Tensi geopolitik tidak hanya merambah bumi, namun kini meluas hingga ke angkasa luar. Dalam sebuah pertemuan informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai Rusia, Republik Rakyat China melayangkan kritik keras terhadap konstelasi satelit internet Starlink milik SpaceX. Beijing secara terang-terangan menyebut satelit yang dioperasikan oleh perusahaan Elon Musk itu sebagai ancaman serius, menyoroti risiko terhadap keselamatan, keamanan, dan kerangka hukum internasional di luar angkasa. Pernyataan ini muncul di tengah upaya SpaceX sendiri untuk memitigasi risiko tabrakan dengan menurunkan orbit ribuan satelit Starlink-nya, sebuah langkah yang tampaknya belum cukup meredakan kekhawatiran China.
Kekhawatiran China bukan tanpa dasar. Insiden nyaris tabrakan antara satelit Starlink dan stasiun luar angkasa China pada tahun 2021 menjadi pemicu utama protes ini. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan mengurangi risiko secara keseluruhan, Wakil Presiden Teknik Starlink, Michael Nicolls, sebelumnya telah mengumumkan rencana strategis SpaceX. Ribuan satelit Starlink yang awalnya mengorbit pada ketinggian sekitar 550 km akan diturunkan ke ketinggian sekitar 480 km. Penurunan ketinggian ini memiliki tujuan ganda: pertama, menempatkan satelit di wilayah orbit yang tidak terlalu padat, sehingga meminimalkan potensi tabrakan dengan objek lain; kedua, memungkinkan satelit untuk keluar dari orbit dan terbakar di atmosfer Bumi lebih cepat jika terjadi kegagalan atau insiden, sehingga mengurangi jumlah sampah antariksa yang beredar.
Namun, bagi China, langkah mitigasi SpaceX ini masih jauh dari memadai. Beijing justru merasa menjadi ‘korban’ dari ekspansi Starlink yang tak terkendali. Dalam forum PBB, perwakilan China secara eksplisit menyuarakan keprihatinan mendalam terkait pesatnya pertumbuhan satelit internet komersial di orbit rendah Bumi (LEO). Mereka memperingatkan bahwa tren ini menimbulkan serangkaian risiko serius yang mencakup aspek keselamatan operasional di luar angkasa, keamanan nasional, dan implikasi hukum yang belum tertangani oleh kerangka regulasi internasional yang ada.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pertemuan Dewan Keamanan PBB yang bersifat informal, sebuah platform penting bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu sensitif yang mungkin tidak langsung menjadi agenda formal. Inisiatif Rusia untuk mengadakan pertemuan ini menggarisbawahi adanya konsensus di antara beberapa negara besar mengenai perlunya meninjau kembali tata kelola ruang angkasa. Perwakilan China dengan tegas menyatakan bahwa ekspansi cepat jaringan satelit komersial, terutama yang dioperasikan oleh "satu negara tertentu" – sebuah rujukan yang jelas kepada Amerika Serikat dan SpaceX – telah melampaui kemampuan regulasi internasional yang ada.
"Beberapa tahun terakhir, umat manusia mencapai kemajuan baru dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa. Di saat yang sama, perlu dicatat bahwa dengan pesatnya ekspansi aktivitas ruang angkasa komersial, proliferasi konstelasi satelit komersial yang tak terkendali oleh negara tertentu, tanpa adanya regulasi efektif, telah memicu tantangan keselamatan dan keamanan yang nyata," ujar perwakilan China. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran yang mendalam tentang dominasi satu aktor dalam arena ruang angkasa dan potensi dampak negatifnya terhadap akses yang setara dan penggunaan luar angkasa secara damai oleh seluruh umat manusia.
Fokus utama kritik China adalah jaringan Starlink milik SpaceX, yang saat ini telah menempatkan sekitar 10.000 satelit di orbit Bumi. Ambisi SpaceX jauh lebih besar, dengan rencana untuk terus mengembangkan konstelasi ini hingga mencapai lebih dari 42.000 satelit. Setiap satelit dirancang untuk beroperasi selama kurang lebih lima tahun sebelum diturunkan secara terkendali dari orbit untuk dibakar di atmosfer, sebuah mekanisme yang diklaim SpaceX sebagai upaya untuk mengurangi sampah antariksa. Namun, skala dan kecepatan implementasi proyek ini, menurut China, menciptakan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Risiko Tabrakan dan Sampah Antariksa: Ancaman Nyata di Orbit
Salah satu inti dari kekhawatiran China adalah meningkatnya risiko tabrakan di orbit rendah Bumi dan akumulasi sampah antariksa. Beijing menunjuk insiden spesifik yang melibatkan satelit Starlink. Peristiwa paling menonjol terjadi pada tahun 2021, ketika Stasiun Luar Angkasa Tiangong milik China, yang merupakan proyek kebanggaan nasional, terpaksa melakukan manuver penghindaran darurat sebanyak dua kali dalam beberapa bulan untuk menghindari tabrakan dengan satelit Starlink. Insiden ini tidak hanya mengancam keselamatan para astronaut di Tiangong, tetapi juga menyoroti kerapuhan lingkungan orbit yang semakin padat. Tabrakan di luar angkasa dapat menghasilkan ribuan fragmen sampah kecil yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, memicu reaksi berantai yang dikenal sebagai ‘Kessler Syndrome’, di mana setiap tabrakan menghasilkan lebih banyak sampah yang kemudian menyebabkan lebih banyak tabrakan, hingga akhirnya orbit tertentu menjadi tidak dapat digunakan.
Baru-baru ini, insiden lain menambah kecemasan Beijing. "Baru-baru ini pada 17 Desember, satu satelit Starlink hancur di orbit dan menghasilkan lebih dari seratus fragmen puing," papar perwakilan tersebut di PBB. Meskipun SpaceX belum memberikan rincian lengkap mengenai insiden ini, klaim China menunjukkan bahwa bahkan dengan desain yang diklaim aman, kegagalan satelit masih bisa terjadi, dan dampaknya dapat signifikan. Seratus fragmen puing dari satu satelit saja sudah cukup untuk menimbulkan ancaman serius bagi satelit lain, termasuk stasiun luar angkasa berawak.
Meningkatnya sampah antariksa ini disebut sangat berbahaya, terutama bagi wahana antariksa milik negara-negara dengan kemampuan pelacakan dan manuver terbatas. "Bagi wahana antariksa yang dioperasikan negara berkembang yang kurang kemampuan kontrol orbit, kesadaran situasional ruang angkasa, atau waktu reaksi yang cukup, ini jelas risiko besar," kata perwakilan China. Negara-negara berkembang yang baru memulai atau memiliki program luar angkasa yang lebih sederhana seringkali tidak memiliki sumber daya atau teknologi canggih untuk memantau dan menghindari potensi tabrakan dengan sampah antariksa. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan ruang angkasa, di mana negara-negara dengan kemampuan teknologi superior secara tidak langsung mendikte tingkat risiko bagi negara lain.
Militarisasi Ruang Angkasa dan Ancaman Keamanan Global
Di luar keselamatan fisik di orbit, China juga memperingatkan tentang meningkatnya penggunaan militer pada satelit komersial, yang mulai mengaburkan batas antara aktivitas sipil dan pertahanan. Beijing menuduh bahwa satelit kini digunakan untuk tujuan pengintaian dan komunikasi medan perang, yang secara fundamental mengubah sifat konflik modern dan memperburuk risiko perlombaan senjata luar angkasa.
Contoh paling nyata dari kekhawatiran ini adalah peran Starlink dalam konflik di Ukraina. Sistem Starlink terbukti vital dalam menjaga komunikasi militer Ukraina tetap beroperasi di tengah invasi Rusia, memberikan keunggulan taktis yang signifikan dalam hal komando, kontrol, dan intelijen. Meskipun Starlink dikembangkan sebagai layanan internet komersial, kemampuannya untuk beroperasi di lingkungan yang terancam dan kemampuannya untuk menyediakan komunikasi yang tangguh menjadikannya aset militer yang sangat berharga.
Peran ‘dual-use’ atau penggunaan ganda ini, menurut China, menciptakan preseden berbahaya. Jika entitas komersial dapat secara langsung berkontribusi pada operasi militer sebuah negara, maka konsep ‘ruang angkasa damai’ yang diamanatkan oleh Traktat Luar Angkasa tahun 1967 menjadi semakin kabur. Traktat ini, yang menjadi dasar hukum antariksa internasional, melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit dan menegaskan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai. Namun, traktat tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang penggunaan satelit komersial untuk mendukung operasi militer non-nuklir. Kekosongan hukum ini, bagi China, adalah celah yang dapat dieksploitasi untuk tujuan-tujuan yang tidak stabil.
Pelanggaran Kedaulatan dan Penyalahgunaan Lintas Batas
China juga menuduh operator satelit seperti SpaceX menyediakan layanan lintas batas tanpa izin yang sah dan secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri di berbagai kawasan. Menurut perwakilan tersebut, layanan Starlink diduga digunakan oleh "teroris, kelompok separatis, dan jaringan penipuan" di beberapa wilayah, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, dan sebagian Afrika. Tuduhan ini menunjukkan dimensi geopolitik yang lebih luas dari persaingan ruang angkasa, di mana teknologi internet satelit dapat menjadi alat untuk memproyeksikan pengaruh atau bahkan mengganggu stabilitas regional.
Tuduhan ini memunculkan pertanyaan kompleks mengenai kedaulatan digital dan kontrol atas informasi. Jika layanan internet satelit dapat beroperasi tanpa izin dari pemerintah setempat, hal ini dapat mengikis kontrol negara atas infrastruktur komunikasi dan aliran informasi di wilayahnya. Ini adalah isu yang sangat sensitif bagi banyak negara, termasuk China, yang memiliki kebijakan ketat terhadap internet dan kontrol informasi.
Elon Musk sendiri sebelumnya telah membantah klaim bahwa Starlink digunakan oleh pemberontak di India, dengan menyatakan bahwa pancaran satelit dimatikan di atas wilayah India. SpaceX juga menyatakan telah proaktif mengidentifikasi dan menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink yang terkait dengan pusat penipuan di Myanmar, sebuah langkah yang menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap potensi penyalahgunaan layanannya. Namun, bagi China, respons ini mungkin dianggap tidak cukup atau terlambat, mengingat skala dan jangkauan global operasi Starlink.
Masa Depan Tata Kelola Ruang Angkasa: Antara Inovasi dan Regulasi
Kritik keras China di PBB terhadap Starlink menyoroti persimpangan krusial antara inovasi teknologi yang pesat dan kebutuhan mendesak akan tata kelola ruang angkasa yang efektif. Pertumbuhan megakonstelasi satelit seperti Starlink memang menjanjikan konektivitas global yang lebih luas, berpotensi menjembatani kesenjangan digital di daerah-daerah terpencil. Namun, tanpa kerangka regulasi internasional yang kuat, potensi manfaat ini dibayangi oleh risiko serius terhadap keberlanjutan lingkungan orbit, keamanan nasional, dan kedaulatan negara.
Forum seperti Komite PBB untuk Penggunaan Damai Luar Angkasa (COPUOS) telah lama membahas isu-isu terkait sampah antariksa dan mitigasinya, tetapi laju perkembangan teknologi satelit komersial telah melampaui kemampuan lembaga-lembaga ini untuk merumuskan peraturan yang mengikat dan komprehensif. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan bahwa ruang angkasa tetap dapat diakses dan digunakan secara damai dan berkelanjutan oleh semua negara, bukan hanya oleh segelintir aktor dengan sumber daya teknologi paling maju.
Pernyataan China di PBB ini adalah panggilan serius bagi komunitas internasional untuk segera mengatasi kekosongan regulasi ini. Ini menuntut dialog yang lebih luas dan kerja sama multilateral untuk mengembangkan norma-norma, aturan, dan mekanisme penegakan hukum yang dapat mengatur aktivitas di luar angkasa, termasuk operasi satelit komersial. Tanpa tindakan kolektif, ruang angkasa berisiko menjadi arena persaingan yang tidak terkendali, penuh dengan bahaya tabrakan, proliferasi sampah, dan potensi militerisasi yang akan mengancam masa depan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa oleh seluruh umat manusia. Tensi antara China dan Starlink adalah cerminan dari perdebatan yang lebih besar tentang siapa yang berhak mengatur dan mengendalikan perbatasan terakhir umat manusia ini.
