Skandal penjarahan dan perusakan properti sipil yang dilakukan oleh pasukan Israel (IDF) di wilayah Lebanon selatan telah memicu kemarahan internasional serta menjadi sorotan tajam di internal militer Israel sendiri. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, secara resmi mengeluarkan peringatan keras terhadap pasukannya, menegaskan bahwa tindakan penjarahan, jika terbukti benar adanya, merupakan perilaku yang sangat memalukan dan berisiko merusak reputasi IDF di mata dunia. Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas serangkaian laporan investigasi dan bukti visual yang beredar luas di media sosial, yang menunjukkan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh tentara di lapangan.
Laporan awal yang memicu kegaduhan ini diterbitkan oleh surat kabar Israel, Haaretz, yang dikenal memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan militer. Berdasarkan kesaksian dari para tentara dan komandan yang bertugas di Lebanon selatan, terdapat indikasi kuat bahwa pasukan Israel telah menjarah properti pribadi milik warga sipil. Laporan tersebut tidak hanya menyebutkan adanya pengambilan barang berharga, tetapi juga perilaku destruktif yang dilakukan oleh oknum militer tanpa rasa bersalah.
Ketegangan semakin meningkat setelah berbagai rekaman video tersebar di platform media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah tentara Israel justru dengan bangga merekam diri mereka sendiri saat melakukan perusakan di dalam rumah warga sipil. Mereka tampak bercanda dan tertawa, mengabaikan etika perang yang seharusnya menjunjung tinggi perlindungan terhadap properti warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Salah satu bukti visual yang paling memicu kemarahan publik adalah rekaman seorang tentara yang menggunakan palu godam untuk menghancurkan patung Yesus di Lebanon selatan. Aksi vandalisme ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer, tetapi juga sebagai tindakan provokasi yang bersifat sensitif secara religius dan budaya.
Menanggapi viralnya tindakan tersebut, militer Israel menyatakan telah mengambil langkah tegas. Dua tentara yang terlibat dalam pengrusakan patung Yesus dilaporkan telah menerima sanksi berupa hukuman penahanan militer selama 30 hari dan secara permanen dikeluarkan dari tugas tempur. Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah hukuman tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera, mengingat skala penjarahan yang dilaporkan tampaknya lebih luas daripada sekadar insiden terisolasi.
Letnan Jenderal Eyal Zamir menekankan bahwa penggunaan media sosial oleh para prajurit untuk mempromosikan diri melalui konten-konten kontroversial adalah "garis merah" yang tidak boleh dilanggar. Ia memperingatkan bahwa perilaku semacam itu mencerminkan degradasi moral yang serius. "Normalisasi perilaku seperti itu bisa sama berbahayanya dengan ancaman operasional di medan perang," tegas Zamir. Ia menambahkan bahwa IDF akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap laporan yang masuk, dan bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan, tindakan disiplin serta pidana—termasuk penuntutan di pengadilan militer—akan diberlakukan tanpa pandang bulu.
Secara resmi, militer Israel menyatakan kepada AFP bahwa mereka memandang segala bentuk kerusakan terhadap properti sipil sebagai tindakan yang dilarang keras. Mereka berjanji bahwa setiap tuduhan perilaku menyimpang akan diperiksa secara mendalam. Komitmen ini dipandang sebagai upaya "damage control" atau mitigasi kerusakan citra di tengah tekanan global yang terus mendesak agar Israel mematuhi hukum humaniter internasional dalam setiap operasi militernya.
Konteks dari insiden ini sebenarnya berakar pada situasi keamanan yang semakin tidak menentu di perbatasan Lebanon-Israel. Selama masa konflik, kehadiran pasukan militer di pemukiman sipil sering kali menciptakan zona abu-abu di mana hukum perang sering kali diabaikan oleh oknum-oknum di lapangan. Pakar hukum internasional berpendapat bahwa penjarahan properti sipil merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Jika insiden ini terus berulang, Israel berisiko menghadapi isolasi diplomatik yang lebih dalam serta tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti PBB untuk meninjau kembali keterlibatan mereka di wilayah Lebanon.
Lebih jauh, fenomena "selfie perang" di mana tentara mengunggah aktivitas mereka di media sosial menjadi tantangan baru bagi komando militer modern. Di satu sisi, ini adalah sarana komunikasi, namun di sisi lain, ini menjadi bukti otentik atas pelanggaran disiplin yang tidak bisa disangkal. Banyak analis militer berpendapat bahwa budaya impunitas—di mana prajurit merasa tindakan mereka tidak akan diawasi—mungkin menjadi penyebab utama mengapa insiden penjarahan ini bisa terjadi secara berulang.
Pemerintah Lebanon sendiri hingga kini terus memantau situasi ini dengan kewaspadaan tinggi. Kerusakan properti dan penghinaan terhadap simbol keagamaan di wilayah mereka dianggap sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan yang memperkeruh suasana politik yang memang sudah panas. Masyarakat sipil di Lebanon selatan, yang selama ini menanggung beban terberat dari konflik bersenjata, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah mereka tidak hanya menjadi sasaran serangan militer, tetapi juga penjarahan oleh pasukan pendudukan.
Ke depan, efektivitas janji investigasi dari pejabat militer Israel akan diuji. Publik internasional akan terus menunggu hasil dari penyelidikan tersebut. Apakah langkah hukum yang diambil nantinya benar-benar akan membersihkan barisan tentara dari perilaku kriminal, ataukah ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah konflik panjang di kawasan tersebut? Satu hal yang pasti, insiden ini telah membuka mata banyak pihak bahwa disiplin di dalam tubuh militer Israel saat ini sedang berada di bawah sorotan tajam, baik dari dalam negeri sendiri melalui media seperti Haaretz, maupun dari masyarakat dunia yang menuntut akuntabilitas atas setiap tindakan yang merugikan warga sipil yang tidak berdaya.
Pernyataan Zamir yang menyebutkan bahwa "fenomena penjarahan, jika memang ada, sangat memalukan" menunjukkan adanya kesadaran bahwa citra moral militer kini sedang dipertaruhkan. Namun, untuk memulihkan kepercayaan tersebut, kata-kata saja tidak akan cukup. Tindakan nyata berupa penegakan hukum yang transparan dan sanksi yang proporsional bagi para pelaku penjarahan menjadi syarat mutlak jika Israel ingin membuktikan bahwa mereka masih memegang teguh standar etika militer profesional di tengah berkecamuknya perang.
