Israel secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk meratakan seluruh bangunan tempat tinggal di desa-desa Lebanon yang berbatasan langsung dengan wilayahnya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa tindakan drastis ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan zona penyangga (buffer zone) permanen guna memastikan keamanan penduduk di Israel utara. Keputusan ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang terus berkecamuk antara militer Israel (IDF) dan kelompok Hizbullah, yang memicu krisis kemanusiaan besar di kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya pada Selasa (31/3/2026), Katz dengan tegas menyatakan bahwa lebih dari 600.000 warga Lebanon selatan yang kini mengungsi tidak akan diizinkan kembali ke rumah mereka sampai situasi keamanan di perbatasan utara Israel benar-benar terjamin. Rencana tersebut mencakup kontrol militer penuh atas wilayah Lebanon hingga mencapai Sungai Litani, sebuah garis batas strategis yang terletak sekitar 30 kilometer di utara perbatasan Israel. Wilayah ini mencakup hampir sepuluh persen dari total luas daratan Lebanon.
Strategi penghancuran total ini akan mengadopsi model yang sebelumnya diterapkan Israel di Jalur Gaza, khususnya di wilayah Rafah dan Beit Hanoun. Menurut Katz, penghancuran sistematis terhadap rumah-rumah di sepanjang garis perbatasan diperlukan untuk menghilangkan ancaman rudal anti-tank dan infiltrasi militan secara permanen. Dengan meratakan struktur bangunan, militer Israel berharap dapat menciptakan "ruang kosong" yang mempermudah pengawasan dan memberikan jarak aman dari jangkauan senjata darat Hizbullah.
Konflik ini telah mencapai titik didih sejak militer Israel melancarkan operasi besar-besaran terhadap Hizbullah pada 2 Maret lalu. Langkah ini diambil sebagai respons atas keputusan Hizbullah yang secara aktif mendukung Iran dalam perang regional dan terus meluncurkan ribuan proyektil ke wilayah Israel. Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat bahwa eskalasi terbaru ini telah menewaskan setidaknya 1.247 orang, termasuk 124 anak-anak dan 52 tenaga medis. Jumlah pengungsi internal di Lebanon kini telah melampaui 1,2 juta jiwa, menciptakan beban kemanusiaan yang sangat berat bagi negara yang sedang mengalami krisis ekonomi tersebut.
Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, memberikan justifikasi atas langkah agresif ini dengan memaparkan data serangan Hizbullah. Selama periode konflik, kelompok tersebut diklaim telah menembakkan hampir 5.000 drone, roket, dan rudal yang menyasar target-target di Israel. Sebagai respons, Israel secara rutin melakukan serangan udara intensif ke berbagai lokasi, termasuk infrastruktur Hizbullah di pinggiran selatan Beirut serta basis-basis di Lebanon timur.
Secara geografis, Sungai Litani yang menjadi target utama kontrol militer Israel, memiliki nilai strategis tinggi karena bertemu dengan Laut Mediterania. Dengan menguasai wilayah hingga sungai ini, termasuk mengendalikan jembatan-jembatan penghubung yang tersisa, Israel bertujuan untuk memutus jalur logistik dan pergerakan militan Hizbullah. IDF menyebut garis pertahanan baru ini sebagai "garis pertahanan terhadap rudal anti-tank," yang dirancang untuk mencegah serangan mendadak yang selama ini menjadi taktik andalan Hizbullah.
Perang yang terjadi saat ini merupakan konflik besar kedua antara Israel dan Hizbullah sejak tahun 2024. Sebelumnya, Israel telah memberikan pukulan telak kepada struktur komando Hizbullah dengan menewaskan pemimpin mereka, Hassan Nasrallah, serta ribuan petempur lainnya. Namun, alih-alih meredup, Hizbullah justru terus melakukan reorganisasi dan tetap melancarkan serangan, yang kemudian memicu tekad Israel untuk mengambil langkah yang lebih ekstrem demi mengamankan perbatasan utaranya.
Kondisi di lapangan saat ini sangat mencekam. Penduduk di Lebanon selatan telah diperintahkan untuk segera mengevakuasi diri dari wilayah yang masuk dalam zona target militer Israel. Ketidakpastian mengenai kapan mereka bisa kembali menjadi beban psikologis yang berat bagi para pengungsi. Bagi Israel, kebijakan ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi warga sipil di utara yang selama berbulan-bulan harus hidup di bawah ancaman tembakan roket konstan.
Namun, rencana penghancuran rumah-rumah ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Pengamat internasional menyoroti potensi pelanggaran hukum humaniter internasional jika penghancuran properti sipil dilakukan secara massal tanpa alasan militer yang mendesak dan proporsional. Model "Gaza" yang dirujuk oleh Menteri Pertahanan Israel merujuk pada taktik bumi hangus yang telah mengubah lanskap perkotaan di Gaza menjadi puing-puing, sebuah skenario yang kini membayangi wilayah Lebanon selatan.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda gencatan senjata yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Israel tampak bertekad untuk menyelesaikan misi militernya dengan mengubah geografi wilayah perbatasan melalui kekuatan militer. Di sisi lain, Hizbullah terus menunjukkan perlawanan meskipun telah kehilangan banyak pemimpin seniornya. Ketegangan di sepanjang Sungai Litani ini diprediksi akan terus meningkat, mengubah peta politik dan fisik wilayah Lebanon selatan secara permanen, sementara masa depan ratusan ribu pengungsi tetap berada dalam ketidakpastian yang mendalam.
Dalam jangka panjang, pembangunan zona penyangga ini akan menempatkan Israel dalam posisi kontrol keamanan yang sangat dominan di Lebanon selatan. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko pendudukan jangka panjang yang dapat memicu pemberontakan baru dan memperpanjang durasi konflik regional. Dunia internasional kini terus memantau situasi di lapangan, dengan harapan adanya mediasi yang dapat mencegah kehancuran lebih lanjut terhadap desa-desa di sepanjang perbatasan Lebanon yang kini terancam rata dengan tanah.
