BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap sebuah skandal besar terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta rekan-rekannya. Dalam pengungkapan ini, terkuak adanya praktik markup atau penggelembungan harga yang signifikan pada berbagai pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mendukung program tersebut. Salah satu item pengadaan yang paling mencuri perhatian adalah 21.801 unit motor listrik yang nilainya mencapai sekitar Rp 1 triliun. Kejagung menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini dilakukan tanpa adanya kebutuhan riil di lapangan, yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dan potensi kerugian negara.
Praktik markup ini tidak hanya terbatas pada pengadaan motor listrik. Kejagung juga menemukan adanya penggelembungan harga pada pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang juga dialokasikan untuk program MBG, dengan nilai anggaran yang sama fantastisnya, yakni Rp 1 triliun. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan. Hal ini menyebabkan terjadinya markup harga yang berujung pada kerugian finansial dan ketidaksesuaian dalam operasional pelaksanaan program MBG.
Sejak awal kemunculannya ke publik, pengadaan motor listrik untuk program MBG ini memang telah diselimuti kontroversi. Desain motor listrik bergaya skuter dan motor trail tersebut dinilai sangat mirip dengan produk-produk motor listrik asal Tiongkok. Kekecewaan semakin membesar ketika diketahui bahwa motor-motor Tiongkok yang memiliki kemiripan tersebut ternyata dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan unit yang diadakan untuk program MBG.
Contoh nyata dari kemiripan ini adalah motor trail listrik EMMO JVX GT yang disebut-sebut memiliki kemiripan signifikan dengan produk Tiongkok, Kollter ES1-X PRO. Perbandingan harga menjadi sangat mencolok ketika Kollter ES1-X PRO ditawarkan di marketplace Alibaba dengan harga sekitar Rp 10 jutaan per unit, bahkan turun menjadi Rp 8 jutaan untuk pembelian dua unit. Angka ini sangat jauh berbeda dengan estimasi harga motor listrik MBG yang diduga mengalami markup besar-besaran.
Tidak hanya motor trail, skuter listrik EMMO JVH Max pun tak luput dari sorotan. Motor ini terlihat identik dengan motor listrik ‘white label’ buatan Tizhou Okla Automotive yang berbasis di Zhejiang, Tiongkok. Kemiripan keduanya sangat detail, mulai dari desain lampu depan (headlamp), windshield, spatbor, filter udara di bagian depan, hingga detail fairing dan lampu sein. Perbedaan harga kembali menjadi poin krusial. Motor listrik buatan Tizhou Okla Automotive ini dijual mulai dari US$ 2.185 atau sekitar Rp 37 jutaan, sementara EMMO JVH Max dipasarkan di Indonesia dengan harga sekitar Rp 48 jutaan. Selisih harga yang signifikan ini semakin memperkuat dugaan adanya markup dalam pengadaan program MBG.
Menanggapi tudingan kemiripan dengan produk Tiongkok, Dadan Hindayana, saat masih menjabat sebagai Kepala BGN, pernah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa motor listrik tersebut memang dijual di berbagai negara dengan nama merek yang berbeda, bahkan beredar di Eropa dan Kanada. "Motor ini di Eropa ada merek lain, sejenis tapi dengan merek yang berbeda. Kalau di Eropa namanya Tinbot. Di Eropa dan Kanada, karena itu satu jenis," ujarnya saat diwawancarai oleh detikX pada bulan April lalu. Pengakuan ini secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa unit motor listrik yang diadakan oleh BGN kemungkinan besar merupakan produk ‘white label’ yang kemudian di-rebranding.
Praktik rebranding produk ‘white label’, terutama yang berasal dari Tiongkok, bukanlah hal baru dalam industri kendaraan listrik. Hendro Sutono, seorang pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik), menjelaskan bahwa fenomena ini sudah sangat umum terjadi. ‘White label’ merujuk pada produk yang diproduksi oleh pabrikan tanpa merek tertentu, kemudian di-branding oleh perusahaan lain sesuai dengan kebutuhan pasar mereka. "Praktik umum," ujar Hendro ketika ditanya mengenai kebiasaan membeli kendaraan ‘white label’ dari Tiongkok dan melakukan rebadge.
Menurut Hendro, justru lebih mudah untuk mengidentifikasi kendaraan listrik yang merupakan hasil rancang bangun murni dari produsen lokal Indonesia, seperti GESITS, MAKA, dan QUEST. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas motor listrik yang beredar di pasar Indonesia memang merupakan hasil dari proses rebranding produk Tiongkok. Namun, ia juga menambahkan bahwa tren produksi lokal mulai menunjukkan perkembangan. Beberapa komponen seperti rangka, bodi, dan velg mulai diproduksi di dalam negeri, meskipun desain keseluruhan atau basis utama motor masih banyak berasal dari luar.
Fenomena rebranding ini memang lazim dalam industri global. Produsen Tiongkok seringkali menjadi pemasok utama komponen atau bahkan unit kendaraan utuh untuk berbagai merek di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses peluncuran produk tanpa perlu investasi besar dalam riset dan pengembangan desain dari nol. Namun, dalam konteks pengadaan barang oleh lembaga pemerintah, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas.
Ketika sebuah program pemerintah yang menggunakan dana publik melibatkan pengadaan barang dengan harga yang jauh di atas harga pasar untuk produk yang sama, apalagi jika produk tersebut berasal dari supplier yang sama atau memiliki spesifikasi identik dengan produk yang lebih murah, maka muncul kecurigaan kuat akan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dugaan markup yang diungkap oleh Kejagung ini tentu saja akan menimbulkan dampak luas, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah hingga tuntutan untuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
Lebih lanjut, isu ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa oleh lembaga negara. Mekanisme pengadaan yang transparan, melibatkan kajian kebutuhan yang mendalam, serta membandingkan harga dengan pasar secara objektif, sangatlah krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Keterlibatan aparat penegak hukum seperti Kejagung dalam mengusut tuntas kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengembalikan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
Kontroversi motor listrik MBG ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap program yang bertujuan mulia, selalu ada potensi celah yang bisa disalahgunakan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun praktik rebranding adalah hal yang umum dalam industri, penerapannya dalam pengadaan barang pemerintah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh akuntabilitas. Kemiripan dengan produk Tiongkok yang jauh lebih murah, ditambah dengan pengakuan adanya markup, adalah dua elemen kunci yang membuat kasus ini begitu mengemuka dan memicu kemarahan publik.
Pihak Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap sejauh mana praktik markup ini dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat. Penyelidikan lebih lanjut akan berfokus pada audit mendalam terhadap seluruh proses pengadaan, termasuk penentuan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia barang, hingga proses pembayaran. Harapannya, penegakan hukum yang adil dan transparan akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga pada citra program-program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diduga diselewengkan melalui praktik markup dan pengadaan barang yang tidak efisien, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan yang mendalam. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini secara tuntas dan akuntabel menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah ada upaya dari pihak BGN atau pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan produsen motor listrik tersebut, atau justru memang ada permainan dalam proses tender yang memungkinkan terjadinya markup sebesar itu? Kejaksaan Agung akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui proses investigasi yang mendalam. Pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan anggaran negara dan mendorong partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, kontroversi motor listrik MBG ini bukan hanya sekadar cerita tentang kemiripan produk dan penggelembungan harga, melainkan sebuah refleksi dari tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Perlu adanya komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari lembaga pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat, untuk bersama-sama memberantas praktik korupsi dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pegiat industri kendaraan listrik, agar dapat berinovasi dan memproduksi kendaraan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, tanpa harus bergantung pada praktik ‘white label’ yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika berurusan dengan pengadaan pemerintah.
