Tindakan kontroversial kembali dipertontonkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Ben-Gvir secara terbuka mengunggah rekaman video melalui media sosial yang menampilkan perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis dari misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Dalam tayangan tersebut, para aktivis yang sedang menempuh perjalanan menuju Gaza terlihat dipaksa berlutut dengan dahi menempel ke lantai, sementara kedua tangan mereka diikat dengan tali plastik. Kondisi para aktivis yang sedang memegang paspor negara masing-masing tersebut diiringi dengan latar belakang lagu kebangsaan Israel, sebuah tindakan yang dinilai publik sebagai bentuk intimidasi dan penghinaan terhadap martabat manusia.
Unggahan yang disertai keterangan provokatif "Selamat datang di Israel" tersebut menjadi pemantik kemarahan global. Hingga saat ini, sebanyak 430 aktivis dari berbagai negara yang tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut telah ditangkap oleh pasukan angkatan laut Israel di perairan internasional dan kini berada dalam tahanan di Israel. Situasi ini memicu gelombang protes diplomatik yang luas, di mana sejumlah negara secara serentak memanggil duta besar Israel sebagai bentuk protes keras atas perlakuan terhadap warga negara mereka yang terlibat dalam misi bantuan tersebut.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menjadi salah satu pemimpin yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Melalui platform X, Meloni menegaskan bahwa gambar-gambar yang disebarkan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Ia menekankan bahwa perlakuan terhadap para pengunjuk rasa, termasuk warga negara Italia di antaranya, merupakan pelanggaran nyata terhadap martabat manusia yang tidak bisa dibenarkan oleh alasan keamanan apa pun. Senada dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut tindakan menteri sayap kanan Israel itu sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima" dan mendesak otoritas Israel untuk segera membebaskan seluruh warga negara Prancis yang ditahan.
Dukungan untuk menekan Israel juga datang dari Kanada. Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, menyatakan bahwa insiden tersebut sangat mengkhawatirkan dan menjadi prioritas utama diplomasi Kanada saat ini. Anand menegaskan bahwa pemerintahnya menangani masalah perlakuan manusiawi terhadap warga sipil dengan urgensi tinggi dan telah mengambil langkah pemanggilan duta besar Israel untuk memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Belanda melalui Menteri Luar Negeri Tom Berendsen, menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir terhadap para tahanan telah melanggar prinsip-prinsip dasar martabat manusia yang diakui secara internasional.
Reaksi keras juga muncul dari Asia. Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mempertanyakan dasar hukum dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh angkatan laut Israel. Lee secara retoris bertanya mengenai legitimasi hukum internasional yang digunakan Israel untuk menyita dan menahan kapal dari negara ketiga di perairan yang bukan wilayah teritorial mereka. Baginya, tindakan tersebut telah melampaui batas kewajaran diplomatik dan hukum laut internasional. Ia menegaskan bahwa nasib warga negara Korea Selatan yang berada di antara para aktivis tersebut adalah tanggung jawab yang harus segera diselesaikan oleh Israel.
Daftar kecaman terus bertambah seiring dengan respon dari negara-negara Eropa lainnya. Kementerian Luar Negeri Portugal secara resmi mengecam "perilaku yang tidak dapat ditoleransi" dari Ben-Gvir. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, melabeli tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "mengerikan". Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menambahkan bahwa ia merasa sangat terkejut dengan rekaman yang beredar dan menuntut pembebasan segera bagi seluruh aktivis yang ditahan.
Global Sumud Flotilla sendiri merupakan misi kemanusiaan internasional yang bertujuan untuk membawa bantuan bagi warga Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan. Penahanan 430 orang dalam misi tersebut menandai salah satu insiden diplomatik terbesar yang melibatkan aktivis sipil di perairan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai bahwa unggahan video oleh seorang menteri aktif seperti Ben-Gvir merupakan upaya sengaja untuk mendegradasi para aktivis dan memberikan pesan intimidasi kepada organisasi kemanusiaan internasional lainnya yang berniat melakukan misi serupa.
Konteks di balik penangkapan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat terkait akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Israel terus mempertahankan kebijakan ketatnya terhadap kapal-kapal yang mencoba mendekati wilayah pesisir Gaza dengan alasan keamanan. Namun, penggunaan kekuatan militer dan perlakuan kasar terhadap warga sipil yang tidak bersenjata kini berada di bawah pengawasan ketat organisasi hak asasi manusia internasional. Video yang diunggah Ben-Gvir justru menjadi bukti visual yang digunakan oleh berbagai negara untuk memperkuat argumen mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas Israel dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.
Lebih jauh, tindakan ini juga menyoroti perpecahan di dalam pemerintahan Israel itu sendiri, di mana gaya komunikasi Ben-Gvir yang agresif sering kali bertabrakan dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh kementerian lainnya. Bagi komunitas internasional, tindakan ini bukan sekadar masalah penegakan hukum di perairan, melainkan isu fundamental mengenai bagaimana sebuah negara memperlakukan warga sipil yang terlibat dalam aksi solidaritas kemanusiaan. Penahanan massal yang dipertontonkan dengan gaya mempermalukan di media sosial telah memperburuk citra Israel di mata dunia, bahkan di kalangan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat.
Hingga berita ini diturunkan, tekanan internasional terus meningkat agar Israel segera memproses pembebasan para aktivis tersebut. Diplomasi "telepon dan pemanggilan duta besar" menjadi instrumen utama yang digunakan oleh negara-negara Eropa dan Asia untuk memaksa Israel menghentikan perilaku yang dinilai kejam tersebut. Sementara itu, nasib 430 aktivis yang berada dalam tahanan masih menggantung, dengan kekhawatiran bahwa mereka akan terus diproses melalui sistem hukum Israel yang dianggap tidak transparan oleh para pengamat internasional.
Insiden ini diprediksi akan memiliki dampak panjang terhadap hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara yang warganya terlibat dalam flotilla tersebut. Keberanian para aktivis untuk menantang blokade di satu sisi, dan ketegasan aparat keamanan Israel yang dipamerkan secara vulgar oleh menterinya di sisi lain, telah menciptakan kebuntuan diplomatik yang rumit. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari otoritas Israel: apakah mereka akan tetap mempertahankan sikap represif tersebut demi menjaga narasi keamanan, atau akan melunak di bawah tekanan global yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan hukum internasional.
Kasus ini menjadi pengingat keras akan rapuhnya keamanan bagi pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam kecaman ini, posisi Israel di forum-forum internasional diprediksi akan semakin tersudut. Video yang awalnya dimaksudkan sebagai simbol "kemenangan" bagi Ben-Gvir, kini justru berbalik menjadi bumerang yang mencoreng reputasi Israel di panggung dunia, sekaligus menyatukan suara-suara internasional untuk menuntut akuntabilitas atas perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh ratusan relawan kemanusiaan tersebut.
