BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tengah menjadi sorotan tajam di kalangan industri otomotif dan pelaku usaha di Indonesia. Di balik visi besar untuk memperkuat roda perekonomian desa melalui penguatan koperasi, muncul kekhawatiran serius mengenai pengadaan 105.000 unit pickup yang rencananya akan diimpor dari India. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, melainkan berangkat dari potensi dampak negatif jangka panjang terhadap industri otomotif dalam negeri, terutama terkait layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang.
Kritik pedas dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin. Beliau secara tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap risiko yang mengintai jika sebagian besar kendaraan operasional untuk program Kopdes Merah Putih ini merupakan produk impor. Poin utama yang menjadi perhatian Saleh Husin adalah isu aftersales atau layanan purna jual. Beliau membayangkan skenario terburuk di mana ribuan unit pickup impor tersebut bisa terbengkalai dan menjadi "bangkai" setelah beberapa tahun pemakaian akibat kesulitan dalam mendapatkan suku cadang.
"Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang," ungkap Saleh Husin dalam keterangan resminya, menyoroti betapa krusialnya aspek ketersediaan suku cadang dan jaringan bengkel yang memadai untuk memastikan keberlanjutan operasional kendaraan, terutama untuk program skala besar yang melibatkan banyak unit dan tersebar di berbagai wilayah.
Dalam program Kopdes Merah Putih ini, Pemerintah telah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama pembangunan fisik. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program berjalan sesuai rencana, termasuk dalam pengadaan kendaraan operasional. Menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Kadin, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan penjelasan yang cukup melegakan. Beliau menegaskan bahwa dua raksasa otomotif India yang menjadi mitra pengadaan, yaitu Tata Motors dan Mahindra, memiliki strategi bisnis yang matang dan berorientasi jangka panjang.
Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan bahwa strategi kedua perusahaan India tersebut tidak hanya berfokus pada penjualan unit kendaraan semata, melainkan diawali dengan penguatan fondasi ketersediaan suku cadang dan jaringan servis. "Kehadiran Tata dan Mahindra, di mana mereka adalah dua industri yang cukup tangguh dan besar di dunia, menjual mobil itu selalu didahului oleh suplai suku cadangnya. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan membuka bengkel di seluruh tempat populasi mereka beredar," ujar Joao, memberikan gambaran bahwa pemilihan kedua merek ini didasarkan pada kesiapan mereka dalam membangun ekosistem pendukung yang kuat.
Lebih lanjut, Joao membocorkan isi kontrak kerja sama yang mengikat Tata Motors dan Mahindra. Kontrak tersebut tidak hanya mengharuskan mereka untuk menyediakan suku cadang dan membangun jaringan bengkel, tetapi juga mewajibkan investasi yang lebih dalam di Indonesia, termasuk pembangunan fasilitas perakitan atau pabrik. "Selain menyiapkan bengkel-bengkel, menyiapkan dealer-dealer, mereka juga sudah sepakat, mungkin bisa saya tunjukkan nanti, mereka harus membangun pabrik di Indonesia. Kemudian untuk Tata sendiri akan membuka pabriknya di Indonesia 2029," ungkap Joao, menunjukkan komitmen investasi jangka panjang dari pihak prinsipal India. Rencana pembangunan pabrik ini menjadi poin penting yang dapat meredakan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pasokan suku cadang di masa depan.
Agrinas Pangan Nusantara sendiri mengakui bahwa kebutuhan 105.000 unit pickup ini bersifat mendesak untuk segera "menghidupkan" 30.712 koperasi desa yang menjadi sasaran program. Mengingat urgensi tersebut, opsi impor menjadi jalan pintas yang diambil, dengan iming-iming investasi pabrik di masa depan sebagai daya tarik utama. Dalam kesepakatan tersebut, sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup akan dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit sisanya akan berasal dari Tata Motors. Unit dari Tata Motors ini terbagi menjadi 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck. Pembagian ini menunjukkan upaya Agrinas untuk mendapatkan varian produk yang sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi desa.
Dalam proses pengadaan ini, Joao Angelo De Sousa Mota membantah jika PT Agrinas Pangan Nusantara tidak berusaha melibatkan pabrikan otomotif yang sudah memiliki pabrik dan jaringan yang mapan di dalam negeri. Beliau mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi intensif dengan beberapa pemain besar di industri otomotif Indonesia, termasuk Group Astra, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi, Hino, dan Foton. Namun, hasil negosiasi tersebut tidak sesuai dengan harapan.
Joao menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan penawaran pembelian dalam jumlah besar, yang ia sebut sebagai pembelian "gelondongan". Dalam praktik bisnis internasional, pembelian dalam volume besar biasanya mendapatkan diskon atau harga yang lebih ekonomis dan efektif, sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran negara. Namun, kenyataan di meja perundingan dengan produsen lokal justru berbeda.
"Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap produsen otomotif lokal. Beliau berargumen bahwa dominasi produsen lokal di pasar Indonesia selama puluhan tahun membuat mereka kurang memiliki insentif untuk memberikan fleksibilitas harga pada proyek negara yang bersifat temporer ini.
"Ini kan kegiatan khusus yang hanya dilakukan pada satu tahun ini. Jadi seharusnya kami juga bisa diberikan harga khusus sehingga kami mampu ber-deal dengan mereka," tambahnya, menggarisbawahi bahwa proyek Kopdes Merah Putih memiliki karakteristik unik yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dalam hal harga.
Karena produsen lokal tetap bersikukuh pada skema harga pasar biasa per unit, PT Agrinas Pangan Nusantara terpaksa mencari alternatif lain di luar negeri. India, melalui Tata Motors dan Mahindra, hadir dengan penawaran yang dinilai lebih masuk akal dan sesuai dengan alokasi anggaran proyek Koperasi Merah Putih. Keputusan untuk melakukan impor dari India ini akhirnya menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil setelah berbagai upaya negosiasi dengan pemain lokal tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
"Sampai dengan terakhir kami tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan harga yang khusus, sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar, khususnya India," tutup Joao, menjelaskan kronologi di balik keputusan kontroversial ini. Argumen yang disampaikan oleh Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara ini memberikan perspektif lain mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengadaan barang dalam jumlah besar untuk proyek pemerintah, termasuk isu harga, negosiasi dengan produsen lokal, dan pertimbangan efektivitas anggaran.
Lebih lanjut, dalam konteks pengadaan 105.000 unit pickup untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dicermati beberapa aspek tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih kaya. Program ini, yang diinisiasi oleh Pemerintah, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan dengan memberdayakan koperasi sebagai motor penggerak. Pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah masif ini merupakan salah satu elemen kunci untuk memastikan mobilitas dan efektivitas operasional koperasi dalam melayani anggota dan menjalankan berbagai program pemberdayaan.
Pertimbangan pemilihan pickup sebagai jenis kendaraan juga sangat relevan dengan kebutuhan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Pickup dikenal memiliki daya angkut yang memadai, ketangguhan di medan yang beragam, serta fleksibilitas penggunaan, baik untuk distribusi hasil panen, pengangkutan logistik, maupun aktivitas operasional lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan armada pickup yang memadai menjadi sangat krusial untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih.
Mengenai kekhawatiran tentang nasib unit impor menjadi "bangkai", memang bukan isu yang bisa dianggap remeh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa dukungan purna jual yang memadai, kendaraan impor dalam jumlah besar bisa menjadi masalah serius. Ketersediaan suku cadang yang terbatas, mahalnya biaya perbaikan, dan minimnya jaringan bengkel resmi dapat menyebabkan kendaraan tidak dapat beroperasi secara optimal, bahkan akhirnya terbengkalai. Hal ini tidak hanya merugikan dari sisi finansial, tetapi juga menghambat roda perekonomian yang seharusnya didukung oleh kendaraan tersebut.
Namun, argumen yang disampaikan oleh Joao Angelo De Sousa Mota mengenai komitmen investasi jangka panjang dari Tata Motors dan Mahindra perlu menjadi catatan penting. Jika benar kedua perusahaan tersebut akan membangun pabrik di Indonesia, hal ini tidak hanya akan memastikan ketersediaan suku cadang di masa depan, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah industri otomotif nasional. Pembangunan pabrik perakitan atau bahkan manufaktur komponen akan menjadi langkah signifikan dalam mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok otomotif global.
Penting juga untuk menyoroti dinamika pasar otomotif Indonesia. Dominasi merek-merek Jepang selama puluhan tahun telah membentuk ekosistem yang kuat, mulai dari jaringan dealer, bengkel, hingga ketersediaan suku cadang yang melimpah dan harga yang kompetitif. Hal ini membuat produsen baru, termasuk dari India, harus bekerja ekstra keras untuk dapat bersaing dan membangun kepercayaan konsumen serta jaringan pendukung yang setara.
Dalam konteks ini, kebijakan pengadaan barang oleh pemerintah, terutama dalam skala besar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lanskap industri. Jika pemerintah dapat mendorong investasi jangka panjang melalui kebijakan pengadaan, ini bisa menjadi katalisator bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri. Namun, di sisi lain, jika kebijakan tersebut justru mengabaikan potensi industri lokal yang sudah ada dan berinvestasi di Indonesia, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan keraguan dari para pelaku industri dalam negeri.
Oleh karena itu, komunikasi yang transparan dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, produsen otomotif dalam negeri, dan calon investor asing menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pengadaan didasarkan pada analisis yang komprehensif, mempertimbangkan aspek jangka panjang, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak.
Menarik untuk terus memantau perkembangan selanjutnya terkait realisasi pembangunan pabrik oleh Tata Motors dan Mahindra, serta bagaimana dampak jangka panjang dari pengadaan 105.000 unit pickup impor ini terhadap industri otomotif Indonesia dan keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Keseimbangan antara kebutuhan mendesak program dengan kelangsungan dan pengembangan industri dalam negeri menjadi tantangan yang harus dijawab dengan cermat oleh semua pemangku kepentingan.
