London – Dinamika politik Inggris kembali mencapai titik krusial. Pada Senin (20/7/2026), Andy Burnham secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Transisi kekuasaan ini menandai berakhirnya masa jabatan Keir Starmer yang tergolong singkat dan penuh gejolak. Pengunduran diri Starmer, yang terjadi hanya dua tahun setelah ia memenangkan pemilu 2024 dengan telak, menutup babak pendek namun kontroversial bagi Partai Buruh. Kini, beban berat untuk memulihkan stabilitas nasional dan kepercayaan publik berada di pundak Burnham, yang tercatat sebagai PM keenam Inggris sejak tahun 2016.
Pergantian kekuasaan ini bukanlah sebuah kejutan besar bagi para pengamat politik di London. Sejak akhir Juni, posisi Starmer memang sudah berada di ujung tanduk. Serangkaian skandal internal, kebijakan yang dinilai tidak konsisten, serta ketidakmampuan pemerintahannya dalam merespons krisis ekonomi domestik telah menggerus popularitasnya dengan cepat. Meski sempat digadang-gadang sebagai tokoh yang mampu mengakhiri dominasi Partai Konservatif selama 14 tahun, Starmer justru terjebak dalam pusaran krisis kepemimpinan yang ia ciptakan sendiri.
Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat sesuai dengan protokol kerajaan. Pagi hari dimulai dengan kunjungan Keir Starmer ke Istana Buckingham. Di sana, ia secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Raja Charles III. Setelah prosesi tersebut, Starmer kembali ke Downing Street Nomor 10 untuk menyampaikan pidato perpisahan terakhirnya kepada rakyat Inggris. Dalam pidato tersebut, ia mengakui adanya tantangan besar yang belum terselesaikan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan dukungan tersirat bagi keberlangsungan pemerintahan selanjutnya.
Tak lama setelah Starmer meninggalkan kediaman resmi PM, giliran Andy Burnham yang melangkah masuk ke Istana Buckingham. Sesuai tradisi konstitusional, Raja Charles III memberikan mandat kepada Burnham untuk membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini secara otomatis menetapkan Burnham sebagai nakhoda baru bagi Inggris. Publik Inggris pun menanti pidato perdana Burnham, yang dijadwalkan akan disampaikan di depan pintu legendaris Downing Street Nomor 10, sebuah panggung yang telah menjadi saksi jatuh bangunnya para pemimpin negara selama berabad-abad.
Dalam pernyataan awal kepada media, Burnham menegaskan bahwa momen pelantikannya bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah titik balik yang penuh dengan "refleksi dan tekad". Ia menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat Inggris sedang mengalami kelelahan politik. Krisis biaya hidup yang berkepanjangan, inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, serta sentimen negatif terhadap kebijakan publik sebelumnya menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk di meja kerjanya.
Latar belakang Andy Burnham sendiri bukanlah sosok asing dalam kancah politik Inggris. Sebelum menduduki kursi nomor satu, ia dikenal sebagai Walikota Manchester Raya yang vokal dan memiliki basis dukungan kuat di wilayah Utara Inggris. Gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan pendekatannya yang lebih membumi sering dianggap sebagai antitesis dari gaya kepemimpinan Starmer yang cenderung elitis dan teknokratis. Banyak pengamat menilai, penunjukan Burnham adalah langkah strategis Partai Buruh untuk mendekatkan diri kembali dengan konstituen kelas pekerja yang sempat kecewa.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Times yang terbit pada Minggu (19/7) malam, Burnham secara terbuka mengkritik cara kerja pemerintahan sebelumnya. "Apa yang selama ini kita lakukan tidak membuahkan hasil. Begitulah pandangan saya," ungkapnya dengan lugas. Ia menjanjikan pendekatan yang radikal namun terukur. "Saya akan mencoba melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda," tambahnya. Kalimat ini menjadi sinyal kuat bahwa Burnham akan melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh dan kemungkinan besar akan mengubah arah kebijakan ekonomi yang sebelumnya dinilai gagal.
Tantangan yang dihadapi Burnham memang tidak ringan. Inggris saat ini berada dalam fase "satu dekade pergolakan politik" yang melelahkan. Sejak referendum Brexit tahun 2016, Inggris telah berganti pemimpin berkali-kali, yang berdampak pada ketidakpastian iklim investasi dan kebijakan publik yang sering berubah-ubah. Burnham menyatakan ambisinya untuk mengakhiri siklus tersebut. Ia ingin menghadirkan stabilitas, sebuah barang mewah yang belum dirasakan oleh rakyat Inggris selama hampir sepuluh tahun terakhir.
Salah satu prioritas utama Burnham adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ia menyadari bahwa skandal yang melilit era Starmer telah merusak legitimasi pemerintah di mata rakyat. Tim komunikasi Burnham menyebutkan bahwa sang PM baru akan fokus pada kebijakan "ruang bernapas" bagi masyarakat. Ini merujuk pada upaya untuk meringankan beban biaya hidup yang menghimpit rumah tangga Inggris, termasuk meninjau kembali kebijakan pajak dan subsidi energi yang sempat menuai kritik tajam.
Secara makro, posisi Burnham juga akan diuji dalam hubungan luar negeri. Pasca-Brexit, Inggris masih berupaya mencari posisi tawar yang ideal di kancah global. Hubungan dengan Uni Eropa yang sempat mendingin di bawah pemerintahan Starmer diharapkan bisa diperbaiki oleh Burnham melalui jalur diplomasi yang lebih inklusif. Selain itu, komitmen Inggris terhadap isu perubahan iklim dan pertahanan nasional juga akan menjadi ujian konsistensi bagi pemerintahan baru ini.
Bagi Partai Buruh, terpilihnya Burnham adalah pertaruhan terakhir untuk mempertahankan pengaruh mereka. Jika dalam waktu dekat Burnham gagal membawa perubahan nyata, partai ini berisiko kehilangan dukungan mayoritas yang mereka peroleh dengan susah payah pada tahun 2024. Namun, bagi publik Inggris, sosok Burnham menawarkan secercah harapan. Kepribadiannya yang dikenal lebih komunikatif dan responsif terhadap isu-isu lokal diharapkan mampu menjadi penyejuk di tengah ketegangan politik yang kronis.
Ke depan, 100 hari pertama pemerintahan Burnham akan menjadi sorotan utama. Apakah ia mampu membawa Inggris keluar dari krisis atau justru akan terjebak dalam pola yang sama dengan pendahulunya? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada bagaimana ia mengelola kabinetnya dan seberapa berani ia mengambil keputusan sulit yang mungkin tidak populer di kalangan internal partai, namun sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Peristiwa lengsernya Starmer dan naiknya Burnham bukan hanya sekadar pergantian wajah di Downing Street, melainkan sebuah cermin bagi demokrasi Inggris yang sedang mencari bentuk. Apakah ini awal dari stabilisasi atau justru awal dari ketidakpastian baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, hari ini, sejarah baru telah tertulis di London, dan Andy Burnham memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Inggris di masa sulit ini.
Dengan latar belakang pengalaman yang luas sebagai administrator di tingkat daerah dan kemampuannya membaca denyut nadi masyarakat, banyak yang berharap Burnham bisa menghadirkan gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif. Ia diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara London dan wilayah-wilayah lain di Inggris yang selama ini merasa terabaikan. Prioritas pada stabilitas ekonomi, perbaikan layanan publik, dan komunikasi yang jujur akan menjadi pilar utama kepemimpinannya.
Sebagai penutup, prosesi pelantikan ini menjadi pengingat bagi seluruh politisi Inggris bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh rakyat dan situasi politik yang dinamis. Keir Starmer telah menjadi bagian dari sejarah, dan kini saatnya bagi Andy Burnham untuk membuktikan apakah janji-janjinya untuk membawa perubahan benar-benar dapat terealisasi. Rakyat Inggris, yang sudah sangat lelah dengan janji manis politik, kini hanya ingin melihat bukti nyata berupa kehidupan yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih cerah di masa depan.
