BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Artis peran Alyssa Soebandono tak luput dari isu miring yang beredar di jagat maya. Baru-baru ini, ia menjadi korban berita bohong atau hoax mengenai perceraiannya dengan sang suami, Dude Harlino. Video yang menyebarkan informasi palsu ini tentu saja menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan penggemar serta publik luas. Menanggapi maraknya hoax tersebut, Alyssa Soebandono akhirnya angkat bicara, mengungkapkan kekesalannya sekaligus memberikan klarifikasi.
"Teknologi yang sudah canggih dipergunakan untuk sesuatu yang memang tidak sesuai faktanya. Tapi kita juga gak bisa mengontrol orang ya mau berbuat apa, bikin narasi apa. Jadi yang bisa kita lakukan ya meng-counter berita tersebut tidak benar," ujar Alyssa Soebandono, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Insertlive pada Jumat (24/4/2026). Pernyataan ini menunjukkan betapa Alyssa menyayangkan penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan. Ia menyadari bahwa mengendalikan tindakan orang lain dalam membuat narasi hoax adalah hal yang mustahil, sehingga fokusnya adalah melakukan upaya klarifikasi.
Alyssa menambahkan bahwa dirinya dan Dude Harlino telah berupaya mengklarifikasi kebenaran informasi ini kepada publik. "Kita juga sempat mengklarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Kalau mau misal mau lihat yang benar, langsung ke social media kita saja itu sudah paling benar supaya tidak terlalu terlarut narasi yang tidak sesuai fakta," tuturnya. Ia menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk merujuk pada sumber informasi yang terpercaya, seperti akun media sosial resmi mereka, untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan tidak termakan oleh cerita yang dibuat-buat. Dengan mengarahkan pengikut ke akun pribadi, Alyssa berharap dapat meminimalkan penyebaran informasi palsu lebih lanjut.
Menyikapi potensi dampak negatif dari hoax yang semakin meluas, muncul pertanyaan mengenai niat Alyssa Soebandono untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Mengenai hal ini, Alyssa memberikan pandangannya yang cukup bijak. "Sampai saat ini belum ada," jawabnya ketika ditanya mengenai rencana pelaporan. Ia kemudian menjelaskan pemahamannya terkait payung hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Yang perlu kita pahami kan sudah ada UU ITE ya apa pun yang di-posting di social media ada perlindungan hukum yang bisa diambil. Jadi itu bisa jadi pengingat dan hati-hati kalau mau posting sesuatu, ngetik sesuatu," tegasnya. Alyssa mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konten negatif yang disebarkan di media sosial. UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban hoax untuk mengambil tindakan.
Lebih lanjut, Alyssa Soebandono memberikan pesan kepada para pengguna internet agar lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Ia mengimbau agar tidak ada lagi konten hoax yang dibuat. "Jadilah pengguna yang pintar akan sebuah kemajuan yang baru, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, karena banyak di luar sana yang susah membedakan mana yang nyata, mana yang buatan teknologi atau AI. Jadi sebisa mungkin kita gunakan teknologi dengan bijak supaya gak ada korban yang difitnah," ungkapnya. Alyssa menyoroti tantangan di era digital di mana perbedaan antara konten asli dan buatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), semakin sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi mencegah timbulnya korban fitnah atau pencemaran nama baik.
Kasus hoax yang menimpa Alyssa Soebandono ini kembali menegaskan betapa berbahayanya penyebaran informasi palsu di era digital. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu, baik itu sekadar iseng, mencari sensasi, hingga motif yang lebih jahat. Dampaknya bisa sangat merusak, tidak hanya bagi individu yang menjadi target, tetapi juga bagi tatanan sosial secara keseluruhan. Kepercayaan publik dapat terkikis, dan informasi yang benar menjadi sulit untuk dibedakan dari kebohongan.
Penting untuk dipahami bahwa hoax bukan sekadar berita bohong biasa. Penyebaran hoax dapat menimbulkan kepanikan massal, kerugian finansial, bahkan dapat memicu konflik sosial. Dalam kasus selebritas seperti Alyssa Soebandono, hoax ini dapat merusak reputasi dan citra diri yang telah dibangun bertahun-tahun. Hal ini juga dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga, menciptakan stres dan kecemasan yang tidak perlu.
Tindakan Alyssa yang memilih untuk mengedukasi dan mengklarifikasi, alih-alih langsung menempuh jalur hukum, menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi masalah. Ia memilih untuk memberikan contoh positif tentang bagaimana seharusnya masyarakat bersikap di era digital. Dengan memberikan pemahaman mengenai UU ITE, ia secara tidak langsung juga melakukan edukasi hukum kepada masyarakat luas. Ini adalah pendekatan yang sangat konstruktif, karena tidak hanya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat.
Namun demikian, penting untuk tidak mengabaikan aspek hukum yang telah disebutkan oleh Alyssa. UU ITE memang menjadi payung hukum yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal-pasal dalam UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoax yang terbukti merugikan dan mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, meskipun Alyssa saat ini belum berencana melaporkan, opsi tersebut tetap terbuka dan menjadi pengingat bagi para pembuat dan penyebar hoax bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum.
Kejadian ini juga seharusnya menjadi refleksi bagi platform media sosial itu sendiri. Algoritma dan kebijakan platform memiliki peran penting dalam membatasi penyebaran hoax. Perlu ada upaya yang lebih serius dari pihak pengembang platform untuk mendeteksi dan menghapus konten yang terbukti palsu serta memberikan sanksi yang tegas kepada akun-akun yang berulang kali menyebarkan hoax. Kerjasama antara pengguna, pembuat konten, platform, dan aparat penegak hukum sangat krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman.
Dalam konteks ini, edukasi publik mengenai cara mengidentifikasi hoax juga menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, tidak mudah percaya pada judul yang bombastis, memeriksa sumber informasi, dan melakukan verifikasi silang sebelum menyebarkan suatu berita. Mengajarkan anak-anak sejak dini tentang literasi digital juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
Alyssa Soebandono, dengan pernyataannya, telah memberikan kontribusi yang berharga dalam diskusi mengenai hoax dan dampaknya. Ia tidak hanya membela diri, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Harapannya adalah agar kejadian seperti ini tidak terulang dan semua pihak dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan konstruktif, di mana teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab etis serta hukum harus selalu menjadi perhatian utama.
