Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat ini tengah melancarkan manuver diplomatik yang agresif dengan mendesak para sekutu internasionalnya untuk turun tangan mengamankan Selat Hormuz. Jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi global tersebut telah diblokade secara resmi oleh Iran sejak awal Maret 2026 sebagai balasan atas operasi militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Langkah Iran ini telah menciptakan guncangan hebat pada rantai pasok energi dunia, memicu lonjakan harga minyak mentah secara drastis, dan menciptakan ketidakpastian geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir.
Dalam serangkaian pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial Truth Social dan wawancara dengan media internasional, Trump tidak hanya sekadar meminta bantuan, tetapi juga melontarkan ancaman bernada keras kepada negara-negara yang enggan berkontribusi. Trump secara terbuka menuntut Inggris, China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga jalur pelayaran di kawasan tersebut tetap terbuka. Menurutnya, negara-negara yang paling banyak mengonsumsi minyak dari Teluk memiliki kewajiban moral dan ekonomi untuk ikut serta dalam "koalisi pengamanan" yang sedang ia bangun.
Trump mengklaim bahwa kemampuan militer Iran secara teknis sudah 100 persen hancur akibat serangan AS dan Israel. Namun, ia mengakui bahwa Teheran masih mampu melakukan gangguan asimetris, seperti mengirimkan drone, menebar ranjau laut, atau menembakkan rudal jarak pendek ke arah kapal-kapal tanker yang melintas. "Sementara itu, Amerika Serikat akan membombardir garis pantai habis-habisan dan terus menembak jatuh kapal-kapal Iran. Dengan satu atau lain cara, kita akan segera membuka, mengamankan, dan membebaskan Selat Hormuz!" tegas Trump dalam unggahannya.
Ketegangan semakin meningkat ketika Trump membawa-bawa aliansi NATO ke dalam pusaran konflik ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Financial Times, Trump mengeluarkan peringatan keras bahwa masa depan NATO bisa berada dalam bahaya jika para sekutu Eropa tidak menunjukkan komitmen untuk membantu Washington di Selat Hormuz. Trump berargumen bahwa karena AS telah memberikan bantuan besar bagi keamanan Eropa, termasuk dalam perang Ukraina-Rusia, maka sudah sepatutnya Eropa membalas budi dengan membantu mengamankan kepentingan AS di Timur Tengah. "Jika tidak ada tanggapan atau jika itu adalah tanggapan negatif, saya pikir itu akan sangat buruk bagi masa depan NATO," ujar Trump dengan nada mengancam.
Gaya diplomasi "tekanan tinggi" yang diterapkan Trump ini juga menyasar Beijing. Menjelang pertemuan puncak yang dijadwalkan dengan Presiden China, Xi Jinping, Trump mengisyaratkan bahwa pembicaraan tersebut bisa saja ditunda atau dibatalkan jika China tidak memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembukaan kembali jalur perdagangan minyak tersebut. Trump bersikeras bahwa China, sebagai importir minyak terbesar dari kawasan Teluk, seharusnya menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam stabilitas Selat Hormuz.
Namun, respons yang diterima oleh Gedung Putih justru jauh dari harapan. Alih-alih mendapatkan dukungan, Trump justru menghadapi penolakan dari berbagai negara sekutu utama. Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Sanae Takaichi, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut ke kawasan Timur Tengah. Penolakan ini didasarkan pada konstitusi Jepang yang melarang keterlibatan dalam konflik bersenjata di luar wilayah pertahanan negara. Hal senada juga diungkapkan oleh Australia. Pejabat pemerintah Australia, Catherine King, menyatakan dengan tegas bahwa meskipun negaranya menyadari pentingnya stabilitas di Selat Hormuz, mereka tidak diminta untuk membantu dan tidak akan mengirimkan aset militer ke sana.
Situasi semakin memburuk bagi Trump ketika Jerman, salah satu pilar kekuatan NATO, secara terang-terangan menolak permintaan tersebut. Juru bicara Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat ini bukanlah urusan NATO. "Perang ini tidak ada hubungannya dengan NATO. Ini bukan perang NATO," ujar juru bicara tersebut. Penegasan ini menggarisbawahi adanya keretakan yang semakin dalam antara Washington dan sekutu-sekutu tradisionalnya di Eropa terkait kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.
Kritik terhadap kebijakan Trump juga datang dari dalam negeri dan komunitas internasional. Banyak analis menilai bahwa ancaman Trump terhadap NATO justru melemahkan posisi tawar Amerika Serikat di kancah global. Upaya Trump untuk "menyenggol sana-sini" dengan menggunakan harga minyak sebagai instrumen pemerasan diplomatik dinilai kontraproduktif. Alih-alih membentuk koalisi yang solid, tindakan ini justru menciptakan isolasi bagi Amerika Serikat. Para pemimpin dunia kini cenderung lebih berhati-hati dan memilih untuk menjaga jarak dari kebijakan agresif yang diambil oleh Trump, mengingat risiko eskalasi perang yang lebih luas.
Harga minyak mentah Brent yang melonjak hingga melampaui angka US$ 104 per barel menjadi indikator betapa seriusnya dampak blokade ini terhadap ekonomi global. Ketakutan akan krisis energi berkepanjangan telah membuat pasar saham global mengalami volatilitas tinggi. Investor di pasar Asia dan Eropa tampak panik setiap kali ada pernyataan baru dari Trump yang meningkatkan eskalasi retorika. Ketidakpastian mengenai durasi perang antara AS-Israel melawan Iran membuat para pelaku pasar sulit memprediksi kapan harga minyak akan kembali stabil.
Selain masalah ekonomi, kebijakan militer yang diterapkan Trump di Selat Hormuz juga menuai kecaman dari sisi kemanusiaan dan hukum internasional. Ancaman untuk "membombardir garis pantai" Iran secara habis-habisan memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan yang masif di wilayah pesisir. Selain itu, penggunaan kapal penyapu ranjau dan keterlibatan negara asing dalam pengamanan jalur laut internasional dianggap sebagai langkah provokatif yang berpotensi menarik negara-negara lain ke dalam perang terbuka.
Trump sendiri terus bersikeras bahwa apa yang dilakukannya adalah upaya untuk menegakkan tatanan dunia yang adil, di mana setiap negara harus berkontribusi dalam menjaga jalur pasokan energi mereka sendiri. Ia merasa bahwa selama ini Amerika Serikat telah memikul beban terlalu berat sebagai "polisi dunia" dalam menjaga jalur pelayaran internasional. Namun, argumen ini tampak kurang mendapatkan simpati di tengah situasi politik global yang sedang terpolarisasi.
Dalam beberapa hari ke depan, dunia akan melihat apakah Trump akan melunakkan retorikanya atau justru meningkatkan tekanan terhadap sekutunya. Jika penolakan dari Jepang, Australia, dan Jerman terus berlanjut, posisi Trump akan semakin sulit. Ia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan kebijakan kerasnya demi citra domestik atau mencoba membangun diplomasi yang lebih inklusif untuk meredam krisis di Selat Hormuz.
Krisis di Selat Hormuz ini bukan sekadar masalah teknis pelayaran, melainkan cerminan dari pergeseran besar dalam geopolitik dunia. Dengan ditutupnya jalur ini, ketergantungan dunia terhadap keamanan yang dijamin oleh satu negara (Amerika Serikat) mulai dipertanyakan. Negara-negara lain, meskipun tidak mengirim kapal perang, kini mulai mencari alternatif jalur logistik dan diversifikasi energi agar tidak lagi tersandera oleh konflik yang melibatkan kekuatan besar di kawasan Teluk.
Pada akhirnya, nasib Selat Hormuz akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas Trump sebagai pemimpin dunia. Apakah ia berhasil memaksa dunia untuk mengikuti kehendaknya, atau justru akan tercatat sebagai momen di mana hegemoni AS mulai kehilangan pengaruhnya secara signifikan di hadapan sekutu-sekutunya sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada perkembangan situasi di lapangan dalam beberapa minggu mendatang, terutama jika pasokan minyak dunia terus menipis dan harga energi di tingkat konsumen global terus merangkak naik ke level yang tidak terkendali.
Saat ini, mata dunia tertuju pada Washington, Teheran, dan markas besar NATO di Brussels. Ketegangan di Selat Hormuz telah mengubah peta politik global secara dramatis, memaksa setiap negara untuk menentukan sikap di tengah pilihan yang sulit antara mendukung langkah militer Trump atau menanggung risiko ekonomi akibat lonjakan harga energi. Trump, dengan segala gaya komunikasinya yang kontroversial, terus menekan, namun sejarah mungkin mencatat bahwa dalam dunia yang semakin multipolar, ancaman saja tidak cukup untuk menjaga keamanan jalur vital dunia.
