Ketegangan geopolitik yang memuncak di Timur Tengah kini berimbas langsung pada stabilitas fiskal Amerika Serikat. Pentagon atau Departemen Pertahanan AS dilaporkan sedang bersiap mengajukan permintaan anggaran darurat kepada Kongres sebesar US$ 80 miliar, atau setara dengan Rp 1.423 triliun (asumsi kurs saat ini). Dana jumbo ini ditengarai akan digunakan untuk menutupi defisit biaya perang melawan Iran serta mendanai berbagai pengeluaran pertahanan mendesak lainnya yang kian membengkak.
Laporan yang dirilis oleh Wall Street Journal (WSJ) dan dikutip oleh AFP mengungkap bahwa diskusi mengenai suntikan dana masif ini sudah mulai bergulir di lingkaran internal Washington. Wakil Menteri Pertahanan AS, Stephen Feinberg, dilaporkan telah memulai lobi intensif kepada para anggota Kongres pekan ini guna memastikan ketersediaan dana tersebut. Situasi ini mencerminkan kondisi darurat di mana para petinggi Pentagon mulai memberi peringatan keras bahwa mereka berisiko kehabisan pendanaan untuk operasi militer dalam beberapa bulan ke depan jika otoritas legislatif tidak segera mengesahkan anggaran masa perang yang baru.
Bagi Presiden AS Donald Trump, permintaan ini menjadi duri dalam daging yang semakin menekan popularitasnya. Ia kini menghadapi gelombang kritik tajam baik dari masyarakat sipil maupun oposisi di Washington. Trump dituduh menghamburkan miliaran dolar uang pajak rakyat Amerika untuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah, sementara di dalam negeri, warga AS justru harus bergulat dengan lonjakan harga minyak yang memicu inflasi tinggi. Tekanan ekonomi ini menciptakan sentimen negatif yang kian kuat, terutama karena dampak dari perang tersebut dirasakan langsung oleh kantong masyarakat Amerika.
Dampak dari "kebocoran" anggaran ini mulai terlihat pada realokasi prioritas militer. Laporan WSJ menyebutkan bahwa militer AS terpaksa mempertimbangkan pengurangan drastis dalam kegiatan pelatihan rutin. Selain itu, pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko—yang selama ini menjadi salah satu pilar kebijakan penindakan keras Trump terhadap imigrasi ilegal—kemungkinan besar akan dikurangi demi menghemat biaya operasional yang dialihkan ke zona perang.
Secara resmi, Pentagon menyatakan bulan lalu bahwa biaya langsung perang melawan Iran telah mencapai hampir US$ 29 miliar atau sekitar Rp 516 triliun. Namun, angka ini dianggap terlalu konservatif oleh banyak pihak. Partai Demokrat dan sejumlah pengamat pertahanan berargumen bahwa biaya sebenarnya jauh melampaui angka tersebut. Mereka memasukkan variabel biaya kerusakan akibat serangan pembalasan Iran, biaya logistik yang melonjak, serta biaya tak terduga lainnya yang membuat beban fiskal negara membengkak secara signifikan.
Krisis pendanaan ini juga memicu efek domino pada strategi pertahanan global Amerika Serikat. Kekhawatiran mengenai ketersediaan pasokan senjata AS kini menjadi sorotan utama. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, secara terbuka menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah memakan cadangan senjata yang sangat besar. Hal ini bahkan menjadi alasan utama pemerintah untuk menghentikan sementara penjualan senjata ke Taiwan, sebuah langkah yang berisiko mengubah peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Meski Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, secara tegas membantah adanya krisis amunisi dalam wawancara publik, dokumen dan laporan internal yang bocor ke media menceritakan kisah yang berbeda. Dana US$ 80 miliar yang diajukan ke Kongres sebagian besarnya memang diproyeksikan untuk mengisi kembali gudang amunisi yang menipis, membayar gaji personel militer yang bertugas di garis depan, serta membiayai operasional kapal-kapal perang yang terus bersiaga di perairan Timur Tengah.
Akar permasalahan ini bermula dari perang yang dikobarkan oleh koalisi AS dan Israel di Timur Tengah pada akhir Februari lalu. Meskipun Washington dan Teheran sempat mengklaim telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan, realitas di lapangan jauh dari kata damai. Ketegangan kembali memanas setelah Israel terus menggempur wilayah Lebanon, yang secara otomatis menyeret kembali keterlibatan AS. Pembicaraan damai yang sempat direncanakan di Swiss pun kini terkatung-katung dan mengalami penundaan, membuat prospek penghentian perang menjadi semakin samar.
Secara konstitusional, permintaan dana ini juga menjadi ajang pertempuran politik baru di Washington. Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan suara untuk mendukung pendanaan tambahan bagi perang tersebut. Argumen utama mereka adalah ketiadaan izin resmi dari Kongres untuk melakukan operasi militer berskala besar. Demokrat menuduh Trump telah melanggar Konstitusi AS dengan memulai dan melanjutkan perang tanpa restu legislatif, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.
Situasi ini menempatkan Amerika Serikat di persimpangan jalan. Di satu sisi, Pentagon merasa harus terus membiayai mesin perang demi mempertahankan pengaruh global dan memenuhi komitmen aliansi. Di sisi lain, realitas ekonomi domestik menunjukkan bahwa rakyat Amerika tidak lagi memiliki toleransi terhadap pembiayaan perang yang tidak memiliki akhir yang jelas. Inflasi yang meroket, ditambah dengan ancaman resesi akibat tingginya biaya militer, memaksa Kongres untuk berpikir dua kali sebelum menandatangani cek senilai Rp 1.400 triliun tersebut.
Ketidakpastian politik ini diperburuk dengan dinamika di Timur Tengah yang semakin sulit diprediksi. Setiap hari yang dilewati tanpa solusi diplomatik berarti jutaan dolar lagi yang terbakar di medan perang. Bagi Pentagon, dana ini bukan sekadar angka, melainkan napas panjang untuk tetap bisa mempertahankan postur militer mereka. Namun, bagi pembayar pajak di Amerika, setiap triliun rupiah yang dikeluarkan untuk perang adalah cerminan dari kebijakan luar negeri yang dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional mereka.
Ke depan, perdebatan di Kongres akan menjadi penentu apakah AS akan terus melanjutkan keterlibatan militernya dengan suntikan dana besar, atau justru terpaksa melakukan de-eskalasi akibat tekanan fiskal. Yang pasti, perang Iran telah menjadi salah satu beban ekonomi terbesar bagi AS dalam beberapa dekade terakhir, dan dampaknya akan terus membayangi stabilitas ekonomi dan politik Amerika untuk waktu yang cukup lama. Ketegangan antara kebutuhan militer dan kemampuan ekonomi negara kini berada di titik didih yang membutuhkan keputusan bijak dari para pemangku kebijakan di Washington. Jika Kongres menolak permintaan tersebut, maka AS akan dihadapkan pada pilihan sulit: menarik diri dari medan perang atau membiarkan mesin militernya lumpuh akibat krisis anggaran yang kronis.
