Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir-Saeid Iravani, secara tegas mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengakhiri sikap diamnya terkait serangkaian ancaman serta pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, terhadap kedaulatan Iran. Seruan tersebut disampaikan Iravani dalam sebuah debat terbuka di markas besar PBB dengan agenda utama mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, sebuah isu yang menurut Iran telah diabaikan oleh badan dunia tersebut akibat dominasi politik kekuatan besar.
Ketegangan yang memuncak ini dipicu oleh akumulasi retorika agresif serta serangan militer yang menyasar infrastruktur sipil dan nyawa warga sipil Iran. Iravani menekankan bahwa kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional telah menciptakan preseden yang sangat berbahaya bagi tatanan global. Menurutnya, ketika anggota tetap Dewan Keamanan—dalam hal ini Amerika Serikat—secara terbuka melontarkan ancaman pemusnahan terhadap negara lain tanpa mendapatkan sanksi atau teguran keras, maka prinsip dasar Piagam PBB mengenai kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekerasan telah runtuh.
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam pidato Iravani adalah dugaan serangan sengaja terhadap objek-objek sipil. Ia menyoroti tragedi memilukan di kota Minab, di mana sebuah sekolah dasar menjadi target serangan militer. Insiden tersebut mengakibatkan kematian tragis lebih dari 168 orang, yang sebagian besar merupakan siswa dan staf pengajar. Iravani menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar "kerusakan kolateral" dalam perang, melainkan kejahatan perang terencana yang bertujuan untuk merusak tatanan sosial dan masa depan bangsa Iran. Ia mempertanyakan moralitas komunitas internasional yang membiarkan peristiwa semacam ini berlalu tanpa investigasi independen atau pertanggungjawaban hukum yang setimpal.
Dalam paparannya, Iravani mengutip berbagai ancaman eksplisit yang dilontarkan oleh otoritas tinggi Amerika Serikat. Ancaman tersebut mencakup retorika untuk membombardir Iran hingga kembali ke "Zaman Batu", penghancuran total infrastruktur ekonomi dan energi nasional, hingga target pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir dan pejabat senior pemerintah Iran. Bahkan, Iravani menyebutkan adanya narasi yang menyiratkan niat untuk menghancurkan peradaban Iran secara keseluruhan. Baginya, normalisasi retorika seperti ini oleh kekuatan besar adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan dan hukum internasional. "Dewan Keamanan tidak boleh berdiam diri atau acuh tak acuh terhadap ancaman berulang dan setiap hari yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat," tegas Iravani.
Lebih jauh, Dubes Iran tersebut memperingatkan bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan logistik maupun politik, harus mendapatkan konsekuensi hukum yang nyata. Ia menolak keras adanya "kekebalan hukum" bagi negara-negara tertentu yang merasa memiliki hak untuk melanggar piagam PBB hanya karena dukungan politik dari sesama anggota Dewan Keamanan. Menurut Iravani, tidak ada negara yang boleh berlindung di balik perlindungan politik saat mereka dengan sengaja menargetkan warga sipil dan mengabaikan hukum internasional.
Kondisi ini mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin mendalam antara negara-negara Global South dengan institusi PBB. Iran berpendapat bahwa DK PBB telah terjebak dalam dikotomi kepentingan yang membuat badan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai penengah yang adil, melainkan sebagai alat bagi negara-negara dominan untuk melanggengkan hegemoni mereka. Iravani menyoroti bahwa tindakan agresi ini tidak hanya mengancam keamanan Iran, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap integritas wilayah.
Dalam konteks yang lebih luas, Iran juga menuding bahwa kebijakan "tekanan maksimum" yang selama ini diterapkan oleh AS telah bertransformasi menjadi bentuk perang terbuka yang melanggar norma-norma kemanusiaan. Dengan menargetkan sektor ekonomi dan energi, AS dinilai berupaya melumpuhkan kesejahteraan rakyat Iran, yang pada akhirnya memicu krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Iravani mendesak komunitas internasional untuk kembali berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar PBB sebelum sistem internasional yang ada benar-benar hancur akibat ketidakadilan yang dipelihara.
Iravani menutup pernyataannya dengan seruan moral kepada seluruh anggota PBB untuk tidak membiarkan sejarah berulang dengan membiarkan kejahatan perang terjadi di depan mata. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus menempuh jalur diplomasi untuk menuntut keadilan, namun negara tersebut juga memiliki hak penuh untuk membela diri dari ancaman eksistensial yang ditujukan kepada bangsa dan peradabannya. Pihak Iran menekankan bahwa perdamaian dunia tidak dapat dicapai melalui intimidasi, sanksi sepihak, atau agresi militer, melainkan melalui dialog yang jujur, rasa saling menghormati, dan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional tanpa terkecuali.
Respons dari komunitas internasional terhadap seruan Iran ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di dalam DK PBB. Di satu sisi, sekutu Amerika Serikat kemungkinan akan menepis tuduhan tersebut sebagai retorika politik Iran. Di sisi lain, banyak negara berkembang yang mungkin akan bersimpati dengan kekhawatiran Iran mengenai pentingnya menjaga kedaulatan dari intervensi kekuatan besar. Peristiwa ini pun menjadi pengingat bagi dunia bahwa di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, peran PBB sebagai penjaga perdamaian sedang berada di titik nadir, dan kegagalan untuk merespons kejahatan perang dengan objektif hanya akan memicu instabilitas yang lebih luas di masa depan.
Secara historis, hubungan antara Iran dan AS memang telah berada dalam kondisi konfrontatif selama berdekade-dekade. Namun, eskalasi ke level yang menyasar infrastruktur pendidikan dan ancaman pemusnahan peradaban menandai pergeseran paradigma dalam pola konflik yang terjadi. Jika DK PBB terus menunjukkan ketidakmampuan dalam mengambil sikap, maka kredibilitas lembaga ini di mata dunia akan semakin tergerus, yang pada akhirnya dapat mendorong negara-negara lain untuk mencari aliansi keamanan baru di luar struktur PBB yang ada saat ini.
Pesan kuat dari Iravani di forum PBB ini bukan sekadar protes diplomatik biasa, melainkan sebuah ultimatum bagi sistem internasional untuk menentukan posisinya: apakah akan tetap berdiri tegak sebagai pelindung hukum dan kemanusiaan bagi semua bangsa, atau tunduk pada kehendak kekuatan militer yang mengabaikan hak asasi manusia. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari perwakilan AS di PBB terkait tuduhan spesifik mengenai serangan di Minab maupun ancaman yang disebut oleh Iravani, namun ketegangan ini dipastikan akan terus mewarnai agenda diplomasi internasional dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai penutup, Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dari tuntutan atas keadilan bagi warga sipilnya yang menjadi korban. Pemerintah Iran menyatakan akan terus mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang tersebut untuk dibawa ke mekanisme hukum internasional yang lebih luas jika DK PBB tetap memilih untuk membisu. Langkah ini dianggap sebagai upaya terakhir untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan, tidak peduli seberapa kuat posisi mereka dalam politik global, tetap harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan sejarah atas tindakan keji yang mereka lakukan.
