0

Iran Krisis Kepercayaan Mendalam Terhadap AS Meski Sudah Sepakat Damai

Share

Meskipun kesepakatan damai bersejarah antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi diumumkan, ketegangan psikologis dan politis antara kedua negara belum sepenuhnya mencair. Kementerian Luar Negeri Iran secara terbuka menyatakan bahwa Teheran masih memendam "ketidakpercayaan yang mendalam" terhadap Washington, sebuah sentimen yang berakar dari sejarah panjang konflik, sanksi, dan perseteruan geopolitik selama beberapa dekade terakhir. Meskipun sebuah kerangka kerja untuk mengakhiri perang telah disepakati, skeptisisme tetap menjadi fondasi utama dalam narasi diplomatik Iran saat ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (15/6/2026), menegaskan bahwa perdamaian yang dicapai saat ini hanyalah sebuah langkah awal menuju pengurangan ketegangan, bukan akhir dari seluruh masalah. Menurut Baqaei, Amerika Serikat memiliki "jalan panjang" yang harus ditempuh sebelum rakyat Iran dapat menaruh kepercayaan mereka kembali. Ketidakpercayaan ini, kata Baqaei, bukanlah tanpa alasan; ia merupakan akumulasi dari serangkaian kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pemimpin Amerika di masa lalu yang secara langsung merugikan kepentingan nasional dan ekonomi Iran.

Poin krusial dalam negosiasi ini melibatkan pemulihan ekonomi Iran yang terpuruk akibat sanksi bertahun-tahun. Washington telah memberikan komitmen untuk melepaskan dana-dana Iran yang selama ini dibekukan di berbagai institusi keuangan global. Selain itu, terdapat klausul mengenai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama konflik bersenjata yang pecah pada akhir Februari lalu. Baqaei menekankan bahwa bagi Teheran, realisasi dari pelepasan aset dan ganti rugi adalah indikator utama keseriusan Amerika Serikat dalam menjalankan komitmennya. Tanpa tindakan konkret di bidang ini, Iran akan terus bersikap waspada dan tidak akan gegabah dalam menaruh harapan pada janji-janji Washington.

Salah satu elemen paling strategis dari kesepakatan ini berkaitan dengan Selat Hormuz. Selama perang berlangsung, Iran telah menutup jalur vital pasokan minyak global tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kekuatan Barat. Dalam kerangka kerja baru ini, Iran tetap memegang kendali atas pengelolaan Selat Hormuz. Namun, terjadi pergeseran narasi mengenai biaya operasional di jalur tersebut. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan memberlakukan "tol" bagi kapal-kapal yang melintas, melainkan membebankan biaya layanan maritim. Biaya ini mencakup perlindungan lingkungan, layanan navigasi, asuransi kapal, dan berbagai layanan esensial lainnya yang diperlukan untuk menjaga keamanan maritim. Langkah ini diambil sebagai upaya Iran untuk menunjukkan posisi mereka sebagai pengelola yang bertanggung jawab di kawasan tersebut, meski tetap mempertahankan kedaulatan atas perairan mereka.

Selain isu bilateral, Iran juga menekankan pentingnya peran AS dalam mengendalikan sekutu utamanya di kawasan, yakni Israel. Teheran menuntut agar Washington memastikan bahwa rezim Zionis mematuhi penghentian perang di Lebanon, yang menjadi bagian integral dari paket kesepakatan damai. Baqaei secara eksplisit menyatakan bahwa Iran tidak memiliki kepercayaan baik kepada Israel maupun Amerika Serikat. Bagi Teheran, AS dianggap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang didukungnya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

Kerangka kerja yang baru disepakati ini membuka jendela negosiasi selama 60 hari ke depan. Periode ini menjadi sangat krusial karena akan mencakup pembahasan mengenai program nuklir Iran yang selama ini menjadi titik sentral perselisihan internasional, serta rencana pencabutan sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan sektor perbankan dan ekspor Iran. Harapannya, hasil dari negosiasi 60 hari ini akan difinalisasi menjadi kesepakatan akhir yang kemudian akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, Baqaei memberikan catatan bahwa Iran tidak akan bergantung sepenuhnya pada resolusi PBB. Ia menyatakan bahwa jaminan paling efektif bagi Iran bukanlah secarik kertas resolusi, melainkan kekuatan dan pengaruh yang telah berhasil dibangun dan diidentifikasi oleh Iran selama tiga bulan terakhir dalam menghadapi tekanan militer.

Latar belakang dari perdamaian ini bermula dari pengumuman Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang bertindak sebagai mediator. Sharif mengumumkan bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk melakukan penghentian pertempuran secara "segera dan permanen" di seluruh front, termasuk wilayah Lebanon yang sempat menjadi ajang pertempuran sengit. Donald Trump, dalam pernyataan via media sosial Truth Social, turut mengonfirmasi kesepakatan ini. Trump secara dramatis menyatakan bahwa blokade laut AS telah dicabut dan mengundang seluruh kapal dunia untuk kembali melintasi Selat Hormuz. "Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!" seru Trump dalam pernyataannya, yang menunjukkan optimisme bahwa jalur energi global telah kembali terbuka.

Konflik yang meletus pada akhir Februari lalu memang telah membawa kawasan Timur Tengah ke ambang perang besar. Serangan balasan antara AS-Israel dengan Iran telah menyebabkan kehancuran infrastruktur dan ketidakstabilan harga energi global. Kini, dengan adanya gencatan senjata, dunia internasional menatap dengan penuh harap sekaligus waspada. Bagi Iran, "pelajaran dari pengalaman masa lalu" menjadi pedoman utama. Mereka telah belajar bahwa dinamika politik di Washington seringkali berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan, sehingga jaminan yang mereka cari bukan sekadar retorika politik, melainkan keterikatan pada mekanisme yang lebih permanen dan berwujud.

Lebih jauh, stabilitas kawasan pasca-kesepakatan ini akan sangat bergantung pada bagaimana implementasi di lapangan dilakukan. Jika Amerika Serikat gagal menekan Israel untuk mematuhi kesepakatan, atau jika proses pencabutan sanksi menemui hambatan birokrasi yang berkepanjangan, bukan tidak mungkin ketidakpercayaan yang saat ini dirasakan Iran akan berubah menjadi aksi penolakan kembali. Teheran tampak sangat berhati-hati dalam menjaga "kekuatan dan pengaruh" yang telah mereka kumpulkan sebagai instrumen tawar-menawar utama.

Secara keseluruhan, kesepakatan ini merupakan upaya de-eskalasi yang sangat dibutuhkan dunia untuk menekan inflasi energi dan ketegangan geopolitik. Namun, di balik seruan damai tersebut, terdapat dinamika kekuatan yang kompleks. Iran tidak lagi memposisikan diri sebagai pihak yang pasrah, melainkan sebagai aktor regional yang percaya diri dengan kekuatan militernya. Sementara itu, Washington mencoba menyeimbangkan kepentingan domestik, komitmen terhadap sekutu, dan stabilitas pasokan energi dunia.

Periode 60 hari mendatang akan menjadi ujian nyata bagi diplomasi internasional. Apakah kesepakatan ini akan berkembang menjadi normalisasi hubungan yang lebih luas atau sekadar jeda operasional sementara? Dunia akan menyaksikan bagaimana Iran memproses "krisis kepercayaan" ini di meja perundingan. Bagi Teheran, langkah ke depan bukanlah tentang memaafkan masa lalu, melainkan tentang membangun sistem keamanan yang tidak lagi bergantung pada niat baik pihak lain, melainkan pada kemampuan mereka untuk memaksakan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Keputusan untuk tetap berpegang pada skeptisisme adalah bagian dari strategi bertahan hidup Iran di tengah lanskap politik Timur Tengah yang tidak pernah mengenal kata tenang. Dengan segala kerumitan yang ada, kesepakatan ini hanyalah bab pertama dari sebuah proses panjang rekonsiliasi yang masih diselimuti awan keraguan.