Dini hari tanggal 10 April 2026, ketenangan Pacific Heights, San Francisco, terkoyak oleh api dan kekerasan. Pukul 03.40 pagi, sebuah bom molotov dilemparkan ke gerbang rumah Sam Altman, CEO OpenAI, sebuah properti mewah senilai 27 juta dolar. Api berkobar sesaat sebelum petugas keamanan berhasil memadamkannya. Pelaku, seorang pria muda, melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Namun, kurang dari sejam kemudian, ia muncul lagi, kali ini di markas besar OpenAI di Mission Bay. Dengan keberanian yang membabi buta, ia mencoba memecahkan pintu kaca gedung dengan kursi dan mengancam akan membakar seluruh fasilitas. Daniel Moreno-Gama, 20 tahun, asal Spring, Texas, ditangkap di tempat. Misi tunggalnya: membunuh Sam Altman.
Polisi menemukan sebuah manifesto tiga bagian yang mencengangkan. Bagian pertama, berjudul "Your Last Warning," secara terang-terangan mengadvokasi pembunuhan para CEO perusahaan AI dan investornya, lengkap dengan daftar nama dan alamat eksekutif AI di seluruh Amerika. Serangan ini bukan hanya tindakan teror individu, melainkan manifestasi dari kebencian yang mendalam dan terorganisir. Hanya dua hari berselang, ketegangan kembali memuncak. Dini hari Minggu, sebuah sedan Honda berhenti di depan rumah Altman yang lain di Russian Hill. Penumpangnya menembakkan satu peluru sebelum mobil itu melesat pergi. Dua orang ditangkap beberapa jam kemudian, menunjukkan bahwa ancaman terhadap Altman dan industri AI bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari gelombang perlawanan yang lebih besar dan terkoordinasi. Ironisnya, Sam Altman sendiri pernah secara terbuka mengakui, "Ketakutan dan kecemasan terhadap AI memang dibenarkan," sebuah pernyataan yang kini bergema dengan nada peringatan yang menakutkan.
Gelombang Perlawanan Global Terhadap AI
Peristiwa di San Francisco ini bukanlah insiden terisolasi. Ia adalah satu titik di peta yang sedang berubah dengan cepat di seluruh dunia, mencerminkan peningkatan sentimen anti-AI yang meluas. Tiga hari sebelum serangan ke Altman, Ron Gibson, anggota dewan Kota Indianapolis, mengaku rumahnya ditembaki 13 kali. Sebuah catatan ditinggalkan di pintu dengan satu kalimat yang jelas: "No data centers." Gibson baru saja menyetujui pembangunan pusat data di distriknya, menunjukkan bahwa kemarahan terhadap infrastruktur AI mulai bergeser dari kekhawatiran abstrak ke tindakan konkrit yang menargetkan pejabat lokal.
Di Missouri, sentimen negatif ini juga meresap ke dalam ranah politik lokal. Pemilih di sebuah kota kecil memecat separuh anggota dewan kota mereka karena menyetujui proyek pusat data senilai enam miliar dolar, sebuah bukti nyata bagaimana isu-isu terkait AI, khususnya dampaknya terhadap lingkungan dan komunitas lokal, dapat memicu gejolak politik akar rumput. Sebuah survei NBC News menggarisbawahi kegelisahan ini, menunjukkan hanya 26 persen pemilih Amerika yang memiliki perasaan positif terhadap AI, sementara 46 persen merasa negatif. Ini bukan sekadar ketidakpastian, melainkan penolakan aktif terhadap dampak yang dirasakan AI.
Gelombang perlawanan ini tidak hanya terbatas di Amerika. Pada 28 Februari 2026, ratusan orang berbaris melalui Stasiun King’s Cross di London, melewati kantor-kantor raksasa teknologi seperti OpenAI, Google DeepMind, dan Meta. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan "Pull the plug!", sebuah seruan untuk menghentikan pengembangan AI yang tidak terkendali. Ini adalah protes anti-AI terbesar dalam sejarah Inggris, mencerminkan kekhawatiran publik yang mendalam tentang demokrasi digital dan hak-hak warga. Pada hari yang sama, demonstrasi serupa berlangsung di Berlin, di depan Kementerian Federal Ekonomi, menandakan bahwa isu ini adalah keprihatinan pan-Eropa. Survei terbaru di Inggris mencatat 84 persen rakyat khawatir pemerintah akan memprioritaskan kemitraan dengan perusahaan teknologi besar di atas kepentingan publik, menyoroti defisit kepercayaan antara warga dan pembuat kebijakan.
Di Asia, respons terhadap AI mengambil bentuk yang lebih beragam dan unik sesuai konteks budaya dan sosial masing-masing negara. Di Tokyo, Oktober 2025, pemerintah Jepang secara resmi memprotes OpenAI. Bukan karena alasan ekonomi, melainkan karena Sora 2, model AI generatif video mereka, dianggap menjarah anime dan manga Jepang. Pejabat Jepang menyebut industri kreatif mereka sebagai "harta tak tergantikan" dan menuntut Jepang harus memimpin regulasi AI global untuk melindungi warisan budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa bagi Jepang, AI bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga eksistensial terhadap identitas budaya mereka.
Di Seoul, Korea Selatan, terjadi krisis yang berbeda namun sama-sama mendesak. Pada Agustus 2024, Presiden Yoon mendeklarasikan keadaan darurat nasional akibat ribuan ruang Telegram yang berisi deepfake porno. Para pelaku adalah siswa laki-laki, dan korbannya adalah teman sekelas, guru, bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Skala dan sifat personal kejahatan ini memicu respons legislatif yang cepat; National Assembly mengesahkan undang-undang dalam hitungan minggu, menjadikan menonton deepfake porno dapat dipenjara hingga tiga tahun. Ini adalah respons cepat dan tegas terhadap kekerasan digital, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak.
Di Mumbai, India, deretan selebriti Bollywood seperti Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Karan Johar, serta penyanyi senior Asha Bhosle dan Kumar Sanu, menggugat pengadilan. Mereka menuntut perlindungan hak personalitas dari kloning suara dan deepfake, menyoroti bagaimana teknologi AI dapat merusak reputasi dan identitas individu di ranah publik. Sebagai respons, India pada 20 Februari 2026 memberlakukan aturan baru yang mewajibkan platform untuk menghapus deepfake dalam tiga jam setelah perintah resmi, sebuah langkah proaktif untuk memerangi penyebaran informasi palsu dan manipulasi digital.
Di Nairobi, Kenya, Februari 2025, ratusan pekerja membentuk Data Labelers Association. Mereka adalah tenaga manusia di balik AI, yang melatih model dengan menyaring kekerasan dan pornografi sepanjang hari. Banyak yang menderita gangguan jiwa berat akibat paparan konten traumatis ini, sementara bayaran mereka hanya dua dolar per jam. Kini mereka menggugat Meta dan kontraktor Amerika senilai lebih dari satu miliar dolar, menuntut hak-hak buruh dan penghapusan eksploitasi dalam rantai pasok AI global. Ini adalah suara dari "pekerja hulu" yang tak terlihat, yang menanggung beban mental demi kemajuan teknologi.
Di Beijing, Tiongkok, sikap terhadap AI berbeda lagi. Pemerintah meluncurkan kampanye ‘Clear and Bright’, mencabut 3.500 produk AI dari pasaran dan menghapus hampir satu juta konten ilegal. Aturan baru tentang AI antropomorfik membatasi chatbot pendamping, mencerminkan kekhawatiran Beijing bahwa AI dapat menciptakan isolasi sosial dan ketergantungan emosional pada warganya, mengancam stabilitas sosial dan kohesi keluarga.
Di Australia dan Selandia Baru, suku Maori membangun Kerangka Tata Kelola AI sendiri. Mereka menuntut kedaulatan data adat, tidak ingin pengetahuan leluhur mereka dijadikan bahan latihan model AI tanpa izin dan tanpa kompensasi yang adil. Ini adalah perjuangan untuk perlindungan budaya dan hak atas pengetahuan tradisional di era digital.
Tabel Perbandingan Motif Perlawanan Global
Setiap wilayah memiliki titik masuk sendiri ke gerbang yang sama, mencerminkan keragaman kekhawatiran dan prioritas. Berikut adalah peta singkatnya:
| Wilayah | Bentuk Perlawanan | Motif Utama |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Kekerasan individu, protes kota kecil | Ketakutan eksistensial, kehilangan pekerjaan, beban data center |
| Inggris dan Jerman | Aksi massa damai, kampanye sipil | Demokrasi digital, hak warga, krisis iklim |
| Uni Eropa | Lobi sipil, AI Act | Hak asasi, perlindungan konsumen, kedaulatan regulasi |
| Tiongkok | Regulasi keras dari atas | Stabilitas sosial, kontrol konten, kohesi keluarga |
| Jepang | Diplomasi pemerintah, industri kreatif | Hak cipta, identitas budaya, integritas anime dan manga |
| Korea Selatan | Kriminalisasi cepat | Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan digital |
| India | Litigasi selebriti, aturan takedown | Hak personalitas, deepfake politik, harga diri |
| Brasil dan Amerika Latin | Regulasi pemilu, larangan deepfake politik | Integritas demokrasi, polarisasi politik |
| Australia dan Selandia Baru | Kerangka adat | Kedaulatan data Indigenous, perlindungan budaya |
| Afrika (Kenya) | Organisasi buruh AI | Hak buruh, penghapusan eksploitasi rantai pasok AI |
Tabel 1. Peta Motif Gerakan Anti-AI di Berbagai Wilayah Dunia
Apa yang Sedang Kita Saksikan
Ada satu benang merah yang menyatukan semua ini: kemarahan publik terhadap AI bukan lagi suara kelompok pinggiran. Ia sudah menjadi arus utama, meskipun bentuknya berbeda dari satu negara ke negara lain. Di Amerika, kemarahan itu mengambil bentuk paling keras, terhubung dengan krisis kesehatan mental yang merajalela dan lonjakan pengangguran lulusan baru. Data terbaru menyebutkan AI dikaitkan dengan lebih dari 55 ribu PHK di Amerika sepanjang 2025, angka yang dua belas kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya. Janji-janji manis tentang "universal basic compute" dan masa depan tanpa kesulitan yang dijual oleh industri AI selama bertahun-tahun kini terasa hambar di hadapan realitas pahit anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan rumah.
Sam Altman sendiri sadar akan kompleksitas ini. Dalam tulisannya pasca-serangan, ia mengakui bahwa transisi ekonomi ini akan sulit dan menyerukan kebijakan baru serta debat yang lebih beradab. Namun, kebijaksanaan ini terasa datang terlambat, setelah visi utopis tentang AI telah mengakar kuat tanpa persiapan yang memadai untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang tak terhindarkan.
Pelajaran untuk Indonesia
Indonesia sejauh ini beruntung karena belum menghadapi gelombang kekerasan ala Amerika, krisis deepfake skala Korea, atau pertarungan hak cipta industri kreatif ala Jepang. Namun, semua prekursor untuk krisis serupa sudah mulai terlihat. Survei Sharing Vision IT Business Outlook 2026 mencatat kesadaran AI di Indonesia mencapai 87 persen, dengan pengguna harian mencapai 55 persen. Yang terpenting, sebanyak 92 persen responden mendukung regulasi AI. Mereka tidak takut aturan; mereka justru menginginkan panduan yang jelas untuk menavigasi era teknologi yang serba cepat ini.
Ini menempatkan Indonesia pada jendela waktu yang sempit namun krusial. Kita masih bisa memilih model regulasi dengan tenang, merancang kebijakan yang bijaksana bukan karena terpaksa oleh krisis, melainkan karena kesadaran dan perencanaan yang matang. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan berdampak pada masyarakat kita. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk mengarahkannya, atau membiarkan diri kita diarahkan olehnya.
AI, pada hakikatnya, bukan hanya menjanjikan surga digital, tetapi juga menebarkan ketidakpastian, potensi kerusakan iklim, percepatan hoaks dan penipuan, penggeseran peran manusia, menciptakan ketergantungan dan adiksi, serta berbagai hal lain yang mengancam kohesi sosial dan kesejahteraan individu. Bagaimana kita melangkah maju? Bola sesungguhnya ada di tangan kita, dan akan selalu ada di tangan kita, untuk membentuk masa depan yang berpusat pada kemanusiaan, bukan sekadar kemajuan teknologi.
Dimitri Mahayana adalah pakar teknologi informasi komunikasi (TIK) dan dosen dari STEI ITB Bandung, lulusan Waseda University, Jepang dan ITB dengan pengalaman profesional 20 tahun.
