BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah membuat keputusan mengejutkan dengan memesan 25.000 unit motor listrik merek EMMO, yang ditujukan untuk mendukung program unggulan mereka, Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, keputusan strategis ini segera memicu gelombang pertanyaan dan kritik tajam, terutama setelah terungkapnya fakta bahwa produsen motor listrik yang dipilih tersebut dilaporkan belum memiliki jaringan bengkel yang memadai. Informasi ini semakin memperkeruh suasana, mengingat skala proyek yang sangat besar dan implikasinya terhadap efektivitas serta keberlanjutan program MBG di seluruh penjuru negeri. Keterbatasan infrastruktur pendukung pasca-pembelian ini menjadi sorotan utama, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemampuan BGN untuk memastikan operasional dan pemeliharaan armada motor listrik dalam jangka panjang.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari laman resmi EMMO pada Sabtu (11/4), jejak digital perusahaan ini di Indonesia sangatlah terbatas. EMMO tercatat hanya memiliki satu dealer resmi yang beroperasi di Indonesia, tepatnya berlokasi di Grogol, Jakarta Barat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, fasilitas dealer tersebut ternyata belum sepenuhnya rampung dan siap beroperasi. Bahkan, kondisi terkini menunjukkan bahwa area yang seharusnya menjadi showroom penjualan masih terlihat kosong, apalagi fasilitas bengkel yang seharusnya menjadi tulang punggung layanan purna jual. Situasi ini sungguh kontras dengan rencana BGN yang akan mendistribusikan ribuan unit motor listrik EMMO ke berbagai Sekolah Dasar Penggerak dan Pendidikan (SPPG) di seluruh Indonesia. Pertanyaan krusial pun muncul: bagaimana nasib ribuan motor tersebut jika mengalami kerusakan saat berada di luar jangkauan satu-satunya dealer di Jakarta?
Yannes Pasaribu, seorang pengamat otomotif terkemuka dari Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan pandangan kritisnya mengenai keputusan BGN. Ia menekankan betapa krusialnya faktor reliabilitas jangka panjang, ketersediaan suku cadang, dan layanan purna jual yang mumpuni, terutama untuk sebuah proyek bernilai Rp 1,2 triliun yang melibatkan 21.801 unit kendaraan operasional lapangan di seluruh Indonesia. "Faktor reliabilitas jangka panjang, suku cadang, dan after-sales sangat krusial," ujar Yannes kepada detikOto. Ia menambahkan bahwa jika jaringan purna jual dan ketersediaan suku cadang belum siap, maka risiko downtime atau waktu henti operasional kendaraan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan merek-merek otomotif lokal yang sudah mapan dan memiliki jaringan layanan 3S (Sales, Service, Sparepart) yang lebih baik. Kesiapan infrastruktur ini menjadi indikator utama keberhasilan program, bukan sekadar jumlah unit kendaraan yang dibeli.
Berdasarkan fakta yang ada mengenai keterbatasan jaringan dealer dan bengkel, Yannes Pasaribu dengan tegas menyimpulkan bahwa motor listrik EMMO bukanlah pilihan yang ideal untuk dijadikan kendaraan operasional dalam program MBG. Alasan utamanya tidak hanya terbatas pada jaringan layanan purna jual yang sangat minim, tetapi juga pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan tersebut yang dinilai masih cenderung rendah. "Jelas tidak sepenuhnya ideal meski legal via e-Katalog LKPP. Emmo relatif baru (brand 2021), jaringan service masih terbatas, dan TKDN hanya 48,5% sehingga nilai tambah ekonomi rendah," ungkapnya. Ia berpendapat bahwa untuk sebuah proyek dengan anggaran miliaran rupiah, Badan Gizi Nasional seharusnya melakukan seleksi yang lebih cermat dan memilih jenis motor listrik lain yang memiliki jaringan layanan yang sudah tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Dengan jaringan yang luas, proses perbaikan jika terjadi kerusakan akan jauh lebih mudah dan cepat, meminimalkan potensi gangguan terhadap kelancaran program.
Lebih lanjut, Yannes Pasaribu juga turut mengkritik pilihan BGN terkait jenis motor listrik yang akan digunakan. Ia secara spesifik menyoroti keputusan untuk menggunakan motor listrik jenis trail sebagai kendaraan operasional MBG. Menurut analisisnya, motor jenis ini dinilai kurang praktis dan berpotensi menyulitkan para ibu-ibu atau kaum hawa yang diperkirakan akan menjadi pengguna utama kendaraan tersebut dalam menjalankan tugasnya. "Secara fungsional motor trail bisa diterima karena dirancang khusus untuk medan berat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menjadi sasaran utama distribusi makanan bergizi," akunya, mengapresiasi pertimbangan fungsionalitas untuk medan sulit. Namun, ia menekankan kembali, "Tapi dari sisi ergonomis, kenyamanan, dan kesesuaian budaya, kurang ideal ya. Terutama bagi pengendara perempuan atau ibu-ibu berbusana muslim yang lebih terbiasa dengan skuter matik kecil," tambahnya. Kritikan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan profil pengguna, selain hanya berfokus pada kemampuan teknis di medan berat.
Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memesan 25.000 unit motor listrik EMMO untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu kontroversi dan pertanyaan serius. Minimnya infrastruktur pendukung, terutama jaringan bengkel dan dealer yang sangat terbatas, menjadi sorotan utama. Dengan hanya satu dealer yang berlokasi di Grogol, Jakarta Barat, dan bahkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya rampung, muncul keraguan besar mengenai kemampuan BGN untuk memberikan layanan purna jual yang memadai bagi ribuan unit motor yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kondisi ini mengancam reliabilitas operasional program MBG dan berpotensi menimbulkan masalah serius terkait perawatan dan perbaikan kendaraan di daerah-daerah terpencil.
Pengamat otomotif, Yannes Pasaribu, dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menegaskan bahwa faktor-faktor seperti reliabilitas jangka panjang, ketersediaan suku cadang, dan layanan purna jual yang kuat adalah aspek krusial yang tidak boleh diabaikan dalam proyek sebesar ini. Proyek senilai Rp 1,2 triliun yang melibatkan lebih dari 21.000 unit kendaraan operasional lapangan membutuhkan jaminan kesiapan infrastruktur yang memadai. Yannes secara lugas menyatakan bahwa jika jaringan purna jual dan ketersediaan suku cadang belum siap, maka risiko downtime atau waktu henti operasional kendaraan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan merek-merek otomotif lokal yang sudah mapan dan memiliki jaringan layanan 3S (Sales, Service, Sparepart) yang solid. Kesiapan jaringan layanan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat mutlak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang menyangkut kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Lebih lanjut, Yannes Pasaribu juga mengkritisi pemilihan motor listrik EMMO berdasarkan faktor Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia mengungkapkan bahwa TKDN EMMO hanya sebesar 48,5%, yang berarti nilai tambah ekonomi bagi industri dalam negeri masih tergolong rendah. "Jelas tidak sepenuhnya ideal meski legal via e-Katalog LKPP. Emmo relatif baru (brand 2021), jaringan service masih terbatas, dan TKDN hanya 48,5% sehingga nilai tambah ekonomi rendah," tegasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah BGN telah melakukan kajian mendalam mengenai dampak ekonomi dari pilihan produsen motor listrik tersebut terhadap perekonomian nasional. Untuk proyek sebesar ini, seharusnya BGN memprioritaskan produk-produk yang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Kritik juga dilayangkan terhadap jenis motor listrik yang dipilih, yaitu tipe trail. Yannes Pasaribu berpendapat bahwa meskipun motor trail dirancang untuk medan berat dan sesuai untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menjadi sasaran program MBG, aspek ergonomis dan kesesuaian budaya pengguna belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyayangkan bahwa motor trail mungkin kurang ideal dari segi kenyamanan dan kemudahan penggunaan, terutama bagi para pengendara perempuan atau ibu-ibu yang berbusana muslim. Mayoritas dari mereka lebih terbiasa dan merasa nyaman menggunakan skuter matik kecil yang lebih ramping dan mudah dikendalikan. Pertimbangan terhadap kenyamanan dan kemudahan penggunaan ini penting untuk memastikan bahwa para petugas lapangan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terhambat oleh kendala kendaraan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai proses pengadaan dan pengambilan keputusan di Badan Gizi Nasional. Mengapa BGN terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan pembelian ribuan unit motor listrik dari produsen yang belum memiliki rekam jejak yang kuat di Indonesia, terutama dalam hal layanan purna jual? Apakah ada kajian kelayakan yang komprehensif terkait kesiapan infrastruktur pendukung? Apakah ada pertimbangan alternatif terhadap produsen motor listrik lain yang sudah memiliki jaringan bengkel dan suku cadang yang lebih luas di seluruh Indonesia? Kegagalan dalam memenuhi aspek-aspek krusial seperti layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang dapat berujung pada inefisiensi operasional, peningkatan biaya perawatan, dan bahkan kegagalan program secara keseluruhan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap aspek dalam pelaksanaannya, termasuk penyediaan kendaraan operasional, haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Keputusan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengadaan kendaraan operasional menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Publik berhak mengetahui bagaimana dana sebesar itu dikelola dan apakah pilihan yang diambil benar-benar merupakan yang terbaik untuk keberhasilan program MBG.
Sebagai penutup, keputusan Badan Gizi Nasional untuk membeli 25.000 unit motor listrik EMMO tanpa adanya infrastruktur bengkel yang memadai merupakan sebuah tindakan yang sangat berisiko. Kritikan dari para pakar otomotif seperti Yannes Pasaribu seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi BGN. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga pada efektivitas distribusi dan operasional lapangan yang didukung oleh kendaraan yang andal dan terawat dengan baik. Diperlukan langkah-langkah proaktif dari BGN untuk segera mengatasi kekurangan infrastruktur layanan purna jual EMMO, atau setidaknya mempertimbangkan ulang strategi pengadaan kendaraan untuk program-program mendatang agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kegagalan program yang berdampak pada penerima manfaat. Kesiapan infrastruktur pasca-pembelian adalah kunci utama, bukan sekadar volume pembelian semata.
