BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat kini menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional, terutama di tengah disrupsi informasi yang sangat masif. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan penekanan mendalam bahwa peran hubungan masyarakat (humas) tidak lagi sekadar fungsi administratif atau pelengkap organisasi, melainkan sebagai jembatan vital yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan denyut nadi masyarakat. Dalam dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, humas instansi pemerintah dituntut untuk memiliki ketajaman dalam menerjemahkan bahasa birokrasi yang kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami, relevan, dan menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dalam perhelatan akbar Konvensi Humas Indonesia (KHI) yang berlangsung di Surakarta pada tahun 2026. Acara yang mengusung tema besar "Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia" ini menjadi momentum krusial bagi para praktisi komunikasi di seluruh tanah air. Bertempat di The Sunan Hotel Solo, sebuah lokasi yang kental dengan nilai budaya dan sejarah diplomasi, Bima Arya memaparkan visi besar Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat kapasitas komunikasi publik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah program pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan merasakan manfaat dari program tersebut.
Bima Arya menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi penyelenggara negara saat ini adalah bagaimana menciptakan keterhubungan atau government relatedness dengan masyarakat. Di era pasca-kebenaran (post-truth), di mana informasi palsu atau hoaks seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan fakta, peran humas menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas informasi. Ia menekankan bahwa humas harus mampu menyampaikan arah kebijakan secara transparan, menjelaskan tujuan jangka panjang dari setiap program strategis nasional, serta membedah manfaat nyata yang akan diterima oleh publik. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang paling visioner sekalipun dapat menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman di tingkat akar rumput.
"Kuncinya adalah bagaimana kita semua selalu terkoneksi dengan realita yang ada di masyarakat," tegas Bima Arya di hadapan ratusan praktisi humas, akademisi, dan pejabat publik yang hadir. Ia menyoroti adanya kesenjangan yang sering terjadi antara data statistik di atas meja kerja pejabat dengan kenyataan pahit yang mungkin dialami warga di lapangan. Humas, dalam hal ini, berfungsi sebagai sensor yang menangkap aspirasi tersebut dan menyampaikannya kembali ke pengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan solutif.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bogor yang dikenal sangat aktif di media sosial ini berpendapat bahwa komunikasi publik harus didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan "top-down" yang bersifat searah dan instruktif sudah tidak lagi relevan di era demokrasi digital. Sebaliknya, humas harus mampu melakukan pendekatan yang berbasis pada data perilaku masyarakat agar pesan yang disampaikan benar-benar tepat sasaran. Informasi mengenai kebijakan kenaikan tarif, program bantuan sosial, hingga reformasi birokrasi harus dikemas dengan narasi yang menonjolkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan.
Bima Arya juga mengingatkan bahwa pemahaman mendalam terhadap masyarakat hanya dapat dibangun melalui komunikasi dua arah yang konsisten. Ia membagi strategi komunikasi ini menjadi dua dimensi utama: media digital dan interaksi langsung. Meski teknologi telah menyediakan berbagai platform canggih untuk menyebarkan informasi, interaksi tatap muka tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan. "Dialog, komunikasi, silaturahmi, dan pembangunan jejaring adalah instrumen yang mutlak. Kita harus ingat bahwa dunia ini tidak hanya selebar layar gadget kita. Ada realitas sosial di pasar-pasar, di desa-desa, dan di sudut-sudut kota yang memerlukan kehadiran fisik dan dialog langsung," imbuhnya.
Dalam konteks penguatan kepercayaan publik (public trust), Bima Arya menegaskan bahwa kepercayaan adalah aset termahal dalam tata kelola pemerintahan. Ia merumuskan bahwa trust atau kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan iklan atau pencitraan sesaat, melainkan hasil dari sebuah proses panjang yang melibatkan konsistensi nilai. Ia merinci empat pilar utama dalam membangun kepercayaan, yakni konsistensi, nilai (value), artikulasi, dan keteladanan (leading by example). Kepercayaan publik akan tumbuh subur jika ada keselarasan antara apa yang dipikirkan oleh pemimpin, apa yang diucapkan oleh humas, dan apa yang dikerjakan oleh birokrasi di lapangan.
Konsistensi berarti pemerintah tidak boleh plin-plan dalam menetapkan aturan. Nilai berarti setiap kebijakan harus memiliki landasan etis dan moral untuk kepentingan orang banyak. Artikulasi berarti kemampuan humas dalam menyampaikan pesan dengan jelas tanpa ambiguitas. Sementara itu, keteladanan menjadi poin paling krusial di mana para pemimpin dan aparatur negara harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang mereka kampanyekan. "Jika kita bicara tentang integritas, maka tunjukkanlah integritas itu dalam tindakan. Komunikasi pemerintah perlu didukung oleh tindakan nyata agar pesan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan tidak dianggap sebagai retorika kosong," kata Bima.
Di sisi lain, Wamendagri juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya narasi kebangsaan. Di tengah ancaman polarisasi dan disintegrasi bangsa, humas memiliki tanggung jawab moral untuk merajut kembali persatuan melalui kisah-kisah inspiratif. Bima mendorong para praktisi humas di daerah untuk menggali potensi lokal dan mengangkat cerita tentang tokoh-tokoh inspiratif yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Narasi kebangsaan tidak seharusnya hanya berisi jargon-jargon politik, melainkan kumpulan kisah tentang gotong royong, inovasi pemuda di desa terpencil, hingga keberhasilan UMKM dalam menembus pasar global.
"Itulah narasi kebangsaan yang kita hidupkan. Bukan hanya retorika semata, tapi inspirasi yang tidak pernah henti. Kita perlu menenun kembali kepercayaan itu melalui cerita-cerita tentang keberhasilan kolektif kita sebagai sebuah bangsa," pungkasnya. Dengan mengangkat kearifan lokal ke level nasional, humas dapat memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman.
Konvensi Humas Indonesia di Surakarta ini pun menjadi saksi bagaimana visi baru kehumasan pemerintah mulai bertransformasi. Tantangan ke depan memang tidak mudah. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma media sosial menuntut humas untuk terus belajar dan beradaptasi. Namun, dengan semangat yang dibawa oleh Wamendagri Bima Arya, optimisme muncul bahwa humas pemerintah akan mampu bertransformasi menjadi katalisator perubahan yang efektif. Humas bukan lagi sekadar pemadam kebakaran saat krisis terjadi, melainkan arsitek komunikasi yang merancang masa depan Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Melalui penguatan peran humas ini, diharapkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat diminimalisir. Setiap kebijakan yang lahir dari rahim birokrasi diharapkan dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dan didengarkan. Inilah esensi dari tema "Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia"—sebuah ajakan bagi seluruh insan humas untuk bekerja dengan hati, data, dan integritas demi kemajuan bangsa di masa depan. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan pondasi kepercayaan yang kokoh, dan humas adalah pihak yang memegang peran sentral dalam membangun pondasi tersebut.
Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Humas pemerintah tidak bisa bekerja sendirian di dalam menara gading. Mereka harus berkolaborasi dengan humas swasta, akademisi, hingga komunitas kreatif untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang serba cepat, akurasi tetap harus menjadi prioritas di atas kecepatan. Humas harus menjadi sumber informasi resmi yang paling kredibel sehingga masyarakat tidak berpaling pada sumber-sumber yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Kementerian Dalam Negeri sendiri, di bawah arahan Bima Arya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur humas di seluruh daerah. Pelatihan-pelatihan komunikasi krisis, manajemen media sosial, hingga teknik bercerita (storytelling) akan terus digalakkan agar setiap daerah memiliki narasi yang kuat untuk mempromosikan potensi dan kinerjanya. Dengan demikian, jembatan yang dibangun oleh humas ini akan menjadi jalan tol informasi yang mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju yang demokratis dan sejahtera.
Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan Wamendagri dalam konvensi tersebut merupakan sebuah "call to action" bagi seluruh praktisi komunikasi publik. Humas adalah profesi yang mulia karena menyangkut hajat hidup orang banyak melalui penyebaran informasi yang benar. Di tangan humas yang kompeten, kebijakan pemerintah bukan lagi sekadar tumpukan dokumen legalitas, melainkan menjadi energi yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.
Menutup pidatonya, Bima Arya mengajak seluruh peserta konvensi untuk menanggalkan cara-cara lama yang kaku dan mulai merangkul kreativitas. Kepercayaan publik adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Ia memerlukan napas yang panjang, strategi yang matang, dan dedikasi yang tanpa henti. Dengan memperkuat peran humas, pemerintah optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga dicintai dan dipercaya oleh rakyatnya. Surakarta menjadi titik awal baru bagi kebangkitan humas Indonesia sebagai daya bangsa yang sesungguhnya.
Komentar (0)