BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara proaktif mengajukan sebuah gagasan inovatif yang berpotensi besar untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Usulan tersebut berfokus pada penyelenggaraan program trade-in atau tukar tambah motor bensin konvensional yang telah dimiliki masyarakat dengan unit motor listrik baru. Inisiatif ini, sebagaimana disampaikan oleh Andry Setyo Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, dipandang sebagai alternatif strategis apabila kebijakan fiskal yang lebih luas, seperti subsidi langsung untuk kendaraan listrik, belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
Andry Setyo Nugroho menguraikan bahwa program tukar tambah ini dapat menjadi salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan. "Kita mungkin bisa juga menambahkan (program) seperti konsep trade-in. Meskipun saya yakin ini bukan Kementerian ESDM saja yang terlibat, melainkan juga kecukupan anggaran insentifnya," ujar Andry Setyo saat memaparkan materi di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 23 April. Pernyataan ini menggarisbawahi kompleksitas implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ketersediaan anggaran yang memadai.
Pihak INDEF menyadari sepenuhnya bahwa realisasi usulan program tukar tambah ini bukanlah perkara yang mudah dan sederhana. Terdapat sejumlah faktor krusial yang memerlukan pembahasan mendalam serta koordinasi intensif dengan berbagai kementerian terkait. Lebih lanjut, program semacam ini secara inheren akan membutuhkan alokasi dana yang signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada postur pengeluaran negara. Andry Setyo menekankan pentingnya kajian yang cermat terhadap berbagai aspek. "Kita harus mengukur seberapa besar pemerintah membeli kendaraan itu. Siapa yang mau membelinya. Apalagi industri strapping hari ini juga menjadi catatan karena belum cukup established, belum cukup mature, sehingga belum ada permintaan terkait produk-produk yang bisa menjadi pembeli dari kendaraan yang akan di-trade-in itu," ungkapnya. Analisis ini menyoroti tantangan dalam menemukan solusi bagi motor-motor bekas yang akan ditukar tambah, mengingat industri pendukung yang mungkin belum matang.
Meskipun demikian, gagasan dari INDEF ini telah sampai ke telinga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihak Kementerian ESDM telah menerima masukan mengenai ide program tukar tambah motor bensin lama ke motor listrik baru ini. Meskipun belum memberikan tanggapan yang bersifat detail dan definitif, Kementerian ESDM menunjukkan keterbukaan terhadap diskusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan yang telah diselenggarakan bersama berbagai pihak terkait, termasuk bengkel konversi, para manufaktur, pabrikan kendaraan listrik, serta perwakilan dari komunitas pengemudi ojek daring (ojol). Pertemuan-temuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret dalam mempercepat adopsi motor listrik di tanah air.
Perwakilan dari Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Kepala Badan Standarisasi dan Akreditasi Sarana Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE), memberikan perspektif tambahan mengenai kondisi motor yang akan ditukar tambah. "Jadi kalau motornya secara teknis masih layak, masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah nggak, mau tidak mau harus trade-in. Begitu, ya," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa program tukar tambah dapat difokuskan pada motor bensin yang masih memiliki nilai teknis, namun masyarakat ingin beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, motor yang sudah tidak layak pakai secara teknis mungkin akan memerlukan skema penanganan yang berbeda.
Perlu dicatat bahwa tren pembelian motor listrik di Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan kebijakan insentif. Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi yang signifikan untuk pembelian motor listrik baru, yang secara efektif menurunkan harga jualnya bagi konsumen.
Sebelum akhir tahun 2024, pembelian motor listrik di Indonesia masih mendapatkan dukungan subsidi atau potongan harga langsung sebesar Rp 7 juta per unit. Angka ini bahkan lebih besar untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik, yang mendapatkan subsidi hingga Rp 10 juta per unit. Namun, seiring dengan berakhirnya periode subsidi tersebut, motor listrik kini ditawarkan secara reguler tanpa potongan harga langsung, yang berpotensi mempengaruhi daya tarik bagi sebagian konsumen yang sensitif terhadap harga.
Oleh karena itu, usulan program tukar tambah oleh INDEF ini muncul sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar di awal. Dengan adanya skema tukar tambah, nilai dari motor bensin lama dapat dimanfaatkan sebagai sebagian dari pembayaran untuk motor listrik baru, sehingga mengurangi beban finansial bagi konsumen.
Implementasi program tukar tambah ini tidak hanya memerlukan kajian teknis dan ekonomis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek regulasi dan logistik. Bagaimana mekanisme penilaian motor bensin lama, bagaimana penyaluran motor hasil tukar tambah, serta bagaimana memastikan bahwa program ini benar-benar mendorong peralihan ke kendaraan listrik yang berkelanjutan, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif.
Potensi keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada ketersediaan unit motor listrik yang memadai dan variatif di pasar. Apabila jumlah pilihan motor listrik yang tersedia semakin banyak dan harganya semakin kompetitif, maka program tukar tambah akan semakin menarik bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya (SPKLU) atau kemudahan dalam penggantian baterai juga menjadi faktor penting dalam kenyamanan pengguna motor listrik.
Lebih jauh lagi, perlu dipikirkan bagaimana program tukar tambah ini dapat dikolaborasikan dengan industri daur ulang atau refurbishment motor bensin bekas. Motor-motor yang masih layak pakai dapat dijual kembali atau dikonversi menjadi motor listrik dengan biaya yang lebih terjangkau, sementara motor yang sudah tidak layak dapat didaur ulang secara bertanggung jawab. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dalam transisi energi di sektor transportasi.
Penting juga untuk mengukur dampak lingkungan dari program ini. Peralihan dari motor bensin ke motor listrik secara signifikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara di perkotaan. Namun, perlu juga dipertimbangkan sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya motor listrik. Jika energi listrik masih banyak dihasilkan dari bahan bakar fosil, maka manfaat lingkungan akan berkurang. Oleh karena itu, transisi ini harus dibarengi dengan peningkatan bauran energi terbarukan.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen motor listrik, lembaga keuangan, hingga masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan program tukar tambah ini. Edukasi publik mengenai manfaat motor listrik, kemudahan perawatannya, serta keuntungan dari program tukar tambah juga perlu digalakkan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dan merasakan langsung manfaat dari penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Program tukar tambah ini bukan hanya sekadar insentif finansial, melainkan juga sebuah upaya strategis untuk membentuk perilaku konsumen dan mengarahkan pasar menuju masa depan mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jika dapat diimplementasikan dengan baik, usulan INDEF ini berpotensi menjadi salah satu katalisator utama dalam mencapai target pemerintah terkait elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia.
