyataan kontroversialnya mengenai pembangunan jalan, kekayaan pribadi seorang pejabat publik selalu menjadi sorotan. Dalam kasus ini, aset-aset Krisantus, termasuk koleksi mobil mewahnya, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan finansial yang signifikan di luar gaji dan tunjangan jabatannya. Namun, penting untuk diingat bahwa kepemilikan aset pribadi yang sah tidak secara otomatis mencerminkan atau mengurangi kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan atau memahami tantangan pembangunan daerah.
Penting untuk dicatat bahwa kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN adalah aset yang dimiliki pejabat publik pada saat pelaporan. Aset tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk warisan, hasil usaha sebelum menjabat, atau tabungan pribadi. Fokus utama dari LHKPN adalah transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, kepemilikan mobil Jeep Cherokee seharga Rp 650 juta oleh Wagub Kalbar, meskipun terkesan mewah, adalah bagian dari aset pribadinya yang telah dilaporkan secara resmi.
Pernyataan Krisantus Kurniawan ini juga dapat dilihat sebagai sebuah strategi komunikasi politik. Dengan menggunakan bahasa yang lugas dan sedikit provokatif, ia berhasil menarik perhatian publik terhadap isu pembangunan jalan di Kalbar dan tantangan yang dihadapi. Hal ini bisa menjadi cara untuk mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar kepada provinsi-provinsi dengan luas wilayah yang besar namun pendapatan daerah yang terbatas.
Fenomena jalan rusak yang menjadi viral di media sosial seperti kasus di Bedayan, Sintang, adalah cerminan dari kebutuhan mendesak masyarakat akan perbaikan infrastruktur. Video yang diunggah Elisabet, yang menyandingkan kondisi jalan Kalbar dengan Jabar dan memohon bantuan kepada KDM, menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan keinginan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik. Respons Krisantus, meskipun keras, adalah upaya untuk memberikan konteks dan realitas kepada publik mengenai kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah.
Pemerintah Kalbar, melalui pernyataan Wagub Krisantus, menunjukkan kesadaran akan masalah infrastruktur yang krusial. Namun, pernyataan tersebut juga memunculkan harapan akan solusi konkret yang lebih dari sekadar retorika. Bagaimana pemerintah daerah akan terus berupaya mencari dana tambahan, menjalin kemitraan dengan sektor swasta, atau mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mengatasi masalah jalan yang mendesak ini, akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.
Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti kompleksitas pembangunan di Indonesia, di mana luas wilayah, keterbatasan anggaran, dan ekspektasi publik seringkali berada dalam tarik-menarik yang sulit. Pernyataan Wagub Krisantus Kurniawan, serta data LHKPN-nya, menjadi titik awal untuk refleksi yang lebih dalam mengenai bagaimana kita dapat secara efektif membangun infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru negeri, sambil menjaga akuntabilitas dan transparansi para pemimpin publik. Tantangan untuk membangun Kalbar dengan APBD Rp 6 triliun memanglah monumental, dan janji "mencium lutut" adalah metafora kuat untuk menggambarkan betapa ia menyadari kesulitan tugas tersebut, sekaligus menantang siapa pun yang meremehkannya.
