Thailand menjadi negara terbaru yang berhasil mengamankan akses pelayaran bagi kapal-kapal tanker minyaknya untuk melintasi Selat Hormuz di tengah eskalasi konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan ini memberikan angin segar bagi Bangkok, yang dalam sebulan terakhir mengalami guncangan pasokan energi akibat penutupan jalur perairan paling strategis di dunia tersebut. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengonfirmasi keberhasilan diplomasi ini dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (28/3/2026), menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin ketahanan energi nasional dan menenangkan pasar domestik yang sempat dilanda kepanikan akibat antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Krisis di Selat Hormuz bermula sejak akhir Februari 2026, ketika perang terbuka antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan sekutu utamanya, Israel, meletus. Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi bagi sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia, seketika berubah menjadi zona larangan melintas bagi kapal-kapal yang dianggap berafiliasi dengan blok musuh Teheran. Dampaknya sangat masif; data dari platform pelacakan maritim Kpler menunjukkan bahwa pengiriman komoditas melalui jalur ini anjlok hingga 95 persen dalam kurun waktu 1 Maret hingga 26 Maret 2026. Gangguan total ini memicu lonjakan harga minyak global dan mengacaukan rantai pasok energi bagi negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak dari Teluk Persia.
Menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), ketergantungan Asia terhadap pasokan dari Selat Hormuz mencapai lebih dari 80 persen dari total impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) kawasan tersebut. Oleh karena itu, ketika Iran menyatakan Selat Hormuz sebagai zona perang dan menutup akses bagi kapal-kapal "musuh", negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia langsung merasakan dampaknya secara instan. Situasi semakin mencekam setelah sebuah kapal kargo curah (bulk carrier) milik Thailand diserang di perairan tersebut awal Maret lalu, yang mengakibatkan tiga awak kapal dilaporkan hilang dan memicu ketakutan akan keamanan jalur logistik.
Dalam pernyataannya, PM Anutin menekankan bahwa kesepakatan dengan Teheran memberikan jaminan keamanan yang krusial. "Dengan adanya kesepakatan ini, ada keyakinan yang lebih besar bahwa gangguan seperti yang terjadi pada awal Maret tidak akan terulang kembali. Pemerintah akan terus beradaptasi dengan situasi yang berkembang dan menyesuaikan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat," ungkap Anutin. Ia menambahkan bahwa pemerintah Thailand kini bisa bernapas lega karena arus pasokan bahan bakar ke dalam negeri akan kembali normal, sehingga tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi dapat diredam.
Keberhasilan Thailand dalam mencapai kesepakatan ini tidak lepas dari pola diplomasi yang diterapkan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah, menjelaskan bahwa Teheran memang membuka pintu negosiasi bagi negara-negara yang mereka anggap "bersahabat" atau setidaknya netral dalam konflik yang berlangsung. Strategi Iran adalah melakukan seleksi ketat berdasarkan asal negara pemilik kapal. Hingga saat ini, selain Thailand, sejumlah negara lain seperti China, Rusia, Pakistan, Irak, India, dan Malaysia telah mendapatkan izin serupa.
Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup bagi dunia internasional, melainkan hanya bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk yang dianggap terlibat langsung dalam agresi terhadap Iran. "Kami berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka melintas. Namun selat tetap terbuka bagi pihak lainnya," tegas Araghchi. Bagi kapal-kapal dari negara yang diizinkan, angkatan bersenjata Iran bahkan dikabarkan memberikan pengawalan khusus untuk memastikan keamanan mereka dari potensi serangan balik atau insiden yang tidak diinginkan di tengah perairan yang penuh ranjau dan patroli tempur tersebut.
Sebelum Thailand, Malaysia juga telah menempuh jalur yang sama. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam pidato nasionalnya pada Kamis (26/3), secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas izin yang diberikan bagi kapal tanker Malaysia. Anwar menyatakan bahwa pemerintahnya sedang berupaya keras memfasilitasi pemulangan kapal tanker tersebut beserta para awaknya agar dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara Asia ini mencerminkan betapa vitalnya peran Selat Hormuz bagi kelangsungan ekonomi domestik mereka, sehingga posisi netral dalam konflik geopolitik menjadi pilihan paling rasional guna mengamankan pasokan energi.
Namun, di balik kesepakatan-kesepakatan ini, ancaman keamanan di kawasan tetap sangat tinggi. Laporan dari badan keamanan maritim Angkatan Laut Inggris (UKMTO) mencatat bahwa sepanjang Maret 2026, setidaknya 24 kapal komersial, termasuk 11 kapal tanker, telah menjadi target serangan atau insiden keamanan di perairan Teluk, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Insiden-insiden ini menciptakan ketidakpastian yang ekstrem bagi perusahaan pelayaran global. Biaya asuransi pengiriman (war risk insurance) melonjak drastis, yang secara otomatis membebani harga jual komoditas di tingkat konsumen akhir di berbagai negara.
Situasi di Selat Hormuz juga memaksa Garda Revolusi Iran untuk terus memperketat pengawasan. Pada Jumat (27/3), pasukan Iran dilaporkan berhasil memaksa mundur tiga kapal yang mencoba melintas tanpa izin atau dianggap mencurigakan. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada "jalur hijau" bagi negara-negara tertentu, Iran tetap menerapkan protokol keamanan yang sangat ketat dan agresif. Setiap kapal yang melintas wajib berkoordinasi dengan otoritas Iran untuk menghindari salah identifikasi yang bisa berujung pada aksi militer.
Bagi komunitas internasional, terutama negara-negara pengimpor minyak, pola "deal per negara" yang diterapkan Iran saat ini merupakan fenomena baru yang unik dalam diplomasi konflik. Iran tampaknya menggunakan akses Selat Hormuz sebagai alat tawar (bargaining chip) untuk memecah blok sekutu Barat. Dengan memberikan akses kepada negara-negara Asia, Iran berhasil menjaga agar ekonomi global tidak benar-benar lumpuh, sekaligus mempertahankan legitimasi mereka sebagai penguasa jalur perairan tersebut. Hal ini menciptakan pergeseran aliansi di mana negara-negara Asia kini harus menyeimbangkan hubungan antara tekanan dari Washington dan kebutuhan logistik yang harus dipenuhi melalui restu Teheran.
Dampak jangka panjang dari penutupan parsial ini mulai memicu wacana mengenai diversifikasi jalur pasokan energi dunia. Banyak negara mulai mempertimbangkan investasi besar-besaran pada pipa minyak darat atau jalur logistik alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar, sehingga dalam jangka pendek, diplomasi dengan Iran tetap menjadi satu-satunya jalan keluar bagi negara-negara yang ingin terus mendapatkan pasokan minyak.
Kesimpulannya, kesepakatan antara Thailand dan Iran merupakan bagian dari dinamika baru dalam perang regional yang meluas ke ranah ekonomi maritim. Sementara kapal-kapal tanker dari negara-negara yang "beruntung" dapat melanjutkan perjalanan, ketegangan di Selat Hormuz diprediksi akan terus berlangsung selama perang antara Iran dan blok Barat belum mencapai titik temu. Bagi masyarakat Thailand, kepastian pasokan minyak ini memberikan kelegaan sementara, namun bayang-bayang ancaman perang di perairan Teluk tetap menjadi ancaman nyata yang dapat mengubah situasi dalam sekejap mata. Dunia kini menanti apakah diplomasi serupa akan terus berlanjut atau justru ketegangan akan meningkat menjadi konflik maritim yang lebih luas.
