Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menghadapi situasi panas saat menghadiri perayaan Idulfitri di Masjid Lakemba, Sydney, pada Jumat (20/3/2026). Kunjungan yang sedianya ditujukan untuk mempererat hubungan dengan komunitas Muslim Australia itu justru diwarnai aksi protes keras terkait posisi pemerintahannya terhadap konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza. Insiden ini mencerminkan retakan mendalam dalam opini publik Australia terkait kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai ambigu oleh sebagian kelompok masyarakat.
Dalam peristiwa yang terekam dalam berbagai platform media sosial, Albanese bersama Menteri Dalam Negeri, Tony Burke, baru saja bergabung dengan jemaah sekitar 15 menit ketika sorak-sorai protes mulai memecah kekhusyukan acara. Para demonstran dengan lantang meneriakkan kata "Keluar!" dan melabeli pemimpin negara tersebut sebagai "pendukung genosida". Kemarahan ini dipicu oleh akumulasi rasa frustrasi komunitas Muslim atas tingginya angka kematian warga sipil Palestina di Gaza yang terus berlanjut sejak akhir 2023.
Ketegangan sempat memuncak ketika seorang pengunjuk rasa terlibat gesekan fisik dengan petugas keamanan, yang kemudian menjatuhkan orang tersebut ke tanah sebelum akhirnya diseret keluar dari area masjid. Situasi di dalam masjid sempat tidak terkendali, memaksa panitia penyelenggara untuk turun tangan. "Saudara-saudari terkasih, tenanglah sedikit. Ini Idulfitri. Ini hari yang penuh sukacita," ujar salah satu penyelenggara melalui pengeras suara, berusaha menenangkan ribuan jemaah yang hadir agar kembali duduk dan menghentikan perekaman video.
Posisi Politik yang Dianggap Ambigu
Kritik terhadap Albanese bukan datang tanpa alasan. Sejak awal pecahnya perang di Gaza, pemerintah Australia yang dipimpin oleh Partai Buruh (sayap kiri tengah) telah mengambil posisi yang oleh banyak pihak dianggap sebagai "sikap plin-plan". Di satu sisi, Albanese kerap menyuarakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Palestina dan mendesak adanya gencatan senjata. Namun, di sisi lain, pemerintahannya tetap konsisten mendukung hak Israel untuk membela diri.
Bagi para pengunjuk rasa, retorika ini tidak cukup untuk menghentikan mesin perang Israel yang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Gaza. Kelompok-kelompok pro-Palestina di Australia merasa bahwa dukungan pemerintah terhadap hak pertahanan diri Israel adalah bentuk legitimasi terselubung terhadap tindakan militer yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Meskipun Albanese berusaha menunjukkan wajah ramah, cemoohan "Memalukan!" terus menggema saat ia dan Tony Burke meninggalkan lokasi acara. Bagi para demonstran, kehadiran PM di masjid tersebut dianggap sebagai upaya pencitraan politik yang kontradiktif dengan kebijakan luar negeri yang mereka anut.
Respons Pemerintah dan Konteks Domestik
Menanggapi insiden tersebut, Anthony Albanese berusaha menepis dampaknya dengan menyebut acara di Masjid Lakemba tetap berlangsung secara "sangat positif". Kepada awak media, ia menekankan bahwa jumlah pengunjuk rasa hanyalah sebagian kecil dari total 30.000 jemaah yang hadir. "Jika ada beberapa orang yang mencemooh di tengah kerumunan 30.000 orang, itu harus dilihat dari perspektif tersebut," ujar Albanese. Ia juga mengapresiasi komunitas Muslim setempat yang dinilainya telah bertindak cepat menangani para pengunjuk rasa agar acara tetap kondusif.
Namun, pengamat politik menilai bahwa insiden di Masjid Lakemba bukan sekadar protes tunggal terkait isu Gaza. Albanese mengakui adanya lapisan ketegangan lain yang menambah panas suasana. Pemerintah Australia baru saja menetapkan organisasi Islam Hizbut Tahrir sebagai kelompok kebencian terlarang. Kebijakan ini diambil menyusul penembakan massal yang mematikan di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember. Langkah ini memicu perdebatan sengit di kalangan komunitas Muslim yang merasa kebijakan tersebut menyasar kebebasan berpendapat dan menyudutkan umat Islam di Australia secara kolektif.
Polarisasi di Tengah Masyarakat Australia
Peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis di Timur Tengah telah berdampak langsung pada kohesi sosial di Australia. Masyarakat Australia, baik komunitas Yahudi maupun Muslim, saat ini berada dalam posisi yang sangat emosional. Pemerintah Australia kini terjepit di antara tuntutan untuk menunjukkan kepemimpinan moral di panggung internasional dan kewajiban menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri.
Pemerintah Australia, dalam beberapa bulan terakhir, memang semakin ditekan oleh tekanan publik yang masif. Demonstrasi pro-Palestina telah menjadi pemandangan rutin di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Banyak warga Australia yang menuntut pemerintah untuk memutus hubungan militer dengan Israel atau setidaknya menjatuhkan sanksi diplomatik yang lebih tegas.
Namun, bagi Albanese, mengubah haluan kebijakan luar negeri bukanlah perkara mudah. Australia memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat dengan Israel dan sekutu-sekutu utamanya seperti Amerika Serikat. Setiap perubahan drastis dalam posisi Australia akan memicu gejolak baru dalam aliansi strategis mereka.
Tantangan Menjelang Masa Depan
Insiden di Masjid Lakemba menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kebijakan luar negeri tidak lagi terisolasi dari ruang publik domestik. Di era informasi yang serba cepat, setiap tindakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan nurani publik dapat memicu reaksi keras, terutama pada hari-hari yang sakral bagi komunitas keagamaan.
Kedepannya, Albanese diprediksi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengelola aspirasi masyarakatnya. Upaya pemerintah untuk menunjukkan sikap moderat—seperti mendukung solusi dua negara—kini dianggap tidak lagi relevan oleh para aktivis yang menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis dalam pidato politik.
Di satu sisi, kunjungan ke masjid adalah langkah tradisional pemimpin Australia untuk merayakan keberagaman bangsa. Namun, di tengah eskalasi konflik global yang memicu simpati publik yang mendalam, kehadiran fisik pemimpin negara tidak lagi menjamin penerimaan jika kebijakan pemerintah dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
Peristiwa ini bukan sekadar insiden kecil di sebuah masjid di Sydney barat, melainkan refleksi dari pergeseran dinamika politik Australia. Ketika dunia menuntut jawaban atas krisis kemanusiaan yang tak berkesudahan di Gaza, para pemimpin negara Barat, termasuk Australia, kini dipaksa untuk mempertimbangkan ulang bagaimana mereka menyeimbangkan kepentingan geopolitik dengan desakan nurani masyarakat yang semakin vokal. Apakah Albanese akan merubah pendekatannya? Hingga saat ini, pemerintah Australia masih bersikukuh pada posisinya, namun protes di hari raya Idulfitri tersebut menjadi bukti nyata bahwa kesabaran publik mulai menipis.
